Terkait Indikator Kemiskinan di Aceh: Fakta Diungkap, Abu Doto Terusik

Fakta Diungkap, Abu Doto Terusik

Ilustri

Kondisi kesejahteraan rakyat Aceh terendah di Indonesia dan bertambah pada tahun 2015 lalu dengan tingkat kemiskinan berbeda-beda. Ironisnya, saat fakta itu diungkap, Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah atau akrab disapa Abu Doto, yang sedang gemar melakukan pencitraan di media pers merasa terusik. Kepala Bappeda Aceh Zulkifli berdalih, media ini salah memahami data. Bagaimana kisahnya? Wartawan MODUS ACEH, Juli Saidi dan Irwan Saputra, menulisnya untuk liputan Di Balik Berita pekan ini.

***

Jumat, 10 Juni 2016 lalu, satu surat dari Pemerintah Aceh (Sekretariat Daerah) masuk ke redaksi media ini. Surat bernomor: 480/10199 itu berisi perihal klarifikasi berita: “Celoteh Abu Doto Sejahterakan si Miskin” dan berita pada halaman 12-13 dengan judul: “2,2 Juta Rakyat Aceh Ternyata Masih Miskin”, yang diwartakan media ini pada edisi: 8/TH.XIV, 6-12 Juni 2016. Atas nama Gubernur dan Sekda Aceh, surat tadi ditandatangani Syahrul SE, M.Si. “Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami ingin mengklarifikasi pemberitaan dimaksud dengan release dan data yang dapat dipertanggungjawabkan,” tulis salah satu dari isi surat tadi.

Nah, satu hari kemudian, sumber media ini di jajaran Pemerintah Aceh mengungkapkan, pengajuan surat klarifikasi itu atas permintaan Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah atau akrab disapa Abu Doto pada Kepala Bappeda Aceh Zulkifli dan Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh Frans Delian. Kabarnya, Abu Doto merasa terusik.

“Wajar saja, sebab dia sedang gencar-gencarnya membangun pencitraan positif, menuju Pilkada 2017 mendatang. Jadi, sedikit saja ada berita yang “kurang baik” terhadap dirinya, langsung muncul reaksi. Karena itu, Anda maklum sajalah, andai bisa setiap hari ada iklan Abu Doto, tentu dia amat sangat sedang,” ujar sumber tadi yang juga salah seorang staf di jajaran Sekda Aceh dan mengaku akan mendukung serta memilih Tarmizi Karim pada Pilkada 2017 mendatang.

Pengakuan serupa juga disampaikan salah seorang pejabat eselon III di Pemerintah Aceh. “Kalau saya berharap jujur sajalah. Memang begitulah kondisi sebenarnya, rakyat Aceh masih banyak yang miskin. Empat tahun sudah Pemerintahan ZIKIR (Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf), tak ada sesuatu yang lebih, selain pencitraan di media pers. Kami staf merasakan sendiri, tak ada pembinaan dari pimpinan. Berbeda saat Irwandi Yusuf memimpin, program terencana dan staf terkontrol dengan baik,” papar pejabat yang mengaku akan mendukung dan memilih Irwandi Yusuf.

***

Soal kemiskinan atau masyarakat miskin memang bukan cerita baru di Aceh. Kisahnya tentu sudah laten terjadi. Hanya saja, Pemerintah Aceh di bawah kendali Abu Doto selama ini mampu membungkusnya dengan tema atau isu pembangunan lain, sehingga nyaris terlupakan oleh publik dan media pers.

Di sisi lain, adanya klaster dan pemaknaan tentang kata miskin, menjadi celah bagi Pemerintah Aceh untuk berdalih dan berasumsi. Misal, soal angka kemiskinan makro dan desil atau pemetaan kategori maupun sebutan miskin. Padahal, kalau mau jujur, hampir saban pekan, media pers mewartakan tentang kehidupan rakyat miskin di Bumi Serambi Mekkah.

