Kisruh Musyawarah PA : Kesepakatan Diusik, Loyalis Bertindak

Kesepakatan Diusik, Loyalis Bertindak

JAM masih menunjukkan pukul 8.30 WIB, Minggu pagi pekan lalu. Namun, puluhan unit kendaraan pribadi milik peserta Rapat Kerja Partai Aceh Ban Sigom Aceh, sudah tampak memadati halaman parkir Hotel Grand Lambhuk, Desa Lambhuk, Banda Aceh. Karena sejumlah kesepakatan diusik, raker berakhir ricuh.

***

Melirik sebelah kanan halaman hotel, terbentang selembar spanduk merah ukuran 1x4 meter bertuliskan: Rapat Musyawah Ban Sigom Aceh Tahun 2016. Tema yang diusung, mempersatukan visi dan misi partai untuk menyambut Pilkadasung 2017.

Hotel Grand Lambhuk, bukanlah satu-satunya tempat diselenggarakan musyawarah Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), Minggu Pekan lalu itu. Masih ada beberapa hotel lain sebagai sentral pertemuan kader PA ini.

            Misal, rapat bagi Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh dipusatkan pada The Pade Hotel. Begitu juga di Sultan Hotel, khusus pertemuan eks GAM alumni Tripoli dan Tuha Peut PA, sedangkan di Grand Aceh untuk para kepala daerah dan anggota DPRA/DPRK dari PA. “Ini rapat internal partai, biasanya tertutup,” ujar wakil DPA-PA, Haspianah, saat bincang-bincang dengan media ini, Minggu pagi pekan lalu.

            Haspianah mengaku, agenda rapat musyawarah Ban Sigom Aceh ini bertujuan untuk mencari kata sepakat terhadap sosok pendamping Muzakir Manaf atau Mualem pada Pilkada 2017 mendatang. Selain itu, dibicarakan pula soal  pembentukan tim pemenangan Muzakir Manaf. Sedangkan hasil musyawarah akan diumumkan pada Minggu malam, di Amel Convention Hall, Ulee Kareng, Banda Aceh. “Di Amel, nanti baru terbuka untuk umum,” kata Haspianah, menambahkan cerita rapat DPA-PA sambil berlalu pergi.

Pertemuan Minggu pagi pekan lalu itu, mengundang kader utama saja. Misal, untuk setiap pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PA, hanya diminta hadir ketua dan sekretaris. Nah, semula, musyawarah PA itu berjalan tertib, meski gelagat ricuh mulai terbaca sejak dua hari sebelum pertemuan dilaksanakan.

Hasilnya, selain kursi, meja dan kaca pecah serta berantakan, juga kepala salah seorang pengawal Wakil Ketua KPA/PA, Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak), terluka. Sumber media menceritakan, berawal dari kekosongan pimpinan siding, lalu, ramai-ramai menolak. Padahal, dianggap lebih tepat untuk memimpin adalah Bupati Pidie, Sarjani Abdullah dan anggota DPRA Ermiadi Abdul Rahman.

Namun, kedua nama itu juga menolak memimpin rapat. Bisa jadi, kedua kader PA ini sudah punya firasat bahwa rapat akan berakhir ricuh dan tidak mau terjebak dalam konflik. Sebagai alternatif, ditunjuk Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Jufri Hasanuddin, sebagai pemimpin rapat.

Sumber media ini, salah seorang peserta rapat mengakui, Jufri Hasanuddin juga pengurus strategis dalam struktur DPA-PA. Namun, sejujurnya sebelum Jufri Hasanuddin menerima kepercayaan forum, sudah ada kader PA yang mengingatkannya. Isyarat itu dengan aba-aba kelipan mata.

Nah, entah sadar dan paham atau tidak, tapi Jufri Hasanuddin mengabaikan sinyal tadi. Dia mengaku, walau  berat untuk menerima kepercayaan sebagai pimpinan rapat, namun dia terpaksa menerimanya. “Saya tahu palu ini panas, tapi saya harus mengambilnya,” begitu pengakuan Jufri Hasanuddin saat menerima kepercayaan, cerita sumber media ini.

