Dilema Pasar Lambaro

Dilema Pasar Lambaro

Tak kunjung selesainya pembangunan Pasar Modern Lambaro, Aceh Besar mengundang tanda tanya banyak kalangan. Diduga, pemerintah setempat dilema karena bangunan tak sesuai perencanaan.

Irwan Saputra

            Terletak di Pusat Kota Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Pasar Modern yang dibangun sejak 2013 itu, sekilas terlihat begitu menggoda. Maklum, selain paduan warna yang menawan, arsitektur modern dan letaknya pun dianggap strategis.

            Namun, siapa sangka, pasar yang yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Rp 18 miliar itu (bantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia RI) hingga kini tak kunjung digunakan.

Padahal, pemerintah setempat berjanji jika pasar yang dikerjakan PT Jordi Putra, anak perusahaan PT Tenaga Inti itu selesai, maka akan digunakan pada Juni 2015 lalu. Tapi, hingga pekan lalu belum juga beroperasi. Alasannya, karena anggaran tak lagi memadai.

Alhasil, ratusan pedagang yang sudah terdaftar untuk berdagang dalam pasar tersebut kembali harus menunggu. Sebelumnya, mereka berjualan di lokasi itu saat pasar modern itu belum dibangun. Dan, selama masa pembangunan pasar, para pedagang terpaksa digusur, bahkan rela menganggur dengan iming-iming akan didata untuk menjadi pedagang di pasar modern tersebut.

            Tentu saja para pedagang tidak melawan. Sebab, selain mereka berjualan di tanah negara, iming-iming yang diberikan Pemerintah Aceh Besar saat itu pun begitu menggiurkan. Soalnya, gedung pasar modern tersebut direncanakan akan menjadi pusat perbelanjaan pakaian anak dan dewasa, alat elektronik hingga segala keperluan rumah tangga. Selain itu, bangunan pasar itu juga dirancang bebas banjir.

            Tapi, banyak yang menduga, tak kunjung diselesaikan bangunan tersebut lantaran pemerintah dilema, karena bangunan pasar ini tidak sesuai perencanaan. Bayangkan, toko yang disediakan tidak mencukupi dengan data para pedagang yang sudah dikantongi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Aceh Besar.

“Pasar itu salah perencanaan, karena kios/toko yang akan dibagi tidak cukup. Tentu ini akan membuat para pedagang rebut. Makanya ditunda,” kata Hasan, salah seorang warga setempat saat ditanyai MODUS ACEH hari itu.

            Entah itu sebabnya. Belum beroperasinya pembangunan pasar tersebut telah menuai perbincangan tak elok. Diki misalnya, salah seorang pedagang telepon selular di pasar itu mengaku, belum dapat difungsikan pasar ini karena kekurangan dana. Ada juga yang menggangap bangunan itu karena tidak sesuai perencanaan. “Banyak yang menduga begitu. Tapi, yang saya tahu, karena tidak cukup uang, makanya tidak dapat dibangun lagi,” ujarnya.

            Salah seorang pedagang pakaian, pemilik kios Tabah Hati, mengungkapkan, sebelum pasar modern itu dibangun, para pedagang baju banyak berjualan di tempat tersebut. Namun, ketika pasar itu dibangun, para pedagang ini harus dipindahkan untuk sementara waktu, dengan janji akan didata kembali agar bisa berdagang di dalam pasar. “Namun, sampai saat ini, pasar itu belum selesai. Saya tidak tahu kenapa,” kata dia.

            Amatan media, pasar tiga lantai itu mulai termakan usia. Selain tidak adanya perawatan dan berselemaknya sampah, pada ketiga lantai tadi juga terlihat beberapa plafon sudah mulai rusak dan bocor. Tak hanya itu, target kios yang dibangun terlihat mustahil dengan corak bangunan seperti itu. Buktinya dengan ukuran lantai yang sama, panjang dan lebarnya, pada lantai pertama hanya memuat 45 kios. Kondisi serupa juga terlihat pada lantai dua.

Begitupun di lantai atas (atap), yang kabarnya akan dijadikan tempat kuliner, juga mengundang pemandangan yang tidak sedap. Soalnya, saat siang, matahari begitu menyengat. Sementara genangan air mulai menumbuhkan jamur. Sehingga, jika tidak segera difungsikan, bisa bocor dan rusak sia-sia.

            Kepala Disperindagkop dan UKM Aceh Besar, Taufiq, tidak membantah jika alasan tidak difungsikan bangunan pasar modern itu karena kurangnya kamar kios untuk pedagang. Termasuk jika bangunan itu tidak sesuai perencanaan. Kepada media ini, ia mengaku bahwa bangunan itu sudah sesuai perencanaan. Hanya saja, terkendala anggaran yang membuat pasar itu belum dapat difungsikan hingga saat ini.

Pasar  modern itu direncanakan pembangunannya dua tahap. Pertama, tahun 2013 dan kedua 2014, dengan rencana anggaran Rp 20 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, yang disetujui cuma Rp 12 miliar, sehingga tidak cukup untuk dilanjutkan. Tapi, pada 2014 Pemerintah Pusat mengucurkan lagi dana Rp 8 miliar dari APBN. Itu pun dinilai masih kurang dari total Rp 20 miliar.

Taufiq menjelaskan, tahap pembangunan itu dimulai sejak tahun 2013 dengan membangun struktur bangunan dan harga tender Rp 10,5 miliar lebih. “Itu untuk pembangunan tiang-tiang dan lantainya,” sebut Taufiq.

Tahun 2014, dilanjutkan dengan arsitrektur bangunan, Rp 4,5 miliar lebih. Namun, karena masih terkendala anggaran, maka pasar tersebut hanya mampu disiapkan satu lantai, yakni lantai satu, sementara lantai dua dan lantai bawah (basement) hingga saat ini belum siap. Dan, perusahaan yang memenangkan tender kedua pelelangan itu adalah sama, yaitu PT Jordi Putra, anak dari perusahaan PT Tenaga Inti.

“Pada tahun 2014, telah siap satu lantai untuk dipakai. Arahan Kementerian Perdagangan agar segera difungsikan. Hanya saja, karena kamar tokonya terbatas, sementara pedagang yang terdata banyak, sehingga tidak cukup. Itu sebabnya, kami tetap tidak memfungsikannya dulu. Apalagi, lantai tiga belum siap,” ujarnya lagi.

 Terkait proses tender, Taufiq mengaku tidak mengetahui, karena saat itu ia belum menjabat sebagai kepala dinas. Dia juga mengaku tidak tahu-menahu soal itu meski ia dulu adalah pegawai pada dinas tersebut yaitu di bidang pasar. “Saya tidak tahu bagaimana proses tendernya. Tapi, perusahaan itu Grup Tenaga Inti, milik Makmur. Mereka memiliki banyak grup,” ungkap Taufiq.

Namun, untuk tahun ini, Taufiq mengaku akan menyiapkan bangunan tersebut dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/kota (APBK) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan plot anggaran Rp 8,5 miliar. Tujuannya, agar pedagang dapat berjualan lagi di sana dan mereka adalah orang-orang yang sebelumnya berjualan di sana.

“Nanti akan kita masukkan lagi mereka, dan kita sudah kantongi data para pedagang itu semua. Totalnya ada sekitar 150 pedagang yang akan berjualan di pasar tersebut. Tapi, yang terdata pada kami cuma 100 pedagang. Kami menjamin akan tertampung semua, meski yang baru siap 45 kios,” janji Taufiq.***