Wagub Aceh, Muzakir Manaf : Allah yang Tahu dan Rakyat Berhak Menilai

 Allah yang Tahu dan Rakyat yang Menilai

      

Mualem

 Empat tahun sudah mendampingi Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah, diakui Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem berjalan tanpa koordinasi yang baik. Banyak keputusan dan kebijakan yang tidak melibatkan dirinya sebagai Wakil Gubernur Aceh. Kondisi ini semakin membuat pembangunan Aceh relatif tanpa arah dan berjalan atas selera pribadi, keluarga maupun kelompok. Padahal, harapan rakyat Aceh begitu besar terhadap pasangan Zaini-Muzakir (ZIKIR) ini. “Awalnya, saya punya feeling akan mempunyai kendala dalam bekerjasama dengan dr. Zaini. Tetapi, saya berpikir saat itu harus mengambil sikap dan menerima permintaan petinggi dan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) demi kepentingan perjuangan pasca perdamaian Aceh,” begitu ungkap Mualem.

“Karena niat suci membangun Aceh pasca konflik dan tsunami itulah, saya kemudian bersedia mendampingi Zaini Abdullah pada Pilkada 2012. Padahal, kalau saya mau dan berambisi untuk memegang kekuasaan, sudah terjadi sejak Pilkada 2006 silam, bukan Irwandi Yusuf. Semua rakyat Aceh tahu bahwa kemenangan ZIKIR saat itu ada pada kekuatan komando Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) di bawah perintah saya bukan dr. Zaini,” lanjut Mualem.

Tapi, harapan rakyat Aceh, mantan kombatan GAM maupun korban tsunami terkait adanya perbaikan pembangunan dan kesejahteraan saat ini, ternyata tidak ada tanda-tanda ke arah lebih baik. Itu sebabnya, setelah beristikharah, bertanya dan meminta restu para ulama maupun berkonsultasi dengan berbagai elemen rakyat Aceh di Medan, Jakarta bahkan luar negeri, akhirnya saya bismillah untuk maju sebagai calon Gubernur Aceh bersama TA Khalid.

Nah, apa saja pendapatnya tentang empat tahun kepemimpinan Abu Doto menakhodai Aceh dan posisinya sebagai orang nomor dua? Berikut penuturan Muzakir Manaf, didampingi staf khususnya Wen Rimba Raya pada wartawan MODUS ACEH, Muhammad Saleh, Jumat pekan lalu di Banda Aceh.***

Sebagai manusia baharu, sudah sepantasnya saya minta maaf jika empat tahun kepemimpinan bersama Gubernur dr. Zain Abdullah belum mampu memberikan yang terbaik, sesuai harapan rakyat Aceh. Kenapa saya minta maaf? Hanya Allah SWT yang tahu dan rakyat Aceh berhak untuk menilainya.

Tapi, secara pribadi, bukan berarti tak ada niat saya untuk melakukan yang terbaik bagi rakyat Aceh, mantan kombatan GAM maupun korban tsunami. Saya benar-benar bisa merasakan dan memahami suasana batin yang terjadi di Aceh saat ini. Sebab, sebelum damai (MoU Helsinki, 15 Agustus 2005), saya dan kawan-kawan selama belasan tahun berjuang di Aceh, bukan luar negeri. Dan, Alhamdulillah, saya masih diberi umur panjang oleh Allah SWT. Ini berarti, ada tanggung jawab yang harus saya pikul, terutama masa depan anak yatim serta janda-janda syuhada korban konflik, pejuang Aceh Merdeka yang telah syahid dalam perjuangan.

Saya bersama ribuan pejuang GAM, setiap hari bertemu dengan rakyat, terutama di gampong-gampong. Dari sorot mata mereka, dapat saya tangkap, ada keinginan dan kerinduan untuk melangkah, menuju kehidupan yang lebih baik. Ini sesuai dengan potensi dan kekayaan alam Aceh yang kita punya. Tapi nyatanya, harapan itu belum seindah dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Bahkan, di luar dugaan saya, beberapa orang yang dianggap petinggi malah melupakan perjuangan serta rela meninggalkan tanggung jawab perjuangan demi nafsu kekuasaan.