Syahdan, tak berlangsung lama, kericuhan pun terjadi. Menurut sumber tadi, kericuhan itu bukan dari peserta rapat, tapi ada sekelompok kader PA loyalis Muzakir Manaf datang ke lokasi. Sebab, sebelum ricuh di Grand Aceh Hotel, kelompok ini lebih dulu membubarkan pertemuan KPA/PA di The Pade Hotel.

Kabarnya, para loyalis Muzakir Manaf dari KPA Pasee, Aceh Besar, Batee Iliek dan Peureulak (Aceh Timur) mendapat kabar adanya skenario buruk dari pertemuan tadi, yaitu ingin menurunkan Mualem dari kursi Ketua KPA/PA serta posisinya sebagai calon tunggal Gubernur Aceh dari PA, digantikan dr. Zaini Abdullah.  Selain itu, loyalis Abu Razak juga ngotot mengusung nama Abu Razak sebagai calon wakil gubernur, mendampingi Mualem.

“Jadi, mereka memasang target ganda. Jika rencana pertama gagal, maka dimainkan skenario kedua. Tapi, Alhamdulillah. Kedua rencana mereka tadi gagal terwujud,” sebut seorang loyalis Mualem pada media ini.

Nah, karena acara dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan agenda utama, beberapa Panglima Wilayah berang, mereka bertanya pada Jufri Hasanudin dan Abu Razak, “Pakon na acara nyoe lom (kenapa ada acara ini lagi),” cerita sumber tadi.

Saat itu, Abu Razak coba menjelaskan duduk persoalan, tapi penjelasan itu ditolak oleh mayoritas forum yang tidak sepakat. Alhasil, memicu emosi para panglima dan pengurus Partai Aceh dari berbagai daerah yang hadir hari itu.

Karena tidak setuju dengan agenda tersembunyi tersebut, lalu mereka membubarkan acara rapat yang sedang berlangsung. Suasana kemudian semakin tak terkendali dan kursi serta gelas berserakan di lokasi acara. Bahkan, menurut sumber media ini, ajudan Abu Razak terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan atas luka yang dialaminya di kepala.

Karena suasana semakin tak terkendali, salah seorang ajudan Bupati Jufri Hasanuddin, mengeluarkan tembakan ke udara. Tujuannya, untuk menenangkan peserta dan mengamankan posisi Bupati Jufri Hasanuddin. Tapi, ada yang menarik. Sarjani yang dianggap punya power atau sosok yang disegani selama ini, namun saat ricuh itu terjadi dia lebih memilih diam alias mengamankan diri.

Sayangnya, saat diminta penjelasan sejumlah wartawan, Abu Razak saat menghadiri musrembang di DPR Aceh, Kamis pekan lalu, menolak untuk memberikan keterangan, terkait ricuh PA dan siapa pendamping Muzakir Manaf. “Bek lon (jangan saya),” begitu kata Abu Razak singkat, Kamis pekan lalu.

Sementara itu, Mualem membantah terjadi kericuhan. Bantahan itu ditegaskan Mualem bersama Pengurus DPA-PA dan Pengurus DPW-PA pada temu pers di Kantor DPA-PA, Batoh, Banda Aceh, Minggu malam pekan lalu. “Kejadian tadi siang itu hanya insiden kecil. Kami sudah menyelesaikannya dan tidak ada lagi masalah apa pun,” kata Mualem.

