Digdaya Panglima Do di Ambang Pilkada

Konferensi Pers MUNA

Berbagai upaya telah dilakukan anggota KPA/PA Abdya untuk mengkudeta Panglima Do. Tapi, sang ketua tetap digdaya di atas tahta. Misi menjungkal Erwanto dari calon Partai Aceh?

Irwan Saputra

            Konferensi pers itu berlangsung di aula kantor Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA), Rabu 20 Juli lalu. Hari itu, hadir Ketua dan Sekretaris Musyawarah Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Tgk Zahari dan Ridwan serta para Pengurus MUNA lainnya, termasuk mantan Ketua DPW PA Abdya, Tgk M. Nazir, maupun sejumlah anggota sagoe (wilayah) KPA Wilayah Blangpidie.

            Temu pers itu bertujuan untuk menyuarakan penolakan atas penetapan Erwanto sebagai bakal calon Bupati Abdya dari PA. Saat itu, MUNA meminta agar Mualem (sapaan akrab untuk Muzakir Manaf), Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) merivisi kembali penetapan Erwanto.

Abdurrahman Ubit (Panglima Do)

 Alasannya, hingga saat ini, penetapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Abdya dari PA belum ada. Jikapun ada, tersiar nama Erwanto dan itu dinilai Tgk Zahari tidak melalui proses musyawarah. Sebab, ada persoalan internal di partai itu yang hingga saat ini belum selesai.    

“Selaku Ketua MUNA Abdya, saya tegaskan, penetapan pencalonan bupati dan wakil bupati dari PA belum ada,” kata Tgk Zahari, lantang. Selain itu, menghadapi persoalan internal partai dan penentuan bakal calon kepala daerah, MUNA berpegang pada arahan Ketua Tuha Peut DPA-PA, Malik Mahmud Al-Haytar. Dalam suratnya, 17 Juli 2016 lalu, Wali Nanggroe ini meminta agar pengurus KPA dan PA Abdya duduk dan bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan internal.

Tidak hanya itu, Malik Mahmud juga mengeluarkan surat Nomor 049/DPA-PA/VII2016. Dia minta Panglima Do, sapaan akrab untuk Abdurrahman Ubit selaku Ketua KPA/PA Abdya, meletakkan jabatan dan mengembalikan kepada M. Nazir sebagai Ketua KPA/PA. Ini dimaksud agar melaksanakan musyawarah dengan seluruh pendukung, ulama dan cerdik pandai dalam upaya menentukan calon Bupati dan Wakil Bupati Abdya.

Ketua MUNA Abdya itu juga meminta agar Mualem tidak melanggar keputusan Ketua Tuha Peut Partai Aceh tentang pengaktifan kembali Tgk M Nazir sebagai Ketua PA Abdya. “Kami meminta Mualem jangan membelakangi peunutöh (arahan) yang sudah diambil Tuha Peut. Kami tetap merujuk keputusan Tuha Peut untuk melakukan musyawarah, karena masih ada peluang untuk musyawarah,” kata Zahari.

Sebenarnya, upaya penolakan terhadap kebijakan Panglima Do telah jauh hari dilakukan KPA/PA setempat. Bahkan, mayoritas sagoe di Abdya tidak sepakat dengan penunjukan Erwanto sebagai bakal calon bupati dari PA.

Ihwal kisruh ini bermula saat Panglima Do mendeklarasikan Erwanto secara sepihak beberapa bulan lalu. Alhasil, muncul bantahan dan penolakan yang belum mampu diredam hingga saat ini. Apalagi, Panglima Do dinilai pasang badan atas pencalonan Erwanto.

Sementara itu, KPA/PA Abdya terus mendesak untuk menggantikan Panglima Do selaku Ketua KPA/PA Abdya. “Itu cara satu-satunya. Kalau Panglima Do diganti, berarti Mualem berpihak pada yang ramai,” kata sumber media ini yang tidak mau dituliskan namanya, Rabu dua pekan lalu.

            Upaya untuk mendesak agar dilakukan musyawarah juga terjadi pada penghujung Juni 2016 lalu. Malam itu, seratusan anggota KPA/PA setempat mendatangi rumah Panglima Do di Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggeng, Abdya. Tujuannya, mendesak sang ketua untuk segera menggelar musyawarah partai karena pemilihan kepala daerah sudah dekat.

            Sayang, upaya seratusan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini tak membuahkan hasil. Kabarnya, Panglima Do tidak berada di rumah. Hasilnya, desakan untuk dilakukan musyawarah pemilihan Ketua KPA/PA Abdya kembali gagal.