Sebenarnya, tahun pertama saya mendampingi Abu Doto, suasana pemerintahan begitu nyaman dan berjalan sesuai dengan visi dan misi yang kami gagas bersama. Saya berusaha keras untuk itu, termasuk meraih kemenangan. Begitupun, memasuki tahun kedua, di antara kami mulai ada perbedaan, terutama soal program pembangunan dan pemberdayaan terhadap mantan kombatan GAM. Di satu sisi, saya diminta untuk mengawasi semua itu dengan baik. Di sisi lain, “kaki dan tangan” saya terikat, sehingga tak bisa berbuat banyak. Saya kira, rakyat Aceh paham dan mengerti mengenai posisi ini.

Bahkan, di beberapa tempat dan acara, saya sudah menjelaskan secara jelas dan terang tentang posisi dan peran saya dalam Pemerintah Aceh saat ini. Begitupun, beban dan tanggung jawab itu wajib saya pikul, sesuai amanah almarhum Tgk Hasan Muhammad Di Tiro pada saya.

"Lidah lön ka lön koh tasamböng bak gata, dan gaki lön ka lön koh dan ka lön samböng bak gaki gata, aneuk loen Muzakir. Peu ek kagulam tanggung jaweub nyoe (lidah sudah saya potong dan sambungkan pada kamu dan kaki saya sudah saya potong dan sambungkan pada anakku Muzakir. Apakah kamu sanggup menerima tanggung jawab ini)?” begitu pesan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Tgk Hasan Di Tiro. Saya jawab, “Insya Allah, Wali. Akan lön ba semampu lön (insya Allah, Wali. Akan saya jalankan semampu saya)." Ini yang saya lakukan terus agar tetap menjaga dan mempersatukan bangsa Aceh.

Sebagai Wakil Gubernur Aceh, sesungguhnya saya tak berharap banyak. Selain ada porsi tugas dan tanggung jawab yang jelas dari Gubernur Aceh, juga koordinasi yang rutin terkait masalah pembangunan dan kebijakan tentang Aceh. Namun, memasuki tahun kedua hingga empat saat ini, hal itu tak saya dapatkan lagi, terutama dalam gonta-ganti pejabat SKPA.

Peran saya sebagai Wakil Gubernur Aceh telah teramputasi. Ini harus saya katakan dengan jelas agar rakyat Aceh, khususnya mantan kombatan GAM tahu dan paham. Sebaliknya, semua itu bukan berarti saya lari dari tanggung jawab. Tapi, memang tak bisa berbuat banyak. Semua yang berbau Mualem disikat! Sayang, jika ada pejabat yang kerjanya baik dan bagus, tapi kena mutasi juga karena hanya ada masukan atau bisikan bahwa dia (pejabat) itu dekat dengan saya.

Tapi, pada mereka, saya katakan sabar, sebab Allah SWT tidak tidur. Yang benar itu tetap benar. Kalau emas tetap emas, yang perak tetap perak. Yang berkualitas dan loyal di antara mereka, tetap saya perhatikan jika insya Allah saya terpilih pada Pilkada 2017 mendatang. Karena itu, mari rapatkan barisan bersama sama-sama untuk rakyat Aceh lebih baik.

Secara tata kelola pemerintahan, posisi wakil gubernur bukanlah ban serap. Ini yang perlu saya pertegas. Sebab, antara ban serap dengan satu kesatuan unit mobil sangat berbeda. Apa mungkin mobil bisa berjalan tanpa bensin walaupun sopirnya pembalap formula 1? Tentu tidak. Begitu juga dengan ban, apa bisa mobil melaju dengan baik dan mulus jika salah satu ban bocor? Pasti mobil tadi oleng.

