Dari Kemiskinan, Pengangguran dan Mutu Pendidikan Rendah

Pencitraan untuk Raih Kekuasaan 

Rumah warga tak layak huni

Empat tahun kepemimpinan Zaini Abdullah, berbagai suguhan tak mengenakkan tersaji begitu vulgar. Mulai anjloknya mutu pendidikan, meningkatnya kemiskinan hingga buruknya pelayanan kesehatan. Ironisnya, potret carut marut tersebut terus dibalut dengan berbagai pencitraan melalui media pers. Saatnya rakyat Aceh berpikir jernih dalam menentukan pilihan.

            Nursiah menangis tersedu. Dalam posisi duduk, ia menggigit kuat kain penutup kepala untuk menahan agar tangisnya tidak pecah. Sesekali ia mengusap kedua mata dengan tangan kanannya. Putranya Ramadani (14) yang duduk tak jauh dari dirinya, menatap nanar sang ibu yang terlihat tengah dirundung sedih bercampur marah pada Pemerintah Aceh, yang dinilai tidak peduli pada masyarakat miskin seperti dirinya. “Sudah, Mak. Jangan nangis lagi,” bujuk Ramadani.

Sementara Yusnani (17), kakak Ramadani terlihat sibuk merapikan kain yang masih berselemak dan tak terurus di atas panggung papan yang sudah tak lagi digunakan sebagai tempat tidur beberapa bulan terakhir. Maklum, sudah mulai lapuk terkena air hujan yang merembes ke dalam rumah.

“Kalau saya hitung, banyak kali orang datang dan menjanjikan rumah untuk saya. Tapi, semua itu hanya janji manis saat mereka datang ke gubuk saya ini. Datang, foto-foto, berjanji kemudian pergi,” keluh Nursiah kesal.

Bagi Nursiah, meski mereka menggantungkan hidup pada berjualan pulut, dengan penghasilan yang hanya cukup untuk makan sehari, ia tak mau berputus asa. Apalagi, untuk mengemis. Walau sehari mereka hanya bisa makan sekali waktu. “Itu sudah biasa bagi kami. Asalkan harga diri saya dan anak-anak saya tidak terinjak-injak dengan mengemis,” cerita Nursiah.

Kesedihan Nursiah kian menjadi saat ia menceritakan keadaan Yusnani yang tak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya pendidikan. Guru Yusnani menyuruhnya pulang karena baju yang dikenakannya tidak disetrika alias acak-acakan. “Bagaimana disetrika, kami tidak punya,” jelas Nursiah.

Karena malu, Yusnani yang seharusnya saat ini sedang duduk di bangku sekolah tingkat lanjutan pertama terpaksa membuang mimpinya jauh-jauh karena kondisi ekonomi yang tidak mendukung. Sementara, Ramadani masih tetap melanjutkan sekolahnya, berkat beasiswa yang disediakan oleh sekolah. “Itu pun setelah mereka tahu kalau kondisi kami seperti ini dan Ramadani adalah anak yatim,” ungkap Nursiah, lirih.

Hari itu, Rabu 8 Juni 2016 lalu, media ini sengaja menyambangi kediaman Nursiah di Jalan T. Nyak Arief, Desa Lamnyong, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh yang memang tak layak huni. Selain atap bocor, dinding dari anyaman kulit rumbia juga mulai lapuk. Belum lagi pekarangan yang becek dan kerap kebanjiran saat hujan turun lebat.

Nasib seperti yang dialami Nursiah tentu saja tak tunggal, tapi jamak terjadi. Sedikitnya, ada 2,2 juta lebih masyarakat Aceh yang hidup dalam garis kemiskinan, walau Pemerintah Aceh berdalih dengan membaginya dalam bentuk desil satu hingga empat.

Ironis memang, tapi itulah kenyataan. Di tengah bergelimangnya dana yang digelontorkan Pemerintah Pusat pada Pemerintah Aceh, baik melalui dana otonomi khusus (otsus) maupun persetujuan anggaran daerah (APBA) yang mencapai belasan triliun. Faktanya, tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh masih jauh panggang dari api.

Tengoklah grafik peningkatan masyarakat miskin di Aceh. Secara data mikro, sampel by name by address dan data agregat, angka kemiskinan di Aceh tahun 2012 adalah 1,7 juta orang. Melesat jauh pada tahun 2015 yang naik menjadi 2,2 juta orang dari 4,9 juta jumlah penduduk Aceh. Hasilnya, membuat banyak batin terkejut. Salah satunya Dr. Amri, akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh.