Mantan Ketua KPA Abdya, Amnasir, kepada sejumlah wartawan malam itu mengatakan, sebelumnya, ia bersama rombongan telah mendatangi rumah sang ketua. Dirinya dan rombongan malah sudah memberitahukan tujuan kedatangan mereka. Namun, setiba di kediaman Abdurrahman Ubit, Amnasir dan kawan-kawan tidak dapat menemui Ketua KPA. Alasannya, yang bersangkutan sengaja menghindar dari mereka.

"Kedatangan kami ke rumah Abdurahman Ubit, selain untuk memanfaatkan momentum bulan suci Ramadhan, juga bersilaturahmi sekaligus mengajak beliau untuk menggelar musyarawarah partai karena pelaksanaan pilkada sudah sangat dekat. Tapi, beliau tidak mau menemui kami," kata Amnasir.

            Begitupun, beberapa upaya lain juga telah dilakukan. Tapi, Panglima Do tetap saja tak menggubris ajakan untuk bertemu dan mengiyakan untuk melakukan musyawarah partai.

Malam itu, Amnasir mengajak rombongan dari 12 sagoe yang mewakili daerah pimpinan sagoe, termasuk tiga mantan Panglima Wilayah Blangpidie seperti Tengku Hamdani, Tengku Burhan, Tengku Amnasir serta para tetua KPA lainnya.

"Kedatangan kami hanya untuk mendesak Ketua PA segera melakukan musyawarah partai, mengingat dan mempertimbangkan tahapan pilkada sudah dekat dan persoalan dinamika politik semakin memuncak," tambah Amnasir.

            Ketua KPA/PA Abdya, Abdurrahman, pada media ini, Rabu dua pekan lalu mengatakan, sebagai Ketua DPW PA Abdya, penetapan Erwanto sebagai calon bupati dari PA telah disetujui Dewan Pimpinan Aceh (DPA) PA Aceh, Muzakir Manaf. “Tentu saja, siapa pun yang telah ditetapkan Mualem, akan kami dukung dan menerimanya,” kata Abdurrahman.

Menurut Panglima Do, pengusungan Erwanto tersebut bukan saja dari PA Abdya, tapi juga disetujui Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) DPP PA, Jufri Hasanuddin. “Siapa saja yang menghadap beliau (Jufri) selaku unsur pimpinan PA, tetap diisukan bahwa Erwanto adalah calon Bupati Abdya dari PA untuk periode mendatang,” jelasnya.

Itu sebabnya, selaku pimpinan PA Abdya, dalam mengambil keputusan, dia selalu berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk Bupati Jufri Hasanudin dan Pimpinan Pusat Partai Aceh. Ini dimaksud agar tidak terjadi bentrok dalam pengajuan nama Erwanto sebagai calon bupati dari PA.

Nah, keputusan yang telah diambil, sebutnya, merupakan kebijakan dari pimpinan DPA PA dan Bupati Jufri Hasanuddin selaku Wasekjen PA Pusat, bukan keputusan DPW PA Abdya. Karena itu, tak mungkin pihaknya mencabut keputusan yang telah dibuat DPA PA.

Mengenai status sebelumnya, dia menjelaskan memang benar sebagai pelaksana tugas (Plt). Tapi, saat ini, dirinya sudah definitif. “Jadi, saya sudah definitif bukan lagi Plt,” ujar Panglima Do.

Terkait penolakan MUNA maupun Tuha Peut PA terhadap pencalonan Erwanto, Panglima Do mengaku tak pernah mendapat pengakuan itu. “Apalagi MUNA tidak masuk dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) PA. MUNA hanya tim pemenangan dari kalangan ulama,” jelasnya.

Dia mengatakan, apa yang ia sampaikan adalah keputusan yang sebenarnya dari DPA PA dan atas keinginan Jufri Hasanuddin selaku Wasekjen PA Pusat beberapa bulan yang lalu di Pendopo Bupati Abdya, Jalan Iskandar Muda, Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Abdya. “Ketika itu, ada saya sebagai Majelis Tuha Peut, Tgk Kamaluddin (Tgk Yong) selaku Penerangan PA/KPA Abdya dan Bupati Jufri Hasanuddin selaku Wasekjen PA pusat. Pertemuan itu sehari setelah peresmian pendopo bupati,” ungkapnya.***

Sumber : Tabloid Modus Aceh Edisi 15