Rindu Car Free Day Kota Madani

Sejak dua tahun terakhir, masyarakat Kota Banda Aceh tak lagi bisa menikmati car free day di setiap akhir pekan sepanjang Jalan Teungku Daud Beureueh. Penyebabnya, karena keterbatasan anggaran.

 

Irwan Saputra

Dua tahun lalu, setiap Minggu pagi masyarakat Kota Banda Aceh berduyun-duyun mengikuti perhelatan car free day (hari bebas mobil) yang dipusatkan mulai Jalan Teungku Daud Beureueh, Simpang Jambo Tape hingga Simpang Lima. Jaraknya sekitar dua kilometer dan dua ruas jalan tadi ditutup dari hiruk pikuk arus kendaraan.

            Di lokasi itu, ada ratusan warga (laki-laki dan perempuan) serta anak-anak hingga usia lanjut “hanyut” melaksanakan aktivitas senam pagi, jogging, bermain, bercengkrama atau bahkan hanya sekedar kongkow-kongkow di atas badan jalan, tanpa khawatir ditabrak mobil atau sepeda motor.  

            Tapi, kegiatan hidup sehat bebas dari polusi kendaraan bermotor itu adalah cerita lama dan kini tinggal kenangan. Karena itu, jangan heran bila banyak warga yang mempertanyakan kenapa car free day dihentikan.

            Rayful, salah seorang penyiar di salah satu stadion radio milik pemerintah di Banda Aceh. “Ada yang berbeda di setiap akhir pekan di Banda Aceh sekarang, warga kota tidak lagi terlihat ramai dan semarak selepas shalat Subuh. Dulu punya agenda rutin yang diikuti pada setiap akhir pekan yaitu car free day,” ujarnya Selasa dua pekan lalu.

Rayful mengaku senang dengan car free day, selain dapat berolahraga di tempat udara yang bersih dan bebas polusi, ia juga bisa bercengkrama dengan keluarga. “Saya pribadi merindukan car free day,” ungkap Rayful.

Sepinya Banda Aceh dari kegiatan car free day sempat menimbulkan dugaan bahwa Walikota Banda Aceh Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal tidak menyukai program ini. Maklum sajalah, pada hari-hari tersebut, sebagian kaum perempuan memakai celana senam yang dianggap bertentangan dengan penerapan syariat Islam di kota Madani. Namun, dugaan itu ternyata tak benar dan langsung dibantah Mahdi Andela, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Hubungan Kelembagaan dan Media Center Bagian Humas, di Sekretariat Kota Banda Aceh.

Kepada media ini, Mahdi menjelaskan, program car free day bukan diprakarsai Pemerintah Kota Banda Aceh, melainkan Polda Aceh. Begitu juga dengan anggarannya juga berasal dari Pemerintah Aceh. Sementara, Pemerintah Kota Banda Aceh hanya sebagai pelaksana kegiatan. Bahkan, pihaknya juga tidak mengetahui kenapa program itu dihentikan.

Menurut Mahdi, Walikota Banda Aceh pernah menyampaikan bahwa dia selalu mendukung program itu untuk dilanjutkan kembali. “Kegiatan car free day itu diprakarsai oleh teman-teman di kepolisian. Jadi, merekalah yang paling tahu mengapa program ini tidak dilanjutkan,” ujar Mahdi, Selasa pekan lalu.

Namun, pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mengungkapkan, dihentikannya car free day lantaran animo masyarakat di kota ini untuk ikut dalam kegiatan hidup sehat mulai menurun. Buktinya, semarak car free day hanya dirasakan pada tahun-tahun pertama. Sementara, tahun kedua, minat masyarakat semakin berkurang. Padahal, biayanya sudah disediakan Pemerintah Aceh. 

Nizarli, Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Keselamatan dan Pembina Sarana Pemko Banda Aceh mengatakan, “Awalnya ramai, tapi pada tahun berjalan, animo masyarakat semakin berkurang. Kami sudah siap menutup jalan untuk acara car free day. Tapi, kalau masyarakat tidak memanfaatkan, lantas buat apa?” urai Nizarli, Selasa dua pekan lalu.

Selain menurunnya animo masyarakat, car free day tidaklah efektif. Alasannya, karena harus didukung instansi lain atau komunitas. Pendukung program ini juga dinilai tidak maksimal. Tapi, walau bagaimanapun, surat keputusannya (SK) masih aktif hingga saat ini.

“SK-nya masih aktif dan belum dicabut. Bisa saja dilanjutkan sewaktu-waktu. Namun, kalau agenda ini (car free day) kurang efektif, tentu kami akan mengevaluasinya,” jelasnya.

Menurut Nizarli, car free day adalah keinginan dari Polda Aceh dan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. “Jika tidak ada yang mengikuti kan percuma,” tambahnya.

M. Zubir, Kabid Darat Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mengatakan, untuk melegalkan car free day pihaknya telah membantu membuatkan SK, namun terkendala ada pada biaya operasional. Sebut saja membiayai instruktur senam, listrik dan sound sistem. “Ada dua hal yang paling penting. Pertama, peminatnya ada atau tidak, kedua, ada tidak biaya operasionalnya,” jelas Zubir, Rabu dua pekan lalu.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Goenawan, mengakui bahwa car free day diprakarsai Polda Aceh. Dananya dari Pemerintah Aceh. Sementara, Kota Banda Aceh hanya sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. Izinnya diberikan melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 388 Tahun 2012, saat masih dijabat Walikota Banda Aceh, almarhum Mawardi Nurdin.

Goenawan menjelaskan tujuan car free day adalah untuk mengurangi kemacetan dalam penggal jalan tertentu serta untuk mengurangi polusi karbon dioksida, termasuk meningkatkan ekonomi masyarakat karena ada sebagian yang memanfaatkannya untuk berjualan.

Namun, Goenawan membantah jika animo masyarakat menjadi faktor dihentikannya program car free day. Menurutnya, antusias masyarakat terhadap kegiatan itu sangat baik karena memiliki daya tarik tersendiri, yaitu senam dan olahraga serta sebagai ruang publik terbuka untuk berekspresi. “Mungkin kita upayakan tahun 2017 akan kembali digelar untuk Kota Banda Aceh,” ujar Goenawan. Kita tunggu.***

Sumber : Tabloid Modus Aceh