Ini artinya, harus ada kesatuan gerak dan tindak dari pengendara mobil tadi. Berbeda dengan ban serap, dia baru kita butuhkan jika ban benar-benar tidak bisa kita gunakan lagi dan posisi itu ada pada pejabat atau kepala SKPA. Ini bermakna, posisinya hanya untuk emergensi saja. Jika tak baik bekerja, maka bisa diganti dalam hitungan bulan. Sementara, saya naik satu paket bersama Zaini Abdullah dan tak mungkin diganti di tengah jalan seperti kepala SKPA.

Nah, memahami situasi dan kondisi inilah, saya kemudian berpikir dan merenung dengan seksama, apakah membiarkan suasana ini terus terjadi atau saya harus mengambil-alih kepemimpinan pada Pilkada 2017 mendatang. Saya beristikharah, bertanya pada ulama, kaum terpelajar, mantan kombatan GAM serta elemen rakyat Aceh lainnya di Jakarta bahkan luar negeri. Hasilnya, Allah SWT memberikan ketetapan hati untuk saya maju sebagai calon Gubernur Aceh pada Pilkada 2017 mendatang. Lalu, muncul dukungan dari berbagai elemen masyarakat, terutama di gampong-gampong yang menginginkan perubahaan dan kemajuan.

Pertanyaannya kemudian adalah semudah itukah? Tentu saja tidak! Aceh tak bisa kita bangun sendiri atau bersama keluarga maupun kelompok. Aceh baru bisa kita bangun jika ada saling mendukung dan bahu-membahu. Karena itulah, sejak awal saya berpikir dan mewujudkan adanya koalisi bersama antara Partai Aceh (parlok) dengan partai nasional (parnas). Sebab, saya sadar, tanpa kerja sama yang baik ini, sulit rasanya membangun Aceh yang sejahtera.

Tapi, lagi-lagi, keinginan itu tak hanya mendapat tantangan dan hambatan dari luar PA, tapi juga dari beberapa orang di internal PA. Namun, saya tetap sadar dan haqqul yaqin, suatu niat dan perbuatan yang baik, pasti banyak tantangan. Dan, saya tidak akan mundur atau surut satu langkah pun ketika keputusan sudah saya ambil.

Keinginan saya menggandeng partai nasional, bukan semata-mata ingin meraih kemenangan dan berkuasa. Sebab, insya Allah dengan posisi PA saat ini di parlemen Aceh dan kabupaten serta kota. Termasuk kepala daerah, bupati dan wali kota, saya yakin bisa naik tanpa adanya koalisi dengan parnas. Tapi, saya berpikir untuk masa depan pembangunan Aceh yang lebih baik. Alangkah indahnya jika Aceh kita bangun atas fondasi bersama: parlok dan parnas. Sekali lagi saya tegaskan bahwa jabatan gubernur bukan segalanya dalam kehidupan saya, tapi demi kepentingan Aceh, saya siap mengorbankan darah maupun nyawa.

Jadi, berjuang untuk memenangkan pilkada di tahun politik 2017 adalah pertarungan penting bagi seluruh jajaran KPA/PA, elemen pendukung serta seluruh rakyat Aceh, namun yang penting menjaga perdamaian menuju Aceh sejahtera dan bermartabat.

Partai itu kan hanya simbol dan instrumen politik saja. Yang nyata adalah tubuh dan diri kita, tempat kita dilahirkan, dibesarkan atau juga dikuburkan di Aceh, tanoh endatu yang kita cintai ini. Karena itu, marilah sama-sama kita bangun negeri ini.

Itu tugas saya, sehingga ketika saatnya ada yang tidak lagi sepakat dengan koalisi yang sama-sama kita gagas dan bangun dulu. Saya akan katakan pada kawan-kawan di KPA/PA bahwa kami sudah mengajak saudara-saudara dari parnas untuk bersama-sama dan berpikir bagi kemajuan Aceh dan jika ada yang tidak bersedia. Itu berarti tak ikhlas berbuat untuk Aceh. Karena itu, saya serahkan kepada rakyat Aceh untuk menilainya dan bersikap.***

• Sunber : Tabloid MODUS ACEH