Kisruh Musyawarah PA : Satu Tujuan Tiga Kepentingan

Satu Tujuan Tiga Kepentingan

Banyak pihak menilai dan menduga, kisruh yang terus melanda Partai Aceh tak lepas dari persoalan internal partai tersebut. Mulai dari keinginan merebut kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, bupati dan walikota hingga pembagian peran di DPR Aceh.

***

            Air laut tenang bukan berarti tak beriak. Jika berombak, sudah pasti membawa buih. Agaknya, inilah potret yang kini melanda Partai Aceh (PA). Pemegang kekuasaan di Pemerintah Aceh, mayoritas kursi di parlemen Aceh (DPR Aceh) serta pemerintah kabupaten dan kota. Tentu, tak ada asap kalau tidak ada api. Mana mungkin ada akibat jika tanpa sebab.

            Syahdan, kisruh itu bermula dari munculnya tarik-menarik pengaruh dan kepentingan antara Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah atau akrab disapa Abu Doto versus Muzakir Manaf alias Mualem. Ini terjadi usai mereka terpilih sebagai orang nomor satu dan dua Aceh pada Pilkada 2012 silam.

Bayangkan, tak sampai setengah perjalanan (dua setengah tahun) memimpin Aceh, keduanya nyaris terperangkap pada konflik kepentingan.

Abu Doto mengaku, Mualem terlalu maju dalam banyak kesempatan dan peluang atau dalam istilah Aceh: Kreuh ban likot daripada ban keu (lebih keras ban belakang daripada ban depan). Sebaliknya, Mualem mengaku Abu Doto terlalu mendominasi peran, kewenangan dan kekuasaan sehingga posisinya benar-benar tak berdaya.

Padahal, dalam banyak kesempatan, Mualem telah banyak berjasa, bersabar dan diam, termasuk mengusung kemenangan pada Pilkada 2012 lalu. Singkatnya, Abu Doto hanya menerima masakan siap saji di atas meja makan. “Meunyo kon tamat keudroe, sapeu kon. Lon hanya ban serap (kalau bukan kita pegang sendiri, semua tak bermakna. Saya ini hanya ban serap),” begitu keluhan Mualem dalam berbagai kesempatan.

Mualem juga membuka kembali berbagai hak Aceh buah dari turunan MoU Damai Helsinki, 15 Agustus 2005 serta UUPA yang gagal diperjuangkan oleh tangan Abu Doto. Misal, soal bendera dan lambang Aceh. Akibatnya, pergesekan itu terus berlanjut hingga saat ini. Apalagi, menjelang Pilkada 2017 mendatang.

***

Sebagai pemegang kendali utama Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA), Mualem sepertinya sadar benar untuk tidak kehilangan “panggang” atau tongkat dua kali. Itu sebabnya, dia menutup rapat-rapat kesempatan untuk maju bersama Abu Doto, kedua kalinya. Selain itu, dia pun menggagas kebijakan baru dengan menggandeng kader dari partai nasional (parnas) sebagai calon Wakil Gubernur Aceh, mendampingi dirinya.

            Keputusan ini disadari benar oleh Abu Doto, walau posisinya sebagai mantan petinggi GAM dan Tuha Peut Partai Aceh. Tapi, dia tak begitu kuasa untuk melawan hegemoni Mualem bersama KPA dan PA.

Dan entah itu sebabnya, jika semula dia menyatakan absen untuk maju kembali sebagai calon Gubernur Aceh pada pesta demokrasi lima tahun (Pilkada) 2017 mendatang, tiba-tiba kembali berhasrat dan maju melalui jalur perseorangan (independen). Banyak kabar beredar, keinginan Abu Doto didorong oleh tiga hal. Pertama, menghadang Mualem untuk menggantikan kursinya sebagai pimpinan nomor satu Aceh.

Kedua, desakan dari keluarga besarnya. Logika yang paling pantas adalah masih ada program dan perjuangan dari amanah Wali Neugara Hasan Tiro yang belum sepenuhnya terwujud untuk Aceh. Dan ketiga, “jeratan” yang dipasang sejumlah kepala SKPA (penjilat). Ini sengaja dilakukan, karena mereka sudah dapat memastikan bahwa Mualem akan terpilih sebagai Gubernur Aceh dan mereka tidak terpakai lagi.

Satu-satunya jalan adalah mendorong Abu Doto maju kembali. Dan, mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk memenuhi pundi-pundi rupiah, menjelang masa akhir jabatan Abu Doto. Cara yang paling mudah serta elegan adalah mengelola sejumlah proyek APBA 2016 dengan dalih milik “keluarga pendopo”. Padahal, bisa jadi semua itu tidak benar.

***

Terasa ada, tapi terkata tidak. Jika mau jujur, sesungguhya Abu Doto masih ingin dan berminat untuk kembali diusung Partai Aceh sebagai calon Gubernur pada pilkada mendatang. Sebab, dia masih haqqul yaqin jika PA mengusungnya, kesempatan untuk menang masih memiliki elektabilitas cukup tinggi. Sebaliknya, Abu Doto kurang percaya diri jika melalui kendaraan independen.

