Kudeta Ketiga untuk Mualem

Di balik Kisruh Rapat Kerja PA Ban Sigom Aceh

Kudeta Ketiga untuk Mualem

           

ADA yang berbeda dari Rapat Kerja Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) se-Aceh atau akrab disebut: Ban Sigom Aceh (se-Aceh--red), Minggu, 10 April 2016 lalu. Misal, susunan pelaksana diatur lebih lengkap. Mulai dari ketua panitia, sekretaris, bendahara hingga tim pencari dana serta pimpinan maupun anggota steering committee (panitia).

Itu sebabnya, panitia Musyawarah Ban Sigom Aceh hari itu, diakui salah seorang sumber di internal Partai Aceh (PA), tidak seperti rapat-rapat sebelumnya. Alasannya, karena mulai menerapkan sistem yang biasa dilakukan oleh lembaga atau partai politik lain. Ini berarti, telah banyak kemajuan yang dilakukan PA dari sebelumnya.

Sayangnya, semua rencana yang telah disusun rapi itu berakhir ricuh. Berbagai agenda tak terlaksana dengan mulus dan upaya kudeta ketiga untuk Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem gagal terwujud.

Nah, akankah langkah Mualem menuju kursi Gubernur Aceh pada Pilkada Aceh 2017 mendatang berjalan mulus? Wartawan MODUS Aceh, Muhammad Saleh dan Irwan Saputra, menulisnya untuk Laporan Utama pekan ini.

***

NAMUN, ada yang beda, terutama soal keterwakilan wilayah. Sebut saja untuk ketua panitia, posisi ini dipercayakan pada Abdul Latif alias Abu Lem, anggota DPR Aceh dari Partai Aceh. Abu Lem berasal dari Wilayah Pasee (Lhokseumawe dan Aceh Utara--red). Begitu juga sekretaris panitia, ditunjuk Ermiadi Abdul Rahman, sedangkan bendahara dijabat Siti Naziah.

Akibatnya, susunan panitia tadi mendapat protes dari kader, politisi dan pengurus Partai Aceh lainnya. Dalil yang muncul, susunan panitia seperti itu dianggap sebagai upaya mengadu domba sesama politisi dan kader GAM dari Wilayah Pasee.

Sebaliknya, sebagai strategi untuk memuluskan target pihak tertentu terhadap sikap politik internal PA dalam meloloskan Kamaruddin Abu Bakar alias Abu Razak, Wakil Ketua PA dan KPA Pusat atau TA Khalid, Ketua DPW Partai Gerindra Aceh sebagai calon Wakil Gubernur Aceh, pendamping Muzakir Manaf sebagai calon Gubernur pada Pilkada 2017 mendatang. 

Nah, untuk memuluskan semua rencana tadi, panitia membagi tempat atau lokasi pertemuan di beberapa titik, seperti Sultan Hotel, The Pade Hotel, Grand Aceh dan Grand Lambhuk Hotel. Semuanya di Kota Banda Aceh. Diduga, penempatan peserta pada empat lokasi tadi sengaja dilakukan untuk memecah konsentrasi dan arus dukungan peserta musyawarah.

Untuk pertemuan di The Pade Hotel misalnya, dikhususkan bagi anggota dan pimpinan Komite Peralihan Aceh (KPA) serta Partai Aceh (PA). Di Sultan Hotel, khusus untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) alumni Tripoli, Libya (mualimin) bersama Tuha Peut PA. Sementara di Grand Aceh, untuk peserta musyawarah dari anggota DPR Aceh, Bupati dan Wali Kota asal Partai Aceh (incumbent). Lalu, pertemuan di Grand Lambhuk Hotel, khusus untuk Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) dan  perempuan partai yaitu Putroe Aceh.

Dari susunan panitia dan titik pertemuan itulah sebagian kader PA menaruh curiga. Konon, pertemuan itu disebut-sebut sebagai lanjutan dari pertemuan di Kantor PA Kabupaten Pidie dua pekan sebelumnya, yang belum menuai hasil atau kesepakatan, terkait sosok calon Wagub Aceh, mendampingi Mualem.

Sumber media ini dari kalangan KPA/PA mengungkapkan, saat pertemuan itu, Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar ada memberi saran pada Mualem agar memilih pendampingnya dari kalangan internal PA. Saran Malik Mahmud kabarnya sempat diamini Ketua PA Pidie Sarjani (Bupati Pidie) serta Aiyub Abbas (Bupati Pidie Jaya). Dan, disebut-sebut, muncul nama Kamaruddin Abu Bakar atau akrab disapa Abu Razak.

