Dalam setiap perhelatan akbar pesta demokrasi yang akan segera bergulir, topik
yang kerap menarik dibicarakan, apa lagi jika bukan “Artis”, dimana keberdaan
mereka kian disorot dan seolah-olah membawa nista dalam dunia perpolitikan
bangsa yang menjadi tumpuan negara.
Salahkah ?!!!
Itulah kira-kira pertanyaan yang tepat untuk membungkam kritik
yang di alamatkan pada para pelakon dan pesohor dunia hiburan. berbagai sisi
buruk dilukiskan pada publik tentang sosok artis setelah mereka resmi menjadi
bakal calon legislatif, mulai dari kurangnya kualitasdan kapabilitas, moral ,
hingga bahkan partai yang mengusung artis.
Banyaknya bakal calon legislatif dari artis yang diusung partai
membuat para pengamat dan ormas gusar, semenjak data Komisi pemilihan umum
(KPU) ditetapkan, dengan jumlah artis dan pesohor yangkini menjadi bakal caleg
berjumlah 58 orang, tentu ini angka yang Fantastiss.
Masing-masing partai hampir semuanya mengusung artis sebagai bakal
calon legislatif, PDI perjuangan 6 orang, Partai Demokrat 6 Orang, partai
Golkar 4 orang, PAN 10 orang, PKB 8 orang, Partai Gerindra 10 orang, Hanura 3
orang, partai Nasdem 6 orang, dan PPP 5 orang, hanya PKS dan PBB yang sama
sekali tidak mendaftarkan artis. (MI 25/4/13).
Menjamurnya kalangan artis dalam pencaturan politik tanah air,
banyak kalangan menilai ini tanda kemerosotan partai yang dianggap gagal
memenuhi kuota yang ditetapkan dengan ekspektasi kadernya sendiri. Sehingga
jalan satu-satunya adalah menggaet artis. Untuk di jadikan calon legislative
sekaligus menyelamatkan partai dimata publik, yang secara defacto tak memiliki pendidikan politik dan
memiliki ideologi kepartaian.
Hamdi Muluk, pakar psikologi politik dari Universitas
Indonesia mengatakan, “semakin buruk pola dan sistem kaderisasi partai,
kian banyak bakal caleg dari kalangan artis ataupun pesohor yang direkrut”.(MI
25/4/13).
Terkesan menomor duakan kalangan artis untuk menjadi bakal caleg,
anggota Fraksi partai Golkar Bambang Soesatyo mengakui hal tersebut, Bambang
mengatakanbahwa, “bakal caleg dari kalangan artis hanya dimamfaatkan untuk
menambah kursi partai semata” (MI 25/4/13).
Benarkah demikian?, Koordinator Forum Masyarakat pemantau Parlemen
indonesia Sebastian Salang menambahkan, “Penempatan bakal caleg bermasalah
menunjukkan potret partai yang tidak mendorong perubahan ditubuh parlemen”. Salang
menilai partai hanya membawa kepentingan sendiri dananti perubahan (MI
25/4/13).
dari apa yang digambarkan tersebut, menyadarkan publik bahwa
banyak kalangan yang berfikir sinis dan menempatkan artis bukan tumpuan yang
tepat rakyat indonesia untuk menaruh harapan demi sebuah perubahan, tentu
pernyataan ini punya alasan, kita bisa melihat para artis yang hanya numpang
nama dan menambah penghasilan semata di parlemen, disamping gencarnya
stigmasi buruk dalam benak masyarakat bahwa artis terjun ke politik karna kalah
saing di dunia hiburan.
Beberapa contoh sosok artis sebut saja Tere, dari fraksi partai
demokrat yang mengundurkan diri disebabkan masalah keluarga, Angelina sondakh,
Inggrid kansil, venna Melinda, Rachel maryam dan sederet artis lainnya yang
dapat dibilang tak mampu berperan dan memberi kontribusi untuk sebuah
perubahan. Sebagai publik figur sejatinya keberadaan artis dalam kancah politik
begitu diharapkan, selain bisa menguntungkan partai pengusung, juga
memudahkan untuk mendapatkan suara dalam masyarakat tanpa harus berkampanye
dengan menghabiskan anggaran yang besar. Akan tetapi dengan kualitas buruk yang
dipertontonkan oleh para artis di parlemen, seolah menyemai benih kecewa dan
membangun tirai pembatas di benak masyarakat bahwa artis takada gunanya di
parlemen.