Menurut Mualem, ini bukanlah ricuh melainkan hanya miskomunikasi antara pengurus DPW dengan panitia, terkait kepengurusan struktural partai. Mualem membantah bahwa pemicu insiden ini terkait soal pemilihan pasangan dirinya. “Bukan masalah wakil, tadi yang kita bahas masalah kepengurusan, terkait beberapa pengurus yang sudah meninggal, sudah uzur, dan ada yang sudah pindah ke tempat lain. Itu masalahnya, hanya masalah kecil dan sudah kita selesaikan,” jelas Mualem, didampingi Ketua PA Bireuen Tgk Darwis Juenieb, Ketua KPA Pasee Tgk Ni, Wakil DPA Abu Razak, dan Jubir PA Adi Laweung.

Sebut Mualem, kejadian itu bisa saja dipolitisir oleh sejumlah pihak, untuk kepentingan pihak tertentu. Mualem menduga, ada pihak ketiga yang masuk dalam insiden itu dan sengaja mengembangkan persoalan, agar menjadi isu besar di tengah-tengah masyarakat. “Intinya kami tidak mengarah ke situ (bahas soal calon wakil), isu yang berkembang di luar ya macam-macam, mungkin ada masuk pihak ketiga. Intinya seperti saya katakan tadi, semuanya sudah selesai dan itu hanya insiden kecil,” jelas Mualem.

Begitupun, soal adanya pengurus PA yang mengalami luka di bagian kepala akibat insiden itu, Mualem tidak membantah. “Saya rasa lebih kurang begitu. Saya rasa setiap insiden pasti ada begitu. Itu lumrah. Tapi, intinya saya bersama wakil sudah turun tangan dan sudah tidak ada masalah lagi.”

Sementara, ketika awak media menanyakan siapa wakil yang akan dijadikan Mualem sebagai calon Wakil Gubernur, Mualem hanya menjawab semua masih dalam kemungkinan. “Bisa dari internal partai ataupun dari kader parnas,” ucap Mualem menutup temu pers.***

Kisruh Musyawarah Partai Aceh : Rekam Jejak Kudeta Mualem

Rekam Jejak Kudeta Mualem

-          Pertemuan Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah di Pendopo Gubernur bersama mantan kombatan GAM eks Libya (mualimin). Agenda yang diusung, menurut Tuha Peut dr. Zaini Abdullah dan Zakaria Saman, bahwa Mualem sebagai Ketua KPA/PA bertindak sendiri dan tidak melibatkan Tuha Peut serta Tuha Lapan dalam mengambil keputusan serta menjalankan organisasi Partai Aceh. Termasuk tak melaksanakan rapat partai serta tidak adanya laporan keuangan partai.

-          Pertemuan Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah di The Pade Hotel, Aceh Besar bersama mantan kombatan GAM eks Libya (mualimin). Agenda yang diusung, menurut Tuha Peut dr. Zaini Abdullah dan Zakaria Saman bahwa Mualem sebagai Ketua KPA/PA bertindak sendiri dan tidak melibatkan Tuha Peut serta Tuha Lapan dalam mengambil keputusan serta menjalankan organisasi Partai Aceh. Termasuk tak melaksanakan rapat partai serta tidak adanya laporan keuangan partai.

-          Pertemuan Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar bersama Mualem, Sarjani Abdullah dan Aiyub Abbas serta sejumlah eks Libya (mualimin) di Kantor Partai Aceh Pidie. Agenda yang dibicarakan, meminta Mualem untuk mengusung wakilnya dari kader internal KPA/PA. Hasilnya, pertemuan itu tak mencapai kata sepakat, karena Mualem tetap pada pendiriannya dan mengambil calon Wakil Gubernur Aceh dari kader partai nasional.

-          Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Aceh Ban Sigom Donya (se-Aceh) di Banda Aceh. Agenda yang diusung, menggantikan posisi Mualem sebagai calon tunggal Gubernur Aceh pada Pilkada 2017 mendatang dengan dr. Zaini Abdullah serta Abu Razak sebagai Wakil Gubernur Aceh, mendampingi Mualem. Namun, semua agenda dan rencana tersembunyi itu gagal terwujud karena rakerja berakhir ricuh.***

Kudeta Ketiga untuk Mualem

Di balik Kisruh Rapat Kerja PA Ban Sigom Aceh

Kudeta Ketiga untuk Mualem

           

ADA yang berbeda dari Rapat Kerja Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) se-Aceh atau akrab disebut: Ban Sigom Aceh (se-Aceh--red), Minggu, 10 April 2016 lalu. Misal, susunan pelaksana diatur lebih lengkap. Mulai dari ketua panitia, sekretaris, bendahara hingga tim pencari dana serta pimpinan maupun anggota steering committee (panitia).

