Satu Tujuan
Tiga Kepentingan
Banyak pihak menilai dan
menduga, kisruh yang terus melanda Partai Aceh tak lepas dari persoalan
internal partai tersebut. Mulai dari keinginan merebut kursi Gubernur dan Wakil
Gubernur Aceh, bupati dan walikota hingga pembagian peran di DPR Aceh.
***
Air
laut tenang bukan berarti tak beriak. Jika berombak, sudah pasti membawa buih.
Agaknya, inilah potret yang kini melanda Partai Aceh (PA). Pemegang kekuasaan
di Pemerintah Aceh, mayoritas kursi di parlemen Aceh (DPR Aceh) serta
pemerintah kabupaten dan kota. Tentu, tak ada asap kalau tidak ada api. Mana
mungkin ada akibat jika tanpa sebab.
Syahdan,
kisruh itu bermula dari munculnya tarik-menarik pengaruh dan kepentingan antara
Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah atau akrab disapa Abu Doto versus Muzakir Manaf alias Mualem. Ini
terjadi usai mereka terpilih sebagai orang nomor satu dan dua Aceh pada Pilkada
2012 silam.
Bayangkan, tak sampai
setengah perjalanan (dua setengah tahun) memimpin Aceh, keduanya nyaris terperangkap
pada konflik kepentingan.
Abu Doto mengaku, Mualem
terlalu maju dalam banyak kesempatan dan peluang atau dalam istilah Aceh: Kreuh ban likot daripada ban keu (lebih
keras ban belakang daripada ban depan). Sebaliknya, Mualem mengaku Abu Doto terlalu
mendominasi peran, kewenangan dan kekuasaan sehingga posisinya benar-benar tak
berdaya.
Padahal, dalam banyak
kesempatan, Mualem telah banyak berjasa, bersabar dan diam, termasuk mengusung
kemenangan pada Pilkada 2012 lalu. Singkatnya, Abu Doto hanya menerima masakan siap
saji di atas meja makan. “Meunyo kon
tamat keudroe, sapeu kon. Lon hanya ban serap (kalau bukan kita pegang
sendiri, semua tak bermakna. Saya ini hanya ban serap),” begitu keluhan Mualem
dalam berbagai kesempatan.
Mualem juga membuka
kembali berbagai hak Aceh buah dari turunan MoU Damai Helsinki, 15 Agustus 2005
serta UUPA yang gagal diperjuangkan oleh tangan Abu Doto. Misal, soal bendera
dan lambang Aceh. Akibatnya, pergesekan itu terus berlanjut hingga saat ini.
Apalagi, menjelang Pilkada 2017 mendatang.
***
Sebagai pemegang kendali
utama Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA), Mualem sepertinya sadar
benar untuk tidak kehilangan “panggang” atau tongkat dua kali. Itu sebabnya,
dia menutup rapat-rapat kesempatan untuk maju bersama Abu Doto, kedua kalinya.
Selain itu, dia pun menggagas kebijakan baru dengan menggandeng kader dari
partai nasional (parnas) sebagai calon Wakil Gubernur Aceh, mendampingi
dirinya.
Keputusan
ini disadari benar oleh Abu Doto, walau posisinya sebagai mantan petinggi GAM
dan Tuha Peut Partai Aceh. Tapi, dia tak begitu kuasa untuk melawan hegemoni
Mualem bersama KPA dan PA.
Dan entah itu sebabnya,
jika semula dia menyatakan absen untuk maju kembali sebagai calon Gubernur Aceh
pada pesta demokrasi lima tahun (Pilkada) 2017 mendatang, tiba-tiba kembali
berhasrat dan maju melalui jalur perseorangan (independen). Banyak kabar
beredar, keinginan Abu Doto didorong oleh tiga hal. Pertama, menghadang Mualem
untuk menggantikan kursinya sebagai pimpinan nomor satu Aceh.
Kedua, desakan dari
keluarga besarnya. Logika yang paling pantas adalah masih ada program dan
perjuangan dari amanah Wali Neugara Hasan Tiro yang belum sepenuhnya terwujud
untuk Aceh. Dan ketiga, “jeratan” yang dipasang sejumlah kepala SKPA (penjilat).
Ini sengaja dilakukan, karena mereka sudah dapat memastikan bahwa Mualem akan
terpilih sebagai Gubernur Aceh dan mereka tidak terpakai lagi.
Satu-satunya jalan adalah
mendorong Abu Doto maju kembali. Dan, mereka menggunakan kesempatan tersebut
untuk memenuhi pundi-pundi rupiah, menjelang masa akhir jabatan Abu Doto. Cara
yang paling mudah serta elegan adalah mengelola sejumlah proyek APBA 2016
dengan dalih milik “keluarga pendopo”. Padahal, bisa jadi semua itu tidak
benar.
***
Terasa ada, tapi terkata
tidak. Jika mau jujur, sesungguhya Abu Doto masih ingin dan berminat untuk kembali
diusung Partai Aceh sebagai calon Gubernur pada pilkada mendatang. Sebab, dia masih
haqqul yaqin jika PA mengusungnya,
kesempatan untuk menang masih memiliki elektabilitas cukup tinggi. Sebaliknya,
Abu Doto kurang percaya diri jika melalui kendaraan independen.
Itu sebabnya, dalam
berbagai kesempatan, Abu Doto selalu menyebut bahwa Partai Aceh di tangan
Mualem telah melenceng dari tujuan utama dan dirusak oleh oknum tentu.
