Asrama Diharap, Sumber Dana ‘Digugat’

Ilustrasi

Pembangunan asrama mahasiswa IKSAS Aceh Selatan diduga sarat masalah. Akibatnya, bantuan dana aspirasi anggota DPR Aceh itu, belum maksimal memberi manfaat. Siapa yang mengail di air keruh?

Irwan Saputra

            BANGUNAN dua lantai itu hingga kini belum ditempati. Syukur belum lapuk dimakan hujan dan usia. Begitupun, jika dibiarkan terus kosong, bukan mustahil akan rusak juga.

            Letaknya pun tak jauh dari Kampus UIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh. Warga di sana menyebutkan, itu adalah asrama mahasisawa yang tergabung dalam organisasi Ikatan  Keluarga Samadua (IKSAS) Kabupaten Aceh Selatan.

            Nah, dari nama sudah bisa ditebak, bangunan tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kota Samadua, Aceh Selatan. Ini lazim terjadi, hampir semua kabupaten dan kota bahkan kecamatan di Aceh, memiliki asrama mahasiswa di Banda Aceh.

            Begitupun, tak ada asap kalau tidak ada api. Pembangunan asrama mahasiswa ini, kemudian menebar aura tak sedap. Diduga, terjadi praktek pelanggaran hukum. Ini berdasarkan surat laporan Ikatan Mahasiswa Pelajar Samadua (IMPS) Kabupaten Aceh Selatan, 16 Desember 2014 lalu. Surat itu ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh.

            Surat yang ditandatangani Hariyadi (ketua) dan Dadam Iswanda (Sekretaris Umum) IMPS mengungkapkan. Pembangunan asrama IKSAS di Desa Rukoh, Darussalam menelan biaya Rp 1,3 miliar yang bersumber dari APBA (dana aspirasi) anggota DPR Aceh, Hj. Liswani, yang berasal dari daerah pemilihan tersebut. Penyalurannya dilakukan secara dua tahap, yaitu tahun 2012 (Rp 900 juta) dan 2013 (Rp 842 juta) lebih.

            Semua dana tadi ditempatkan melalui Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh. Dan, asrama itu dibangun oleh kontraktor pelaksana PT Alif Prado. Sedangkan tahap dua dilaksanakan CV. Bintang Aneshda. Pekerjaan tahap dua hanya mencakup finishing dan pembangunan pagar.

            Namun, hingga 25 November 2014, kondisi asrama mahasiswa IKSAS tadi, belum tuntas dilaksanakan seratus persen dan terkesan asal jadi. Misal, kondisi jendela dan pintu yang tidak layak pakai, dinding bagian kanan belum di cat serta berbagai pekerjaan lain yang belum sempurna serta harus disesuaikan kembali dengan spesifikasi teknis dan kontrak kerja.

“Sehingga kami pertanyakan apakah bangunan ini sudah selesai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak kerja atau tidak,” kata Hariyadi dalam suratnya itu.

Ironisnya, kondisi tadi dibiarkan  begitu saja. Baru, setelah adanya pemberitaan di media pers lokal, Dinas Cipta Karya Aceh, turun ke lokasi dan membawa tukang atau pekerja, untuk menyelesaikan pekerjaan. “Ya, pintu, jendela serta dinding sebelah kiri dari bangunan tersebut,” ungkap Hariyadi.

Hariyadi menduga, praktik tadi sarat dengan dugaan adanya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Ini karena, biaya pembangunan asrama itu berasal dari dana aspirasi anggota DPR Aceh, Hj. Liswani. “Kami menduga, ada proses pengaturan dari pemberi dana aspirasi tadi, sejak proses pelelangan dilakukan,” duga Hariyadi.

Benarkah? Ini pula yang masih kabur. Sebab, anggota DPR Aceh Hj. Liswani tak berhasil dikonfirmasi. Awalnya, dia mengaku bersedia untuk ditemui dengan konfirmasi. Lalu, disepakatilah waktu untuk bertemu. Namun, saat waktu tiba, Liswani membatalkan pertemuan atau konfirmasi tadi, karena mengaku kurang sehat. ”Ibu berpesan sekarang sedang kurang sehat, lain kali saja kalau mau ketemu,” kata Tarmizi, staf Liswani di Sekretariat DPR Aceh kepada media ini, pekan lalu.

Dinas Cipta Karya Aceh, melalui PPTK Rizki Afrizal menjelaskan. Keterlambatan pembangunan asrama ini terjadi selama lebih kurang satu tahun. “Itu karena faktor human error anggaran pada akhir tahun. Makanya, pengerjaan proyek oleh Satker Dinas Cipta Karya Aceh menjadi terhambat,” kata Rizki.

Namun katanya, pengerjaan pembangunan asrama tahap kedua sudah dikerjakan sesuai permintaan. Terkait sumber anggaran yang diyakini mahasiswa IKSAS berasal dari aspirasi Liswani, Rizki mengaku tidak tahu.

            “Mengenai anggaran pembangunan, kami tidak mengetahui secara pasti, apakah itu aspirasi atau bukan. Yang jelas, proyek merupakan usulan dari Dinas Cipta Karya Aceh yang memang mempunyai program untuk pengusulan pembangunan yang belum siap. Itu dilakukan setiap akhir tahun,” jelas Rizki.

Ditanya tentang kontrak kerja yang tak kunjung diberikan, Rizki menjelaskan. “Kontrak kerja untuk pembangunan bukan tidak kami berikan, tapi kami sudah  beritahukan harus ada surat dari pihak IKSAS untuk mengambilnya. Mengenai serah terima asrama, kami juga sudah konfirmasi kepada IKSAS, dan mereka mengatakan akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan pengurus lainnya. Jadi, sampai sekarang belum ada kepastian, kepada siapa akan kami serahkan,” jawab Rizki.

Mantan Ketua IKSAS Delky Nofrizal melalui pesan singkat (SMS) menjelaskan. “Masalah kontrak kerja sebenarnya tidak mesti dari Ketua IKSAS, tapi dari individu sekalipun dibenarkan secara undang-undang,” katanya.

Masih kata Delky. “Dinas Cipta Karya tahu bahwa Ketua IKSAS, Afrizal Tjoetra sering di luar daerah, karena sedang melanjutkan studi doktornya di Pinang, Malaysia. Jadi, mereka beralasan untuk surat permohonan pemberian kontrak kerja harus dari IKSAS. Ini  jelas merupakan upaya untuk menunda-nunda,” ungkap Delky.

Ketua IKSAS Afrizal Tjoetra, S.pd, M.Si  kepada media ini pekan lalu mengaku, persoalan kontrak kerja yang didesak mahasiswa, memang tidak ada. “kontrak kerja memang tidak ada, namun kami coba menghubungi pelaksana proyek, Dinas Cipta Karya Aceh untuk memastikannya. Ini kami lakukan untuk menghindari persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan. Dan, kontrak kerja tersebut juga dimintakan oleh mahasiswa Samadua,” jelas Afrizal.

Sebaliknya, Afrizal Tjoetra mengaku bahwa anggaran pembangunan Asrama IKSAS berasal dari bantuan dana aspirasi anggota DPR Aceh, Hj. Liswani. Namun, dia mengaku tak tahu secara pasti berapa alokasi dana yang disiapkan itu.***