Itu sebabnya, panitia Musyawarah Ban Sigom Aceh hari itu, diakui salah seorang sumber di internal Partai Aceh (PA), tidak seperti rapat-rapat sebelumnya. Alasannya, karena mulai menerapkan sistem yang biasa dilakukan oleh lembaga atau partai politik lain. Ini berarti, telah banyak kemajuan yang dilakukan PA dari sebelumnya.

Sayangnya, semua rencana yang telah disusun rapi itu berakhir ricuh. Berbagai agenda tak terlaksana dengan mulus dan upaya kudeta ketiga untuk Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem gagal terwujud.

Nah, akankah langkah Mualem menuju kursi Gubernur Aceh pada Pilkada Aceh 2017 mendatang berjalan mulus? Wartawan MODUS Aceh, Muhammad Saleh dan Irwan Saputra, menulisnya untuk Laporan Utama pekan ini.

***

NAMUN, ada yang beda, terutama soal keterwakilan wilayah. Sebut saja untuk ketua panitia, posisi ini dipercayakan pada Abdul Latif alias Abu Lem, anggota DPR Aceh dari Partai Aceh. Abu Lem berasal dari Wilayah Pasee (Lhokseumawe dan Aceh Utara--red). Begitu juga sekretaris panitia, ditunjuk Ermiadi Abdul Rahman, sedangkan bendahara dijabat Siti Naziah.

Akibatnya, susunan panitia tadi mendapat protes dari kader, politisi dan pengurus Partai Aceh lainnya. Dalil yang muncul, susunan panitia seperti itu dianggap sebagai upaya mengadu domba sesama politisi dan kader GAM dari Wilayah Pasee.

Sebaliknya, sebagai strategi untuk memuluskan target pihak tertentu terhadap sikap politik internal PA dalam meloloskan Kamaruddin Abu Bakar alias Abu Razak, Wakil Ketua PA dan KPA Pusat atau TA Khalid, Ketua DPW Partai Gerindra Aceh sebagai calon Wakil Gubernur Aceh, pendamping Muzakir Manaf sebagai calon Gubernur pada Pilkada 2017 mendatang. 

Nah, untuk memuluskan semua rencana tadi, panitia membagi tempat atau lokasi pertemuan di beberapa titik, seperti Sultan Hotel, The Pade Hotel, Grand Aceh dan Grand Lambhuk Hotel. Semuanya di Kota Banda Aceh. Diduga, penempatan peserta pada empat lokasi tadi sengaja dilakukan untuk memecah konsentrasi dan arus dukungan peserta musyawarah.

Untuk pertemuan di The Pade Hotel misalnya, dikhususkan bagi anggota dan pimpinan Komite Peralihan Aceh (KPA) serta Partai Aceh (PA). Di Sultan Hotel, khusus untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) alumni Tripoli, Libya (mualimin) bersama Tuha Peut PA. Sementara di Grand Aceh, untuk peserta musyawarah dari anggota DPR Aceh, Bupati dan Wali Kota asal Partai Aceh (incumbent). Lalu, pertemuan di Grand Lambhuk Hotel, khusus untuk Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) dan  perempuan partai yaitu Putroe Aceh.

Dari susunan panitia dan titik pertemuan itulah sebagian kader PA menaruh curiga. Konon, pertemuan itu disebut-sebut sebagai lanjutan dari pertemuan di Kantor PA Kabupaten Pidie dua pekan sebelumnya, yang belum menuai hasil atau kesepakatan, terkait sosok calon Wagub Aceh, mendampingi Mualem.