Lihat saja gerakan sosial yang dilakukan Edi Fadhil bersama rekan-rekannya dalam membantu dan membangun rumah duafa serta beasiswa untuk anak miskin. Ini menjadi salah satu potret nyata adanya sisi gelap dari “kegagalan” penguasa daerah ini dalam menyejahterakan rakyatnya.

Hanya itu? Tunggu dulu. Gubernur Abu Doto juga tidak perlu jauh melihat masyarakat miskin di seluruh pelesok Aceh. Dia cukup berjalan dengan mobil mewahnya dari pendopo menuju Jembatan Lamnyong, Banda Aceh. Di sana, dia pasti bisa menemukan satu keluarga miskin bernama Nursiah (48) bersama dua anaknya Yusnani (17) dan Ramadhani (14). Sehari-hari, janda itu berjualan pulut (nasi ketan bakar) bersama anak perempuannya, Yusnani.

Dari hasil jualan itu, dia hidup dan menyekolahkan anak laki-lakinya. Kini, saat Jembatan Lamnyong dibangun, usaha Nursiah mulai terganggu. Begitupun, ia tetap tegar dan tidak mau meminta-minta.

Tahun 2015, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Drs. H. Sulaiman Abda pernah menjenguk serta membawa dokter saat Nursiah sakit. Pada kunjungan pertama, Drs. H. Sulaiman Abda saat itu pernah bertanya apakah Nursiah memiliki tanah di tempat tinggal lamanya--wilayah utara-timur. Nursiah mengaku tidak memiliki apa-apa. Ketika itu, Drs. H. Sulaiman Abda bermaksud, jika Nursiah ada tanah dia akan mencoba mengusulkan rumah duafa untuk tempat tinggal Nursiah.

Miris memang, bila diakomulasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sejak tahun 2012 sampai 2016 ini, lebih Rp 58 triliun APBA telah dikelola dr. H. Zaini Abdullah sebagai orang nomor satu di Aceh periode 2012-2017 mendatang. Sayangnya, dana Rp 58 triliun ini, belum mampu memberi dampak dalam penurunan angka kemiskinan di Aceh. Contoh, keluarga Nursiah yang tak punya rumah tetap sebagai jaminan hidup bersama dua anaknya.

Secara makro, angka kemiskinan di Aceh memang ada 17,11 persen. Tapi, berdasarkan Data Basis Terpadu (DBT), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Aceh atau secara nasional disebut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Aceh yang berkantor di lantai III, Kantor Bappeda Aceh, Banda Aceh, menyebutkan, berdasarkan data aggregate (jumlah) secara mikro, jumlah masyarakat miskin dengan tingkat kesejahteraan berbeda tahun 2015 mencapai 2,2 juta lebih. Sementara, secara individu dan rumah tangga totalnya 530.772 jiwa.

Dan, dari jumlah total tadi, baik secara individu maupun rumah tangga, dikelompokkan menjadi empat desil. Untuk desil satu, disebut rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai 10 persen terendah di Indonesia. Desil dua, disebut rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai 11-20 persen terendah di Indonesia. Desil tiga, disebut rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai 21-30 persen terendah di Indonesia, dan desil empat, disebut rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai 31-40 persen terendah di Indonesia.

Kepala Bidang (Kabid) Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Abdul Hakim, mengaku, kriteria miskin memang tergantung dari sisi mana orang melihat. BPS misalnya, melihat dari kemampuan orang bersangkutan dalam mengkonsumsi kebutuhannya, baik makanan maupun non makanan atau disebut makro. “Karena setiap orang berbeda-beda,” ujar Abdul Hakim, Jumat pekan lalu.

Sebaliknya, kata Abdul Hakim, TNP2K dalam menentukan kriteria miskin menggunakan banyak variabel. Itu sebabnya, ada desil satu disebut sangat miskin, desil dua disebut miskin, desil tiga disebut hampir miskin dan desil empat disebut rentan miskin. “Namun, yang paling miskin adalah kelompok paling miskin,” kata Abdul Hakim.