Itu sebabnya, dalam berbagai kesempatan, Abu Doto selalu menyebut bahwa Partai Aceh di tangan Mualem telah melenceng dari tujuan utama dan dirusak oleh oknum tentu. Propaganda ini sengaja dimunculkan untuk menarik simpati arus bawah, khususnya para mantan kombatan GAM di lapangan.

            Tapi, apa lacur. Pintu sudah ditutup Mualem--walau (mungkin) masih belum terkunci rapat. Namun, keinginan itu mentok, karena posisi Mualem sebagai Ketua KPA/PA masih sangat kuat. Ini dibuktikan, walau sudah tiga kali Abu Doto mencoba menggusur Mualem dari kursi Ketua KPA/PA, tapi tetap saja gagal. Padahal, dia sudah mencoba menggalang kekuatan dari para mantan kombatan GAM eks Tripoli, Libya, khususnya dari Pidie.

Kegagalan dan kelemahan Abu Doto bukan tanpa sebab. Banyak pihak menilai, karena Abu Doto bukanlah kombatan di Aceh dan lama berdiam diri di luar negeri. Sehingga, secara emosional dia kurang dekat dengan GAM lapangan. Selain itu, Abu Doto kurang memperhatikan secara langsung nasib dan perekonomian mantan kombatan, khususnya eks Libya. Walaupun ada bantuan dalam bentuk program dan orang-orang tertentu.

Selain itu, peran orang di lingkaran Pendopo, khusus keluarga besarnya, telah membuat sejumlah pimpinan KPA/PA menjadi risih. Sementara Mualem, walaupun sangat terbatas, namun tetap saja ada menetes. Itu sebabnya, Mualem mendapat dukungan penuh dari KPA seluruh Aceh.

***

            Lantas, bagaimana dengan Abu Razak? Dia memang berkepentingan untuk memainkan politik bandul. Sebab, awalnya dia ingin digandeng Mualem sebagai wakil. Namun, dalam perjalanannya, Mualem kadung berjanji dan memilih wakilnya dari parnas. Ini berdasarkan pengalaman kepemimpinan Aceh pasca sepuluh tahun MoU Damai Helsinki.

Merasa kecewa, Abu Razak coba merapat ke Abu Doto. Alasannya, selain petinggi PA (Tuha Peut), Abu Doto juga masih sebagai Gubernur Aceh yang memiliki dukungan minimal 20 persen. Selain itu, sebagai nilai bargaining (posisi tawar-menawar) atau pressure (tekanan) bagi Mualem.

Benang merah ini semakin terajut, karena keduanya berasal dari Pidie. Sayangnya, Abu Razak hanya didukung petinggi KPA/PA dari Pidie plus Bupati Jufri Hasanuddin. Selebihnya masih mendukung Mualem. Jufri juga kecewa pada Mualem, karena mengusung Erwanto sebagai calon Bupati Abdya, menggantikan dirinya. Padahal, dia masih sangat berminat.

Di sisi lain, Jufri juga ingin menjadi pendamping Mualem sebagai keterwakilan tokoh PA dari wilayah barat-selatan. Namun, lagi-lagi peluang dan kesempatan Jufri kandas, karena Mualem berulangkali menyebut akan mengambil wakil dari luar PA.

            Nah, sektor lain yang juga memberi konstribusi terjadinya konflik di internal PA adalah persoalan pengaturan pimpinan DPR Aceh pada Tgk Muharuddin serta posisi Ketua Fraksi PA pada Kautsar. Keputusan Mualem ini, membuat sejumlah politisi senior PA di DPR Aceh tersinggung.

Pergesekan ini diam-diam dimanfaatkan Abu Doto dengan menggadang-gadangkan nama Ridwan Abu Bakar alias Nek Tu sebagai figur yang paling pantas dari pada Tgk Muharuddin. Sementara itu, politisi PA di parlemen seperti Ermiadi Abdurrahman dan Nurzahri juga menggalang solidaritas untuk menggusur kursi Kautsar dari kursi ketua fraksi. Keduanya menilai, Kautsar tak pantas memegang jabatan itu. Namun, mereka tak berdaya karena keputusan itu dilakukan oleh Mualem.

Sebagai bentuk protes lain, Ermiadi dan Nurzahri yang kurang mendapat peran di DPR Aceh, mulai tak serius. Ini sejalan dengan minusnya jabatan yang mereka pegang. Ketua Komisi I misalnya, dipegang Abdullah Saleh. Selain itu, Ketua Banleg dijabat Iskandar Al-Farlaky. Posisi ini jelas menampar kiprah Ermiadi. Sebab, sebelumnya dia Ketua Komisi E dan Tgk Muharuddin adalah anggotanya.

Selain itu, Nurzahri yang sebelumnya begitu dikenal ngotot, memperjuangkan berbagai regulasi yang belum tuntas dari MoU Helsinki dan UUPA, namun jabatan Ketua Banleg justru diberikan pada Iskandar Al-Farlaky. Ini belum lagi perseteruan yang kini terjadi di tubuh Partai Aceh jelang Pilkada 2017 mendatang.

Nah, berkaca dari semua perjalanan tersebut, yang terjadi adalah: satu tujuan dengan tiga kepentingan. Wartawan MODUS ACEH, Muhammad Saleh dan Irwan Saputra menulisnya untuk Liputan Utama pekan ini.