Sumber media ini dari kalangan KPA/PA mengungkapkan, saat pertemuan itu, Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar ada memberi saran pada Mualem agar memilih pendampingnya dari kalangan internal PA. Saran Malik Mahmud kabarnya sempat diamini Ketua PA Pidie Sarjani (Bupati Pidie) serta Aiyub Abbas (Bupati Pidie Jaya). Dan, disebut-sebut, muncul nama Kamaruddin Abu Bakar atau akrab disapa Abu Razak.

Tapi, saat itu Mualem punya pemikiran dan alasan sendiri. Salah satunya, perlu kebersamaan dan penguatan pembangunan Aceh masa depan. Caranya, dengan menggandeng kader partai nasional (parnas) sebagai wakilnya.

Sasaran yang dituju kabarnya mengarah pada sosok TA Khalid, Ketua Partai Gerindra Aceh. Tak hanya itu, beredar juga informasi Mualem pernah bertanya pada sejumlah tokoh dan pimpinan KPA/PA, terkait apakah dia memilih Abu Razak, Sarjani (Bupati Pidie), Jufri Hasanuddin (Bupati Abya) serta TA Khalid sebagai calon Wakil Gubernur Aceh. Hasilnya, mayoritas KPA/PA Wilayah Pasee, Batee Iliek, Peureulak serta Aceh Rayeuk menolak Abu Razak dan sepakat dengan TA Khalid.

Restu serupa juga disampaikan pimpinan partai nasional di Aceh yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) seperti: PAN, PPP, PKS, Partai Demokrat, Hanura serta PKPI. Saat pertemuan di Hotel Hermes Banda Aceh akhir 2015 lalu, sejumlah partai pendukung Mualem, sepakat pula dengan keputusan tadi.

“Kami lebih mudah dan nyaman berkomunikasi dengan TA Khalid dari pada Abu Razak. TA Khalid lebih luwes dan mau berdiskusi serta mendengar aspirasi maupun pemikiran yang kami sampaikan. Sementara, Abu Razak dari awal memang tidak setuju Mualem menarik wakilnya dari parnas,” ungkap seorang pimpinan parnas koalisi tadi.

Karena pertemuan di Pidie tak membuahkan hasil dan kata sepakat. Lalu, muncullah agenda untuk menggelar Rapat Kerja (Raker) PA Ban Sigom Aceh tanggal 10-11 April 2016 di Banda Aceh. Raker ini berisi sejumlah agenda. Misal, selain menentukan siapa figur pendamping Mualem, juga merancang strategi pemenangan Pilkada 2017 mendatang untuk kursi gubernur, bupati serta walikota di Aceh.

Begitupun, diam-diam muncul pula agenda tersembunyi, yaitu mengaduk ulang keputusan dukungan KPA/PA terhadap kursi calon Gubernur Aceh dari Mualem dan coba dialihkan pada dr. Zaini Abdullah. Jika gagal, maka ada agenda kedua yakni  mengusung Abu Razak sebagai wakil Mualem.

Untuk mencapai tujuan tadi, kabarnya Abu Razak dan tim pendukungnya termasuk Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Jufri Hasanuddin, mengiring peserta rakerja untuk mengambil keputusan secara voting. Peran ini dimainkan sejumlah mantan kombatan GAM asal Pidie yang juga loyalis dr. Zaini Abdullah atau akrab disapa Abu Doto. “Zakaria Saman malah dari awal sudah berikrar siapa pun boleh calon Gubernur Aceh dari KPA/PA, tapi tidak untuk Mualem,” sebut seorang mantan kombatan GAM eks Tripoli asal Pasee.