Tapi, saat itu Mualem punya pemikiran dan alasan sendiri. Salah satunya, perlu kebersamaan dan penguatan pembangunan Aceh masa depan. Caranya, dengan menggandeng kader partai nasional (parnas) sebagai wakilnya.

Sasaran yang dituju kabarnya mengarah pada sosok TA Khalid, Ketua Partai Gerindra Aceh. Tak hanya itu, beredar juga informasi Mualem pernah bertanya pada sejumlah tokoh dan pimpinan KPA/PA, terkait apakah dia memilih Abu Razak, Sarjani (Bupati Pidie), Jufri Hasanuddin (Bupati Abya) serta TA Khalid sebagai calon Wakil Gubernur Aceh. Hasilnya, mayoritas KPA/PA Wilayah Pasee, Batee Iliek, Peureulak serta Aceh Rayeuk menolak Abu Razak dan sepakat dengan TA Khalid.

Restu serupa juga disampaikan pimpinan partai nasional di Aceh yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) seperti: PAN, PPP, PKS, Partai Demokrat, Hanura serta PKPI. Saat pertemuan di Hotel Hermes Banda Aceh akhir 2015 lalu, sejumlah partai pendukung Mualem, sepakat pula dengan keputusan tadi.

“Kami lebih mudah dan nyaman berkomunikasi dengan TA Khalid dari pada Abu Razak. TA Khalid lebih luwes dan mau berdiskusi serta mendengar aspirasi maupun pemikiran yang kami sampaikan. Sementara, Abu Razak dari awal memang tidak setuju Mualem menarik wakilnya dari parnas,” ungkap seorang pimpinan parnas koalisi tadi.

Karena pertemuan di Pidie tak membuahkan hasil dan kata sepakat. Lalu, muncullah agenda untuk menggelar Rapat Kerja (Raker) PA Ban Sigom Aceh tanggal 10-11 April 2016 di Banda Aceh. Raker ini berisi sejumlah agenda. Misal, selain menentukan siapa figur pendamping Mualem, juga merancang strategi pemenangan Pilkada 2017 mendatang untuk kursi gubernur, bupati serta walikota di Aceh.

Begitupun, diam-diam muncul pula agenda tersembunyi, yaitu mengaduk ulang keputusan dukungan KPA/PA terhadap kursi calon Gubernur Aceh dari Mualem dan coba dialihkan pada dr. Zaini Abdullah. Jika gagal, maka ada agenda kedua yakni  mengusung Abu Razak sebagai wakil Mualem.

Untuk mencapai tujuan tadi, kabarnya Abu Razak dan tim pendukungnya termasuk Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Jufri Hasanuddin, mengiring peserta rakerja untuk mengambil keputusan secara voting. Peran ini dimainkan sejumlah mantan kombatan GAM asal Pidie yang juga loyalis dr. Zaini Abdullah atau akrab disapa Abu Doto. “Zakaria Saman malah dari awal sudah berikrar siapa pun boleh calon Gubernur Aceh dari KPA/PA, tapi tidak untuk Mualem,” sebut seorang mantan kombatan GAM eks Tripoli asal Pasee.

Nah, entah bagaimana kemudian ceritanya, keinginan itu akhirnya bocor juga pada anggota dan pimpinan KPA/PA Wilayah Pasee, Aceh Rayeuk (Aceh Besar), Batee Iliek (Bireuen) dan Peureulak (Aceh Timur), peserta Rakerda Ban Sigom Aceh. Itu sebabnya, merasa ditelikung dari belakang, para loyalis Mualem dari empat wilayah tadi tersulut emosi.

Agenda rapat kerja daerah (rakerda) yang semula diinginkan berjalan mulus dan lancar, justru berakhir ricuh. Loyalis Mualem tetap bertahan bahwa calon Gubernur Aceh dari KPA/PA pada Pilkada 2017 mendatang tetap Mualem, sedangkan siapa wakil atau pendamping, sepenuhnya diserahkan pada Mualem untuk memilihnya. “Rakerda memang deadlock (buntu), tapi keputusan akhir ada pada Mualem,” sebut seorang peserta pada media ini.