Namun adilkah? jika hanya karna beberapa orang dari mereka
yang gagal, yang lain juga kena imbasnya? coba lihat kontribusi yang diberikan
Nurul Arifin, Rieke Diah Pitaloka (Oneng), Tontowi Yahya, dan beberapa artis
lainnya. Mereka adalah sosok yang dapat diandalkan dan mampu memberi kontribusi
serta menjadi menyambung aspirasi masyarakat, dan tentu semua ini demi
perubahan bangsa yang berkelanjutan.
Sebagai negara penganut demokrasi, dimana hak warga negara diatas
segala-galanya, maka tidak ada satu alasanpun yang dapat menghalangi para artis
untuk terjun ke dunia perpolitikan. Demokrasi yang merupakan kata lain dari
kedaulatan rakyat ditangan rakyat, tentu menjadi sebuah kewajiban dimana
para artis harus disamakan kedudukannya dengan pihak lain. Sehingga sikap
pendiskriminasian dan penghinaan tak perlu terjadi, menggugat permasalahan
kualitas, jika mau berfikir objektif, para kader partai juga banyak yang lebih
buruk dari kalangan artis, kita bisa melihat bagaimana presiden partai PKS,
Luthfi Hasan yang terjerat kasus korupsi impor daging sapi, ketua umum partai
Demokrat Anas Urbaningrum yang menjadi terdakwa kasus hambalang, Max Muin
kader PDIP yang terjerat kasus perzinahan, hingga sederetan nama lainnya yang
mencoreng citra lembaga terhormat tersebut.
Jika demikian faktanya, keliru bila memposisikan artis
sebagai tempat pelarian,dan menganggap artis manusia nomor dua di arena
politik bangsa, karna dilapangan, para artis ini juga menjelma sebagai wakil
rakyat yang sesungguhnya, bahkan mengalahi ekspektasi mereka yang merupakan
kader partai sesunnguhnya. Begitu juga keadaan yang tergambarkan pada pihak
yang memang menjadi kader partai dan mendapat pendidikan politik yang memadai.
kritikan dan hinaan sebenarnya terlalu kejam jika dialamatkan pada para artis,
karna mereka juga warga negara yang menginginkan Negara Indonesia maju,
Kekurangan dan kelebihan tetap ada, yang namun nilai kepantasan mereka ada pada
rakyat Indonesia, sehingga menjadi sebuah jawaban, jika para artis menjadi
caleg dan dipilih oleh rakyat, maka rakyat sebagi pemegang kedaulatanlah yang
pantas disadarkan, jangan biarkan masyarakat Indonesia buta terhadap dunia
perpolitikan, gagap dengan kemajuan,sehingga begitu mudah masyarakat memberi
hak suaranya hanya karna tampang,uang, kekerabatan atau bahkan diimingi dengan
nilai materil lainnya.
Penting melibatkan masyarakat dalam membangun perpolitikan yang
berkualitas, dengan mengasupi pendidikan politik sehat bagi mereka yang apatis
terhadap perubahan, karna politik adalah kunci untuk membangun negara yang
lebih baik secara keseluruhan. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, dimana
kebebasan berekpresi, bersuara, memilih, dipilih dan seterusnya, adalah hak
warga Negara, maka harapan kita hanya ada pada rakyat Indonesia, karna baik
buruk bangsa ini ada pada rakyatnya, rakyatlah yang memilih dan rakyat juga
yang dapat menurunkannya.
Semoga dengan perhelatan pentas politik tahun ini, mata rantai
kebrobrokan yang selama ini dipertontonkan dapat terputus, seiring dengan
pergantian posisi di parlemen dan sejenisnya, sehingga impian menatap
wajah bangsa yangb aru segera terealisasi.
No comments:
Post a Comment