Nah, entah bagaimana kemudian ceritanya, keinginan itu akhirnya bocor juga pada anggota dan pimpinan KPA/PA Wilayah Pasee, Aceh Rayeuk (Aceh Besar), Batee Iliek (Bireuen) dan Peureulak (Aceh Timur), peserta Rakerda Ban Sigom Aceh. Itu sebabnya, merasa ditelikung dari belakang, para loyalis Mualem dari empat wilayah tadi tersulut emosi.

Agenda rapat kerja daerah (rakerda) yang semula diinginkan berjalan mulus dan lancar, justru berakhir ricuh. Loyalis Mualem tetap bertahan bahwa calon Gubernur Aceh dari KPA/PA pada Pilkada 2017 mendatang tetap Mualem, sedangkan siapa wakil atau pendamping, sepenuhnya diserahkan pada Mualem untuk memilihnya. “Rakerda memang deadlock (buntu), tapi keputusan akhir ada pada Mualem,” sebut seorang peserta pada media ini.

***

Sebenarnya, upaya kudeta terhadap kepmimpinan Mualem sebagai Ketua KPA/PA bukan sekali ini saja terjadi. Sebelumnya, Abu Doto juga telah menghimpun atau mengumpulkan sejumlah mantan kombatan GAM eks Tripoli di Pendopo Gubernur Aceh dan The Pade Hotel, Aceh Besar. Agenda utama adalah memakzulkan Mualem dari kursi Ketua PA/KPA Pusat. Alasannya, selama memimpin KPA/PA, Mualem dan pendukungnya tidak pernah menggelar rapat resmi dengan Tuha Peut (Malik Mahmud, Zaini Abdullah dan Zakaria Saman). Selain itu, tak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan. Begitupun, usaha dan upaya kudeta tersebut gagal terlaksana.

Seorang mantan kombatan GAM dari Wilayah Bireuen pada media ini saat itu bercerita. Kedatangan mereka ke Pendopo Gubernur Aceh saat itu karena ada rencana tidak baik dari Tuha Puet dan Tuha Lapan KPA-PA. Menurut dia, mantan kombatan didikan Tripoli, Libya (mualimin) khususnya pendukung dr. Zaini Abdullah, membuat rapat untuk menurunkan Mualem dari kursi nomor satu di PA.

Tak hanya itu, salah seorang mantan kombatan GAM dari Pidie membenarkan rapat tersebut akan dilangsungkan di Anjong Mon Mata. Tapi katanya, dalam surat undangan yang ia terima tak menyebut secara pasti agenda rapat. Namun, dirinya mengaku diminta hadir pukul 8.00 WIB pagi hari. “Agenda pastinya tidak tahu, yang jelas dalam surat yang saya terima rapat di Anjong Mon Mata,” ungkap dia dalam bahasa Aceh, usai mengikuti pertemuan di rumah Dinas Gubernur Aceh ketika itu.

Sebaliknya, mantan kombatan GAM Bireuen tadi mengaku, kedatangan mereka ke Pendopo Gubernur Aceh di Banda Aceh dengan sukarela dan tak ada perintah dari siapa pun. Saat bincang-bincang dengan MODUS ACEH, ia becerita panjang lebar terhadap rencana kudeta terhadap Muzakir Manaf tadi.

Katanya, sikap petinggi DPA-PA di bawah kendali dr. Zaini Abdullah dan Zakaria Saman (Tuha Puet) ingin menurunkan Muzakir Manaf tak masuk akal. Sebab, Muzakir Manaf, merupakan petinggi GAM yang dekat dan paham dengan kondisi lapangan, terutama saat Aceh masih didera konflik.

Itu sebabnya, mantan Panglima GAM Wilayah Batee Iliek, Darwis Djeunieb dan Wilayah Pase Tgk Zulkarnaini (Tgk Ni) serta beberapa Panglima Wilayah GAM lainnya, tetap komit dan solid untuk mempertahankan posisi Mualem. Bukan hanya itu, katanya rencana menurunkan Muzakir Manaf dari DPA-PA dan Ketua KPA, lebih pada target jabatan. Karena, jabatan orang nomor satu di DPA-PA dan KPA adalah strategis dan itulah yang ingin direbut. “Seharusnya petinggi GAM ini memberi contoh yang baik pada kami, bukan ribut-ribut seperti ini. Kami juga tidak paham apa tujuan petinggi-petinggi itu,” ujarnya dalam bahasa Aceh.