Masih kata Abdul Hakim, TNP2K membuat klaster satu sampai empat hanya untuk memudahkan bagi pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan. Karena tidak mungkin klaster terendah diberi bantuan sama dengan klaster tiga. “Kalau orang yang sangat miskin tidak mungkin diberikan alat. Maka, di situ data individu variabelnya banyak,” kata Abdul Hakim, menjelaskan.

Itu sebabnya, sebut Abdul Hakim, melihat potret kemiskinan tak hanya berdasarkan data makro, tapi juga mikro. “Ya, itu tadi. Yang paling miskin adalah kelompok paling miskin,” kata Abdul Hakim, mengulang.

Lantas, bagaimana dengan data 2,2 juta lebih dari empat desil tadi? Data tersebut diperoleh media secara resmi dari Hasriati, Kasubbid Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan, dan Kesejahteraan Sosial (Sektariat TKPK) atas persetujuan Sekretaris TKPK yang juga Kepala Bappeda Aceh, Zulkifli Hs, Rabu sore, 1 Juni 2016 lalu. Dan, kemudian dilanjutkan wawancara sore itu juga.

Saat wawancara, Zulkifli Hs ditemani bawahannya Hasrati. Media ini mempertanyakan tentang data jumlah 2,2 juta lebih angka kemiskinan di Aceh. Ironisnya, pada media ini, Zulkifli Hs tidak membantah, malah justru menjelaskan berbagai perbaikan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Aceh, berbagai terobosan yang dilakukan Pemerintah Aceh, seperti pembangunan jalan tembus, di Aceh. Alasan lain, sebut Zulkifli, karena di Aceh tidak tumbuh investasi swasta.

Ketika media ini mengajukan pertanyaan apakah semua daerah tahu angka kemiskinan tersebut, Zulkifli menjawab, “Saya kira masing-masing daerah tahu dan ini sudah terintegrasi. Jadi, bagaimana mengupayakan supaya angka kemiskinan bisa menurun, tidak hanya pemerintahan provinsi, tapi juga kabupaten/kota sampai desa,” kata Zulkifli Hs, Rabu dua pekan lalu.

Pakar manajemen sumber daya manusia (SDM) dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Dr. Amri, berpendapat, munculnya angka kemiskinan yang terus melonjak di Aceh disebabkan karena kesalahan perencanaan dalam pembangunan. “Kalau perencanaan salah, maka pelaksanaan akan salah. Pelaksanaan salah pengawasan juga salah. Kalau program pembangunan diarahkan pada program pengentasan kemiskinan, saya pikir tidak mungkin angka kemiskinan cukup tinggi seperti saat ini,” sebut Dr. Amri.

Kata Amri, realitas kemiskinan selama ini sudah menjadi tontonan terbuka bahwa kue pembangunan di Aceh hanya dinikmati oleh sebahagian kecil masyarakat saja. “Ini bicara berdasarkan data dan fakta. Angka kemiskinan bukan malah turun, tapi naik tiap tahun. Ini sangat kita sayangkan. Angka kemiskinan banyak di pedesaan. Kita mau lihat Aceh jangan di pinggir jalan hitam saja, lihatlah lima kilometer di pinggir jalan hitam, di situlah tertumpuknya orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak punya pengetahuan, pendidikan dan akses terhadap pembangunan dan kekuasaan,” ungkap Dr. Amri.

Itu sebabnya, usul Dr. Amri, pemerintah Aceh harus mencari jalan untuk segera menyelesaikan persoalan kemiskinan. Caranya, program pembangunan tahun 2016-2017 harus banyak diarahkan pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran. “Ini persoalan dalam pembangunan. Kalau masalah kemiskinan tidak beres, tetap akan tidak beres seterusnya. Kalau rakyat miskin dan daya beli tidak ada, maka berbagai persoalan pembangunan akan muncul. Jalan keluarnya tetap pada awal rencana pembangunan, harus diarahkan pada program pengentasan kemiskinan. Jangan hanya proyek-proyek besar yang tidak bersentuhan langsung dengan program pengentasan kemiskinan,” usul Dr. Amri.***