Pakar analisa kebijakan publik ini mengaku prihatin dengan kondisi kemiskinan di Aceh yang meningkat drastis. Malah, ia mengaku sedih dengan kondisi kemiskinan di Aceh saat ini. “Saya terkejut melihat angka kemiskinan Aceh. Anggapan saya selama ini hanya sekitar 17 sampai 20 persen. Ternyata kalau begini hampir 40 persen,” ujar Amri beberapa waktu lalu.

Menurut Amri, penyebab ini semua terjadi karena perencanaan yang tidak matang dan tumpang tindih kebijakan. Padahal, harus ada sinkronisasi dan koordinasi yang bagus antara dinas. Maka, jika sudah seperti ini, yang harus bertanggungjawab atas semua ini adalah top management yaitu Gubernur Aceh Zaini Abdullah.

“Berhasilnya daerah adalah tanggung jawab gubernur. Gagalnya Aceh juga ada di pundak gubernur. Maka, gubernur harus memilih orang yang tepat pada posisi yang tepat,” tegas Amri.  

Dalam urusan pendidikan, Aceh berada di posisi yang memalukan. Tengok saja, provinsi ini menduduki urutan ke-32 dari 34 provinsi. Potret buruk itu juga terjadi pada akreditasi sekolah. Saat ini, masih ada 12,6 persen sekolah dasar (SD) yang belum terakreditasi, hanya 8,4 persen dengan akreditasi A. Untuk SMP, ada sebanyak 23,2 persen yang belum terakreditasi dan hanya 13,6 persen terakreditasi A. Sementara SMA, ada 18,4 persen yang belum terakreditasi dan 28,7 persen yang terakreditasi A. Khusus untuk SMK, lebih miris lagi. Ada 47,1 persen yang belum terakreditasi dan hanya 9,5 persen dengan akreditasi A. Padahal, dengan APBA 2015, Rp 12,76 triliun ditambah bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, Rp 604 miliar, mutu pendidikan di Aceh seharusnya jauh lebih baik dari daerah lain.  Apalagi provinsi Aceh dengan tambahan dana otonomi daerah, menjadi provinsi yang memperoleh anggaran kedua terbanyak setelah DKI Jakarta.

Kondisi ini dinilai Guru Besar Pendidikan, Profesor Dr. H. Farid Wajdi yang juga Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, sebagai prestasi memalukan. Karena dengan dana yang berlimpah, tapi mutu pendidikan jauh dari apa yang diharapkan.

Menurut Prof. Farid, boleh saja Pemerintah Aceh beralasan bahwa faktor konflik dan bencana tsunami sebagai penyebab penghambat pertumbuhan pendidikan Aceh. Tapi, dengan rentang waktu yang sudah begitu lama, tentu hal tersebut tidak lagi menjadi alasan. “Karena dari bencana itu, Aceh juga mendapatkan bantuan dana yang berlipat ganda dari negara-negara lain,” ujar Farid, Kamis pekan lalu.

Dalam urusan kesehatan, prestasi Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Zaini Abdullah juga tak kalah memalukan. Itu terbukti dengan tingginya grafik penderita thalasemia di Aceh yang menempati peringkat dunia, yakni 13,5 persen carrier (pembawa sifat) thalasemia. Dan, saat ini, yang tercatat ada 300 lebih masyarakat Aceh yang mengidap thalasemia dan seumur hidupnya harus melakukan transfusi darah. Padahal, anggaran yang diplot Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan mencapai Rp 591,6 miliar lebih yang terdiri dari belanja langsung Rp 38,7 miliar dan belanja tidak langsung Rp 552,8 miliar lebih.

“Saat ini, penderita thalasemia Aceh masuk peringkat dunia. Ini sangat memprihatinkan. Gubernur Aceh harusnya memutus mata rantai ini,” kata Didi Agustinus, Ketua Forum Komunikasi Dermawan Darah (Fokuswanda) yang juga motivator Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Banda Aceh. 

Parahnya, potret buruk itu seakan dibiarkan begitu saja, tanpa rasa bersalah. Pemerintah Aceh lebih memilih melakukan pencitraan di media massa, ketimbang memperbaiki kegagalan di penghujung masa jabatannya. Lalu, muncul kesan adanya pembiaraan terhadap peningkatan drastis masyarakat miskin, karena mereka akan diperlukan saat-saat jelang pilkada seperti ini. Apalagi, Abu Doto adalah salah satu kandidat calon Gunernur Aceh untuk periode mendatang dan ikut bertarung dalam kontestasi pilkada yang akan digelar tahun depan bersama mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, mantan Plt Gubernur Aceh Tarmizi Karim dan tentu saja rival kuatnya, Muzakir Manaf. Saatnya rakyat berpikir jernih untuk menentukan pilihan. Semoga.***