***

Sebenarnya, upaya kudeta terhadap kepmimpinan Mualem sebagai Ketua KPA/PA bukan sekali ini saja terjadi. Sebelumnya, Abu Doto juga telah menghimpun atau mengumpulkan sejumlah mantan kombatan GAM eks Tripoli di Pendopo Gubernur Aceh dan The Pade Hotel, Aceh Besar. Agenda utama adalah memakzulkan Mualem dari kursi Ketua PA/KPA Pusat. Alasannya, selama memimpin KPA/PA, Mualem dan pendukungnya tidak pernah menggelar rapat resmi dengan Tuha Peut (Malik Mahmud, Zaini Abdullah dan Zakaria Saman). Selain itu, tak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan. Begitupun, usaha dan upaya kudeta tersebut gagal terlaksana.

Seorang mantan kombatan GAM dari Wilayah Bireuen pada media ini saat itu bercerita. Kedatangan mereka ke Pendopo Gubernur Aceh saat itu karena ada rencana tidak baik dari Tuha Puet dan Tuha Lapan KPA-PA. Menurut dia, mantan kombatan didikan Tripoli, Libya (mualimin) khususnya pendukung dr. Zaini Abdullah, membuat rapat untuk menurunkan Mualem dari kursi nomor satu di PA.

Tak hanya itu, salah seorang mantan kombatan GAM dari Pidie membenarkan rapat tersebut akan dilangsungkan di Anjong Mon Mata. Tapi katanya, dalam surat undangan yang ia terima tak menyebut secara pasti agenda rapat. Namun, dirinya mengaku diminta hadir pukul 8.00 WIB pagi hari. “Agenda pastinya tidak tahu, yang jelas dalam surat yang saya terima rapat di Anjong Mon Mata,” ungkap dia dalam bahasa Aceh, usai mengikuti pertemuan di rumah Dinas Gubernur Aceh ketika itu.

Sebaliknya, mantan kombatan GAM Bireuen tadi mengaku, kedatangan mereka ke Pendopo Gubernur Aceh di Banda Aceh dengan sukarela dan tak ada perintah dari siapa pun. Saat bincang-bincang dengan MODUS ACEH, ia becerita panjang lebar terhadap rencana kudeta terhadap Muzakir Manaf tadi.

Katanya, sikap petinggi DPA-PA di bawah kendali dr. Zaini Abdullah dan Zakaria Saman (Tuha Puet) ingin menurunkan Muzakir Manaf tak masuk akal. Sebab, Muzakir Manaf, merupakan petinggi GAM yang dekat dan paham dengan kondisi lapangan, terutama saat Aceh masih didera konflik.

Itu sebabnya, mantan Panglima GAM Wilayah Batee Iliek, Darwis Djeunieb dan Wilayah Pase Tgk Zulkarnaini (Tgk Ni) serta beberapa Panglima Wilayah GAM lainnya, tetap komit dan solid untuk mempertahankan posisi Mualem. Bukan hanya itu, katanya rencana menurunkan Muzakir Manaf dari DPA-PA dan Ketua KPA, lebih pada target jabatan. Karena, jabatan orang nomor satu di DPA-PA dan KPA adalah strategis dan itulah yang ingin direbut. “Seharusnya petinggi GAM ini memberi contoh yang baik pada kami, bukan ribut-ribut seperti ini. Kami juga tidak paham apa tujuan petinggi-petinggi itu,” ujarnya dalam bahasa Aceh.

Tak hanya itu, salah seorang Panglima KPA di Aceh mengaku ada rencana kelompok dr. Zaini Abdullah menurunkan Muzakir Manaf, tapi panglima--tak usahlah kita sebut namanya--mengaku, rencana itu tak mungkin terkabulkan. Alasannya, jika pun dilakukan Mubeslub DPA-PA, Muzakir Manaf tetap dipercaya dan dipilih kembali oleh sejumlah Panglima Wilayah GAM untuk memimpin PA.

Katanya, mantan GAM kalangan bawah menilai, kewenangan Mualem yang selama ini diberikan Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah tidak seberapa. Ambil contoh, soal penempatan Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Menurut dia, mayoritas dikuasai pejabat dari wilayah dr. Zaini Abdullah alias Pidie. “Ya, tapi tidak jadi itu. Karena kami melihat, kalaupun dibuat Mubeslub PA, Mualem tetap terpilih kembali. Kami menilai, kewenangan yang diberikan Abu (sebutan untuk Gubernur Aceh) pada Mualem sedikit sekali,” ujarnya, saat bincang-bincang dengan media ini.***