Empat Tahun Kepemimpinan Zaini Abdullah

Empat Tahun Kepemimpinan Zaini Abdullah

Ketuk palu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Teungku Muharuddin resmi membuka sidang paripurna khusus di ruang gedung utama, Jalan Teungku Daud Beureueh, Banda Aceh, Senin, 20 Juni 2016. Lalu, Sekretaris Dewan (Sekwan) Hamid Zein membacakan surat masuk dan selanjutnya giliran Gubernur Aceh dr. H. Zaini Abdullah membacakan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2015.

Pengantar LKPJ 2015 setebal 39 halaman itu, dibaca secara bergantian oleh Abu Doto dan Sekda Aceh, Drs. Dermawan. Zaini Abdullah mengatakan, belanja Aceh tahun anggaran 2015 direncanakan Rp 12,74 triliun lebih dengan realisasi Rp 12,14 triliun atau 95,29 persen. Bilangan itu terdiri dari belanja tidak langsung Rp 5,72 triliun dan realisasi Rp 5,64 triliun (98,57 persen). Belanja langsung direncanakan Rp 7,02 triliun lebih dengan realisasi Rp 6,50 triliun atau 92,62 persen.

Serapan anggaran tahun ketiga Abu Doto--begitu ia akrab dipanggil--boleh saja melonjak tinggi. Namun, bukan berarti DPR Aceh mengamini atas bagusnya LKPJ itu. Wakil Ketua DPR Aceh, H. Dalimi, misalnya, tak lama membaca buku LKPJ APBA 2015 Pemerintah Aceh, ia langsung menemukan satu kegiatan yang tak dimasukkan dalam LKPJ 2015.

Pelaporan yang dimaksud Dalimi adalah proyek Embung Lhokseumani, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie. Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang mengeksekusi anggaran satu miliar rupiah lebih tahun 2015 itu adalah Dinas Pengairan Aceh. “Tidak semua betul seperti yang disebutkan dalam LKPJ,” kata kader Partai Demokrat Aceh, Dalimi, Senin pekan lalu.

Tingginya serapan APBA 2015, bukan pula tidak ada SiLPA. Dari total APBA 2015, Rp 12 triliun lebih, tercatat SiLPA Rp 328 miliar lebih. Masih tingginya SiLPA di bawah kepemimpinan Abu Doto, memang sudah berulangkali terjadi.

Tahun pertama ia menjadi orang nomor satu di Aceh misalnya, dari Rp 11,7 triliun APBA 2013, terjadi SiLPA Rp 1 triliun lebih dan tahun kedua Pemerintah Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (ZIKIR), dari APBA 2014 Rp 13,2 triliun lebih, muncul SiLPA Rp 916 miliar lebih. Bahkan, Menteri Dalam Negeri mengatakan, untuk APBA 2013 dan 2014, perlu dilakukan optimalisasi belanja.

Tentu bukan hanya SiLPA yang menjadi unggulan dari kepemimpinan Abu Doto, ada juga angka kemiskinan yang terjadi peningkatan drastis. Secara data mikro, sampel by name by address dan data agregat, angka kemiskinan di Aceh tahun 2012 ada 1,7 juta orang dan tahun 2015 naik 2,2 juta orang dari 4,9 juta jumlah penduduk Aceh.

Lantas, bagaimana dengan pendidikan? Berdasarkan neraca pendidikan daerah 2015 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kondisi mutu dan dunia pendidikan di Aceh masih sangat tidak mengenakkan. Misal, peringkat pendidikan Aceh berada di urutan 32 dari 34 provinsi di negeri ini. Potret buram ini juga terjadi pada akreditasi sekolah. Saat ini, masih ada 12,6 persen sekolah dasar (SD) yang belum terakreditasi dan hanya 8,4 persen dengan akreditasi A. Untuk SMP, ada 23,2 persen yang belum terakreditasi dan hanya 13,6 persen terakreditasi A. Sementara SMA, ada 18,4 persen yang belum terakreditasi dan 28,7 persen yang terakreditasi A. Khusus untuk SMK lebih miris lagi. Ada 47,1 persen yang belum terakreditasi dan hanya 9,5 persen dengan akreditasi A. Padahal, dengan APBA 2015, Rp 12,76 triliun ditambah bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, Rp 604 miliar, mutu pendidikan di Aceh jauh lebih baik dari daerah lain.

Keunggulan lain adalah kepemimpinan Abu Doto dalam bongkar pasang kepala atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Sejak resmi dilantik menjadi Gubernur Aceh, 25 Juni 2012 sampai 25 Juni 2016 ini, tercatat sudah 17 kali melakukan pergantian SKPA, baik eselon II, III dan IV.

Entah karena terlalu rutin melakukan pergantian SKPA sehingga sempat melantik pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah meninggal dunia. Pergantian SKPA itu, tidak hanya berdampak pada kinerja Pemerintah Aceh sendiri, tapi juga pejabat yang diangkat banyak diambil dari kabupaten dan kota di Aceh.

Jika pejabat yang diambil dari daerah, kemudian dilakukan pergantian dalam setahun dua kali hingga lebih, tentu banyak pegawai negeri sipil yang mendapatkan tunjangan prestasi kerja (TPK) tidur, pembayarannya setara dengan jumlah gaji pokok--sesuai golongan PNS bersangkutan.

Syahdan, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan APBA selama Pemerintah Doto Zaini Abdullah juga tak kunjung baik. Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Aceh selalu memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kini, kepemimpinan dr. H. Zaini Abdullah tinggal setahun lagi, sebab Sabtu 25 Juni 2016, genap empat tahun. Tentu, rakyat Aceh tak perlu banyak berharap adanya perubahan di sisa akhir jabatannya itu. “Sebab, tidak ada kemajuan apa pun selama empat tahun. Jalan Geurutee saja tidak ada anggaran,” kata Teuku Iskandar Daod, Rabu pekan lalu.

Selain 2016 tahun politik, usia Abu Doto juga tidak muda lagi. Tapi, nafsu berkuasa masih ada pada petahana ini. Bayangkan, walau sering lupa dengan apa yang dia bicarakan dan putuskan, tapi Abu Doto masih tetap maju kembali sebagai calon Gubernur Aceh melalui jalur independen.

Nah, seperti apa kinerja Pemerintah Aceh di bawah kendali Abu Doto selama empat tahun lalu? Wartawan MODUS Aceh, Muhammad Saleh, Juli Saidi dan Irwan Saputra, menulisnya untuk Laporan Utama pekan ini.***