Terkait Indikator Kemiskinan di Aceh: Fakta Diungkap, Abu Doto Terusik

Fakta Diungkap, Abu Doto Terusik

Ilustri

Kondisi kesejahteraan rakyat Aceh terendah di Indonesia dan bertambah pada tahun 2015 lalu dengan tingkat kemiskinan berbeda-beda. Ironisnya, saat fakta itu diungkap, Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah atau akrab disapa Abu Doto, yang sedang gemar melakukan pencitraan di media pers merasa terusik. Kepala Bappeda Aceh Zulkifli berdalih, media ini salah memahami data. Bagaimana kisahnya? Wartawan MODUS ACEH, Juli Saidi dan Irwan Saputra, menulisnya untuk liputan Di Balik Berita pekan ini.

***

Jumat, 10 Juni 2016 lalu, satu surat dari Pemerintah Aceh (Sekretariat Daerah) masuk ke redaksi media ini. Surat bernomor: 480/10199 itu berisi perihal klarifikasi berita: “Celoteh Abu Doto Sejahterakan si Miskin” dan berita pada halaman 12-13 dengan judul: “2,2 Juta Rakyat Aceh Ternyata Masih Miskin”, yang diwartakan media ini pada edisi: 8/TH.XIV, 6-12 Juni 2016. Atas nama Gubernur dan Sekda Aceh, surat tadi ditandatangani Syahrul SE, M.Si. “Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami ingin mengklarifikasi pemberitaan dimaksud dengan release dan data yang dapat dipertanggungjawabkan,” tulis salah satu dari isi surat tadi.

Nah, satu hari kemudian, sumber media ini di jajaran Pemerintah Aceh mengungkapkan, pengajuan surat klarifikasi itu atas permintaan Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah atau akrab disapa Abu Doto pada Kepala Bappeda Aceh Zulkifli dan Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh Frans Delian. Kabarnya, Abu Doto merasa terusik.

“Wajar saja, sebab dia sedang gencar-gencarnya membangun pencitraan positif, menuju Pilkada 2017 mendatang. Jadi, sedikit saja ada berita yang “kurang baik” terhadap dirinya, langsung muncul reaksi. Karena itu, Anda maklum sajalah, andai bisa setiap hari ada iklan Abu Doto, tentu dia amat sangat sedang,” ujar sumber tadi yang juga salah seorang staf di jajaran Sekda Aceh dan mengaku akan mendukung serta memilih Tarmizi Karim pada Pilkada 2017 mendatang.

Pengakuan serupa juga disampaikan salah seorang pejabat eselon III di Pemerintah Aceh. “Kalau saya berharap jujur sajalah. Memang begitulah kondisi sebenarnya, rakyat Aceh masih banyak yang miskin. Empat tahun sudah Pemerintahan ZIKIR (Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf), tak ada sesuatu yang lebih, selain pencitraan di media pers. Kami staf merasakan sendiri, tak ada pembinaan dari pimpinan. Berbeda saat Irwandi Yusuf memimpin, program terencana dan staf terkontrol dengan baik,” papar pejabat yang mengaku akan mendukung dan memilih Irwandi Yusuf.

***

Soal kemiskinan atau masyarakat miskin memang bukan cerita baru di Aceh. Kisahnya tentu sudah laten terjadi. Hanya saja, Pemerintah Aceh di bawah kendali Abu Doto selama ini mampu membungkusnya dengan tema atau isu pembangunan lain, sehingga nyaris terlupakan oleh publik dan media pers.

Di sisi lain, adanya klaster dan pemaknaan tentang kata miskin, menjadi celah bagi Pemerintah Aceh untuk berdalih dan berasumsi. Misal, soal angka kemiskinan makro dan desil atau pemetaan kategori maupun sebutan miskin. Padahal, kalau mau jujur, hampir saban pekan, media pers mewartakan tentang kehidupan rakyat miskin di Bumi Serambi Mekkah.

Lihat saja gerakan sosial yang dilakukan Edi Fadhil bersama rekan-rekannya dalam membantu dan membangun rumah duafa serta beasiswa untuk anak miskin. Ini menjadi salah satu potret nyata adanya sisi gelap dari “kegagalan” penguasa daerah ini dalam menyejahterakan rakyatnya.

Hanya itu? Tunggu dulu. Gubernur Abu Doto juga tidak perlu jauh melihat masyarakat miskin di seluruh pelesok Aceh. Dia cukup berjalan dengan mobil mewahnya dari pendopo menuju Jembatan Lamnyong, Banda Aceh. Di sana, dia pasti bisa menemukan satu keluarga miskin bernama Nursiah (48) bersama dua anaknya Yusnani (17) dan Ramadhani (14). Sehari-hari, janda itu berjualan pulut (nasi ketan bakar) bersama anak perempuannya, Yusnani.

Dari hasil jualan itu, dia hidup dan menyekolahkan anak laki-lakinya. Kini, saat Jembatan Lamnyong dibangun, usaha Nursiah mulai terganggu. Begitupun, ia tetap tegar dan tidak mau meminta-minta.

Tahun 2015, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Drs. H. Sulaiman Abda pernah menjenguk serta membawa dokter saat Nursiah sakit. Pada kunjungan pertama, Drs. H. Sulaiman Abda saat itu pernah bertanya apakah Nursiah memiliki tanah di tempat tinggal lamanya--wilayah utara-timur. Nursiah mengaku tidak memiliki apa-apa. Ketika itu, Drs. H. Sulaiman Abda bermaksud, jika Nursiah ada tanah dia akan mencoba mengusulkan rumah duafa untuk tempat tinggal Nursiah.