Tak hanya itu, salah seorang Panglima KPA di Aceh mengaku ada rencana kelompok dr. Zaini Abdullah menurunkan Muzakir Manaf, tapi panglima--tak usahlah kita sebut namanya--mengaku, rencana itu tak mungkin terkabulkan. Alasannya, jika pun dilakukan Mubeslub DPA-PA, Muzakir Manaf tetap dipercaya dan dipilih kembali oleh sejumlah Panglima Wilayah GAM untuk memimpin PA.

Katanya, mantan GAM kalangan bawah menilai, kewenangan Mualem yang selama ini diberikan Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah tidak seberapa. Ambil contoh, soal penempatan Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Menurut dia, mayoritas dikuasai pejabat dari wilayah dr. Zaini Abdullah alias Pidie. “Ya, tapi tidak jadi itu. Karena kami melihat, kalaupun dibuat Mubeslub PA, Mualem tetap terpilih kembali. Kami menilai, kewenangan yang diberikan Abu (sebutan untuk Gubernur Aceh) pada Mualem sedikit sekali,” ujarnya, saat bincang-bincang dengan media ini.***

Bupati Jufri Polisikan Abdya News

  Bupati Jufri Polisikan Abdya News

Ilustrasi

Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Jufri Hasanudin, melaporkan portal media online Abdya News ke Mapolres setempat. Selalu menyerang pribadi dan jabatan, sementara hak jawab tak pernah diberikan. Peringatan untuk portal media online?

Irwan Saputra

            Jufri Hasanudin berang. Sebagai kepala daerah, Wakil Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA), tak terima nama baiknya terus-menerus diserang oleh portal media online dengan laman http://www.abdyanews.cf. Sementara hak jawab tak pernah diberikan.

Sebagai manusia biasa, ia memiliki keterbatasan kesabaran. Apalagi, diakuinya, berita yang dimuat media itu bukan lagi sebatas mengkritik tapi sudah pada kategori menyudutkan dan mencemarkan namanya secara pribadi maupun sebagai kepala daerah, apalagi penyerangan itu dilakukan dalam tempo yang berulang-ulang.

“Pak Bupati pernah meminta kami untuk mencari tahu siapa wartawan media itu dan di mana kantornya. Tapi, setelah kami cek dan tanya pada rekan-rekan wartawan di Abdya, tidak ada satu pun yang tahu,” ujar Kepala Bagian Humas dan Protokolar, Zal Sufran, Selasa pekan lalu.

Menurut Sufran, begitu dia akrab disapa, semula, pimpinannya tidak berniat untuk langsung melaporkan pemberitaan media itu pada Kepolisian setempat. Namun, saat Jufri hendak meminta hak jawab, pihaknya tidak tahu harus ke mana, karena para kuli tinta di Negeri Sigupai juga tidak ada yang mengetahui. Akhirnya, pada 11 April lalu, Sufran bersama Kepala Bagian Hukum Sekdakab Abdya, Jiwa Sagara, resmi melaporkan kasus media online “bodong” ini ke aparat setempat untuk ditindaklanjuti. "Kami telah mencoba mencari wartawan Abdya News, begitupun alamat kantornya. Kawan-kawan wartawan juga tidak ada yang tahu tentang media tersebut," jelas Sufran.

Dalam surat laporan yang ditandatangan Bupati Jufri tertulis, media online Abdya News patut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, dalam surat itu juga disebutkan isi pemberitaan media itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan cenderung merupakan kampanye negatif terhadap jabatan dirinya selaku Bupati Abdya.