Propaganda ini sengaja dimunculkan untuk menarik simpati arus bawah, khususnya
para mantan kombatan GAM di lapangan.
Tapi,
apa lacur. Pintu sudah ditutup Mualem--walau (mungkin) masih belum terkunci
rapat. Namun, keinginan itu mentok, karena posisi Mualem sebagai Ketua KPA/PA
masih sangat kuat. Ini dibuktikan, walau sudah tiga kali Abu Doto mencoba menggusur
Mualem dari kursi Ketua KPA/PA, tapi tetap saja gagal. Padahal, dia sudah
mencoba menggalang kekuatan dari para mantan kombatan GAM eks Tripoli, Libya,
khususnya dari Pidie.
Kegagalan dan kelemahan
Abu Doto bukan tanpa sebab. Banyak pihak menilai, karena Abu Doto bukanlah
kombatan di Aceh dan lama berdiam diri di luar negeri. Sehingga, secara
emosional dia kurang dekat dengan GAM lapangan. Selain itu, Abu Doto kurang
memperhatikan secara langsung nasib dan perekonomian mantan kombatan, khususnya
eks Libya. Walaupun ada bantuan dalam bentuk program dan orang-orang tertentu.
Selain itu, peran orang di
lingkaran Pendopo, khusus keluarga besarnya, telah membuat sejumlah pimpinan
KPA/PA menjadi risih. Sementara Mualem, walaupun sangat terbatas, namun tetap saja
ada menetes. Itu sebabnya, Mualem mendapat dukungan penuh dari KPA seluruh
Aceh.
***
Lantas,
bagaimana dengan Abu Razak? Dia memang berkepentingan untuk memainkan politik
bandul. Sebab, awalnya dia ingin digandeng Mualem sebagai wakil. Namun, dalam perjalanannya,
Mualem kadung berjanji dan memilih wakilnya dari parnas. Ini berdasarkan
pengalaman kepemimpinan Aceh pasca sepuluh tahun MoU Damai Helsinki.
Merasa kecewa, Abu Razak
coba merapat ke Abu Doto. Alasannya, selain petinggi PA (Tuha Peut), Abu Doto
juga masih sebagai Gubernur Aceh yang memiliki dukungan minimal 20 persen.
Selain itu, sebagai nilai bargaining
(posisi tawar-menawar) atau pressure
(tekanan) bagi Mualem.
Benang merah ini semakin
terajut, karena keduanya berasal dari Pidie. Sayangnya, Abu Razak hanya
didukung petinggi KPA/PA dari Pidie plus Bupati Jufri Hasanuddin. Selebihnya
masih mendukung Mualem. Jufri juga kecewa pada Mualem, karena mengusung Erwanto
sebagai calon Bupati Abdya, menggantikan dirinya. Padahal, dia masih sangat
berminat.
Di sisi lain, Jufri juga
ingin menjadi pendamping Mualem sebagai keterwakilan tokoh PA dari wilayah
barat-selatan. Namun, lagi-lagi peluang dan kesempatan Jufri kandas, karena
Mualem berulangkali menyebut akan mengambil wakil dari luar PA.
Nah,
sektor lain yang juga memberi konstribusi terjadinya konflik di internal PA
adalah persoalan pengaturan pimpinan DPR Aceh pada Tgk Muharuddin serta posisi
Ketua Fraksi PA pada Kautsar. Keputusan Mualem ini, membuat sejumlah politisi
senior PA di DPR Aceh tersinggung.
Pergesekan ini diam-diam
dimanfaatkan Abu Doto dengan menggadang-gadangkan nama Ridwan Abu Bakar alias
Nek Tu sebagai figur yang paling pantas dari pada Tgk Muharuddin. Sementara
itu, politisi PA di parlemen seperti Ermiadi Abdurrahman dan Nurzahri juga menggalang
solidaritas untuk menggusur kursi Kautsar dari kursi ketua fraksi. Keduanya
menilai, Kautsar tak pantas memegang jabatan itu. Namun, mereka tak berdaya
karena keputusan itu dilakukan oleh Mualem.
Sebagai bentuk protes
lain, Ermiadi dan Nurzahri yang kurang mendapat peran di DPR Aceh, mulai tak serius.
Ini sejalan dengan minusnya jabatan yang mereka pegang. Ketua Komisi I
misalnya, dipegang Abdullah Saleh. Selain itu, Ketua Banleg dijabat Iskandar
Al-Farlaky. Posisi ini jelas menampar kiprah Ermiadi. Sebab, sebelumnya dia
Ketua Komisi E dan Tgk Muharuddin adalah anggotanya.
Selain itu, Nurzahri yang
sebelumnya begitu dikenal ngotot, memperjuangkan berbagai regulasi yang belum
tuntas dari MoU Helsinki dan UUPA, namun jabatan Ketua Banleg justru diberikan
pada Iskandar Al-Farlaky. Ini belum lagi perseteruan yang kini terjadi di tubuh
Partai Aceh jelang Pilkada 2017 mendatang.
Nah, berkaca dari semua
perjalanan tersebut, yang terjadi adalah: satu tujuan dengan tiga kepentingan.
Wartawan MODUS ACEH, Muhammad Saleh dan Irwan Saputra menulisnya untuk
Liputan Utama pekan ini.
No comments:
Post a Comment