Abu Doto Memang Pantas Dapat MURI

Abu Doto Memang Pantas Dapat MURI

Abu Doto lantik dan mutasi SKPA

Dilantik 25 Juni 2012 silam, Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah telah melakukan 17 kali mutasi pejabat dan SKPA. Ironisnya, kebijakan dan keputusan tersebut tanpa dikonsultasikan bersama Wakil Gubernur Muzakir Manaf. Prestasi tertinggi dan pantas mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

***

SATU hingga enam atau tujuh kali melakukan mutasi pejabat dalam satu periode kepemimpinan daerah, mungkin masih dinilai biasa. Tapi, menjadi luar biasa jika kebijakan itu sudah melewati ambang batas angka sepuluh kali lebih. Bahkan, berlangsung saat bulan suci ramadhan pula.

Namun, fakta tak elok itulah yang terjadi di Aceh, negeri bertajuk serambi mekah, dibawah kepemimpinan dr. Zaini Abdullah atau akrab disapa Abu Doto. Bayangkan, sejak dilantik 25 Juni 2012 silam bersama Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini, sudah melakukan 17 kali mutasi pejabat dan kepala SKPA di jajaran Pemerintah Aceh.

Ironisnya, kebijakan dan keputusan tersebut tanpa dikonsultasikan bersama Wakil Gubernur Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem. Entah itu sebabnya, baru setahun usia duet kepemimpinan mantan pimpinan GAM  berjalan, langsung menuai keretakan.

Berbeda saat Aceh dipimpin Abdullah Puteh-Azwar Abu Bakar. Pasangan partai politik ini mengalami keretakan pada usia ketiga dari kepemimpinan mereka. Nasib serupa juga dialami pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar yang diusung dan dukung Mualem bersama mantan kombatan GAM ketika itu.

Nah, atas kebijakan mutasi yang dilakukan Abu Doto tadi, tak salah jika prestasi tersebut wajib mendapat penghargaan dan tercatat pada Museum Rekor Indonesia (MURI). Sebab, sejak rezim Orde Baru hingga duet Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar, berkuasa (periode 2006-2012), belum pernah terjadi mutasi di jajaran Pemerintah Aceh hingga 17 kali. Apalagi, kutak-katik pejabat tersebut di bulan suci ramadhan.

“Itu memang hak gubernur. Tapi secara adat ke-Acehan dan etika pemerintahan, Abu Doto tidak arif dan bijak. Masak ta cok darah bak muka gob dibak buluen jroeh, puasa (kenapa mengambil darah dari muka orang pada bulan penuh kebaikan yaitu puasa). Karena itu, mari ramai-ramai kita usulkan pada Ketua Yayasan MURI Jaya Suprana agar Abu Doto dianugerahi penghargaan MURI atas prestasi mutasinya yang luar biasa itu,” ajak Muzakir, Ketua Pusat Rakan Mualem pada media ini, Jumat pekan lalu.

Memang, meski dinilai tak patut dan diluar batas kewajaran, banyak pihak mengaku tidak mau ambil pusing. Sebab, tabiat seperti itu terkesan sudah melekat kuat di tubuh kepemimpinan Abu Doto. “Jangankan jelang Pilkada dan bulan puasa, sebelumnya sudah bertubi-tubi sehingga menjadi hal biasa. Karena itu, untuk apa ambil pusing dengan mutasi Abu Doto. Bukan mustahil bulan depan juga akan ada mutasi lagi. Selama dia masih bisa, itu akan terus terjadi,” kata sumber media ini, yang juga salah seorang pejabat terkena mutasi pekan lalu.

Dia mengaku sudah ada fisarat akan diganti. Ini disebabkan, karena dia dinilai oleh pembisik dan keluarga Abu Doto, dekat dengan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Selain itu, ada beberapa perintah dan permintaan Abu Doto, terkait pengalangan suara maupun dukungan untuk dia maju kembali sebagai calon Gubernur Aceh pada Pilkada 2017 mendatang yang tidak dia lakukan dan penuhi.

“Sebagai bawahan saya tetap tunduk, patuh dan loyal pada pimpinan. Tapi secara akal sehat, batin saya tidak bisa menerima jika muncul permintaan yang menurut saya janggal. Untuk apa Abu Doto ngotot maju kembali. Kalau pun menang, berapa tahun lagi dia bisa menikmati kekuasaan tersebut. Umur memang di tangan Allah SWT, tapi dari sisi hakekat kita harusnya bijak menangkap tanda-tanda yang diberikan Tuhan. Salah satunya usia,” ungkap mantan SKPA ini.

Itu sebabnya, sehari usai terkena mutasi, pejabat eselon II ini melapor pada Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. “Alhamdulillah, Mualem meminta saya dan kawan-kawan bersabar. Jika beliau terpilih sebagai Gubernur Aceh pada Pilkada 2017, akan menempatkan kembali PNS berkualitas dan profesional, sesuai dengan keahliannya. Mualem sadar, banyak yang terkena mutasi hanya karena dinilai atau ada pembisik bahwa kami dekat dengan dia,” ujar sumber tersebut.

Akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh Dr. Amri, SE, M.Si menilai, baik atau buruknya kinerja Pemerintah Aceh selama empat tahun, tidaklah sulit untuk mengukurnya. Misal, masih tingginya angka kemiskinan di Aceh. Ini menunjukan bahwa kinerja Pemerintah Aceh tidak baik selama kepemimpinan dr. Zani Abdulllah atau akrab disapa Abu Doto.

Itu sebabnya Dr. Amri, SE, M.Si berpendapat, keunggulan selama Pemerintah ZIKIR hanya pada angka kemiskinan yang masih tinggi dan gonta-ganti Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) alias mutasi.

“Saya melihat ada kemajuan, tetapi tidak seperti yang diharapkan. Artinya, kalau bicara pembangunan, intinya membicarakan tentang kinerja. Berbicara kinerja, terkait manajemen pemerintahan dan ekonomi. Saya melihat, kenapa kemajuan ekonomi tidak tercapai, karena SKPA kurang kompak dan antara eksekutif dengan legislatif juga sudah kurang akur,” ungkap Dr. Amri.

Menurut Dr. Amri, semua itu memiliki hubungan atau korelasi yang kuat dengan kebijakan mutasi suka-suka yang dilakukan Doto Zaini. Akibatnya, terjadi keterlambatan pengesahan anggaran.

“Idealnya, kepala dinas itu diganti lima tahun sekali. Sekali naik dan turun bersama. Artinya sekali pelantikan gubernur, sekali diganti kepala dinas. Kecuali jika ada persoalan yang tidak bisa dihindari dari profil dan performance kepala SKPA tadi. Saat ini, apa yang mau dikerjakan, setahun dua sampai tiga kali kepala SKPA diganti,” kritik Dr. Amri.

Dampaknya, program yang sudah dibuat, tidak bisa dikerjakan, sehingga program-program yang tercantum dalam visi-misi gubernur pada RPJM dan program tahunan, banyak yang tidak sinkron.

“Kami banyak menganalisis itu, dari aspek manajemen pemerintahan misalnya, sangat rapuh, sehingga berdampak pada program yang dikerjakan tahun ini, tahun depan nggak bisa dikerjakan lagi. Kita nggak tahu apa kondisi dan penyebabnya, apakah Baperjakat tidak bekerja dan berfungsi sehingga setahun harus diganti kepala SKPA dua kali atau ada faktor lain,” kata Dr. Amri meraba-raba.

Lantas, benarkah dugaan bahwa mutasi yang dilakukan Abu Doto pekan lalu terkait Pilkada 2017 dan “setoran upeti” terakhir? Inilah yang jadi soal. Sebab, mayoritas dari pajabat yang dilantik maupun terkena mutasi tak mau buka mulut. Tapi, media ini di jajaran Pemerintah Aceh tak membantah maupun mengamini dugaan tadi. “Gimana ya, ibarat kentut. Wujudnya tak ada tapi baunya begitu terasa kemana-mana,” ungkap sumber  yang tak mau ditulis namanya ini.

Namun dia mengangguk ketika dikaitkan dengan Pilkada 2017 mendatang. “Itu pasti, lihat saja betapa genjarnya Abu Doto turun ke daerah dan melakukan pencitraan melalui media pers cetak serta online,” ungkap sumber itu. Katanya, jelang Pilkada mendatang, apa pun acara pasti dihadiri Abu Doto. “Mungkin juga kalau ada kenduri haqiqah anak juga Abu Doto datang,” sindir sumber ini.

Lalu, bagaimana dengan dugaan adanya aliran “setoran upeti” untuk orang-orang tertentu? “Wah, kalau itu susah untuk dibuktikan. Tapi, apakah ada makan siang yang gratis,” balas sumber itu bertanya. Apalagi katanya, kepemimpinan Abu Doto memasuki masa akhir jabatan.

“Firasat saya, orang-orang sekitar Abu Doto sudah sadar bahwa mantan pimpinan GAM itu tak akan terpilih lagi pada Pilkada 2017. Karena itu, untuk bisa menarik “upeti” dari pengusaha dan pejabat daerah, mereka mendorong Abu Doto untuk maju sehingga ada alasan untuk menariknya. Kasihan Abu Doto, bisa jadi dia tidak tahu dan mengerti strategi orang-orang di sekitarnya,” ungkap sumber tersebut.

Menurut dia, jangankan jabatan di jajaran Pemerintah Aceh, posisi atau kepengurusan di partai politik atau organisasi kemasyarakatan (Ormas)  saja harus ada pelicin. “Itu hal wajar di era reformasi. Jika Anda tak mau ikut arus, maka akan repot nasi,” sebutnya, sambil bercanda dan memplesetkan kalimat reformasi menjadi repot nasi.***

• Sumber : Tabloid Modus Aceh