Usai tersebar isu pengaduan tersebut, website Abdya News dengan laman http://www.abdyanews.cf  mendadak tidak dapat lagi diakses. Bahkan, beberapa link berita yang masih disimpan media ini seperti http://abdyanews.cf/2016/04/musyawarah-pa-ricuh-jufri-hasanuddin-nyaris-dihajar-loyalis-mualem/, juga tak dapat lagi diakses.

            Wartawan Abdya, Rahmatullah, mengaku tidak mengetahui siapa wartawan dan alamat kantor media tersebut. Karena berita yang dilansir selama ini tidak pernah dituliskan nama maupun kode penulis, ataupun kode si wartawan. “Itu media ilegal. Tak jelas siapa wartawannya dan alamat kantornya,” ujarnya saat ditanyai media ini Jumat malam pekan lalu.

            Pemberitaan Abdya News memang sempat beberapa kali diperbincangkan masyarakat di Abdya, terutama yang selalu mengikuti perkembangan melalui media cetak mupun online. Hendra misalnya, alumni Fakultas Hukum Unsyiah itu mengaku heran setiap ia membuka portal media online Abdya News. Soalnya, selain redaksi bahasa yang provokatif, isi berita juga lebih bersifat fitnah dan black campaign (kampanye hitam). Apalagi di tengah suhu politik Abdya yang memanas menjelang pemilihan kepala daerah 2017 mendatang.

            Dia memberti contoh, pemberitaan tentang pembukaan Posko Fakhruddin, salah seorang bakal calon Bupati Abdya di Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Abdya. Seingat Hendra yang hadir malam itu, tidak ada pernyataan Fakhruddin yang menyudutkan kualitas pendidikan di bawah kepemimpinan Jufri Hasanuddin. Tapi, esok harinya, media itu memberitakan bahwa Fakhruddin menuding kualitas pendidikan di masa kepemimpinan Jufri Hasanuddin merosot. Sementara, media lain tidak ada yang memberitakan demikian. Nah, Jufri yang tak terima dengan pernyataan Fakhruddin dalam pemberitaan itu, terjebak untuk berbalas pantun. Melalui antaranews.com, Jufri membantah jika mutu pendidikan Abdya merosot.

“Saya melihat, media itu sengaja dibuat untuk provokatif dan mengadu domba antara satu calon dengan calon lainnya,” ungkap Hendra pada media ini Jumat pekan lalu.

Kapolres Abdya melalui Kasat reskrimnya, AKP Misyanto, membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari Bupati Abdya Jufri Hasanudin, terkait media bodong tersebut. Namun, lebih detail, Misyanto mengaku belum melihat berkas laporan, karena ia sedang berada di Banda Aceh, mengikuti pelatihan informasi teknologi (IT) di Polda Aceh. “Ya, benar. Cuma saya belum memberikan klarifikasi. Kebetulan pada prinsipnya memang sudah lapor sekilas,” kata Misyanto saat dikonfirmasi media ini Rabu pekan lalu.

Menurut Misyanto, laporan itu terkait dengan pencemaran nama baik terhadap Jufri Hasanudin sebagai pribadi maupun sebagai kepala daerah yang dilakukan portal media online Abdya News. Tapi, hingga saat ini pihaknya belum dapat melacak siapa wartawan dan pemilik media tersebut. “Karena merujuk pada Undang-Undang Pers, yang bertanggungjawab atas media tersebut adalah pimpinannya,” ujar Misyanto.

Namun, sebagai aparat penegak hukum, Misyanto tidak mau terburu-buru langsung menyeret kasus ini ke ranah pidana IT. Tujuannya agar dapat dilakukan mediasi terlebih dahulu. Namun, apabila tidak ada titik temu, karena tidak diketahui siapa wartawan dan pemilik media, terpaksa ia akan menjerat pelaku dengan tindak pidana IT. “Jadi, kalau memang yang bersangkutan tidak ada yang mengaku dan bertanggungjawab, berarti akan kami diproses secara hukum,” tegas Misyanto.***