Miris memang, bila diakomulasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sejak tahun 2012 sampai 2016 ini, lebih Rp 58 triliun APBA telah dikelola dr. H. Zaini Abdullah sebagai orang nomor satu di Aceh periode 2012-2017 mendatang. Sayangnya, dana Rp 58 triliun ini, belum mampu memberi dampak dalam penurunan angka kemiskinan di Aceh. Contoh, keluarga Nursiah yang tak punya rumah tetap sebagai jaminan hidup bersama dua anaknya.

Secara makro, angka kemiskinan di Aceh memang ada 17,11 persen. Tapi, berdasarkan Data Basis Terpadu (DBT), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Aceh atau secara nasional disebut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Aceh yang berkantor di lantai III, Kantor Bappeda Aceh, Banda Aceh, menyebutkan, berdasarkan data aggregate (jumlah) secara mikro, jumlah masyarakat miskin dengan tingkat kesejahteraan berbeda tahun 2015 mencapai 2,2 juta lebih. Sementara, secara individu dan rumah tangga totalnya 530.772 jiwa.

Dan, dari jumlah total tadi, baik secara individu maupun rumah tangga, dikelompokkan menjadi empat desil. Untuk desil satu, disebut rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai 10 persen terendah di Indonesia. Desil dua, disebut rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai 11-20 persen terendah di Indonesia. Desil tiga, disebut rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai 21-30 persen terendah di Indonesia, dan desil empat, disebut rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai 31-40 persen terendah di Indonesia.

Kepala Bidang (Kabid) Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Abdul Hakim, mengaku, kriteria miskin memang tergantung dari sisi mana orang melihat. BPS misalnya, melihat dari kemampuan orang bersangkutan dalam mengkonsumsi kebutuhannya, baik makanan maupun non makanan atau disebut makro. “Karena setiap orang berbeda-beda,” ujar Abdul Hakim, Jumat pekan lalu.

Sebaliknya, kata Abdul Hakim, TNP2K dalam menentukan kriteria miskin menggunakan banyak variabel. Itu sebabnya, ada desil satu disebut sangat miskin, desil dua disebut miskin, desil tiga disebut hampir miskin dan desil empat disebut rentan miskin. “Namun, yang paling miskin adalah kelompok paling miskin,” kata Abdul Hakim.

Masih kata Abdul Hakim, TNP2K membuat klaster satu sampai empat hanya untuk memudahkan bagi pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan. Karena tidak mungkin klaster terendah diberi bantuan sama dengan klaster tiga. “Kalau orang yang sangat miskin tidak mungkin diberikan alat. Maka, di situ data individu variabelnya banyak,” kata Abdul Hakim, menjelaskan.

Itu sebabnya, sebut Abdul Hakim, melihat potret kemiskinan tak hanya berdasarkan data makro, tapi juga mikro. “Ya, itu tadi. Yang paling miskin adalah kelompok paling miskin,” kata Abdul Hakim, mengulang.

Lantas, bagaimana dengan data 2,2 juta lebih dari empat desil tadi? Data tersebut diperoleh media secara resmi dari Hasriati, Kasubbid Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan, dan Kesejahteraan Sosial (Sektariat TKPK) atas persetujuan Sekretaris TKPK yang juga Kepala Bappeda Aceh, Zulkifli Hs, Rabu sore, 1 Juni 2016 lalu. Dan, kemudian dilanjutkan wawancara sore itu juga.

Saat wawancara, Zulkifli Hs ditemani bawahannya Hasrati. Media ini mempertanyakan tentang data jumlah 2,2 juta lebih angka kemiskinan di Aceh. Ironisnya, pada media ini, Zulkifli Hs tidak membantah, malah justru menjelaskan berbagai perbaikan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Aceh, berbagai terobosan yang dilakukan Pemerintah Aceh, seperti pembangunan jalan tembus, di Aceh. Alasan lain, sebut Zulkifli, karena di Aceh tidak tumbuh investasi swasta.

Ketika media ini mengajukan pertanyaan apakah semua daerah tahu angka kemiskinan tersebut, Zulkifli menjawab, “Saya kira masing-masing daerah tahu dan ini sudah terintegrasi. Jadi, bagaimana mengupayakan supaya angka kemiskinan bisa menurun, tidak hanya pemerintahan provinsi, tapi juga kabupaten/kota sampai desa,” kata Zulkifli Hs, Rabu dua pekan lalu.

Pakar manajemen sumber daya manusia (SDM) dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Dr. Amri, berpendapat, munculnya angka kemiskinan yang terus melonjak di Aceh disebabkan karena kesalahan perencanaan dalam pembangunan. “Kalau perencanaan salah, maka pelaksanaan akan salah. Pelaksanaan salah pengawasan juga salah. Kalau program pembangunan diarahkan pada program pengentasan kemiskinan, saya pikir tidak mungkin angka kemiskinan cukup tinggi seperti saat ini,” sebut Dr. Amri.

Kata Amri, realitas kemiskinan selama ini sudah menjadi tontonan terbuka bahwa kue pembangunan di Aceh hanya dinikmati oleh sebahagian kecil masyarakat saja. “Ini bicara berdasarkan data dan fakta. Angka kemiskinan bukan malah turun, tapi naik tiap tahun. Ini sangat kita sayangkan. Angka kemiskinan banyak di pedesaan. Kita mau lihat Aceh jangan di pinggir jalan hitam saja, lihatlah lima kilometer di pinggir jalan hitam, di situlah tertumpuknya orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak punya pengetahuan, pendidikan dan akses terhadap pembangunan dan kekuasaan,” ungkap Dr. Amri.

Itu sebabnya, usul Dr. Amri, pemerintah Aceh harus mencari jalan untuk segera menyelesaikan persoalan kemiskinan. Caranya, program pembangunan tahun 2016-2017 harus banyak diarahkan pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran. “Ini persoalan dalam pembangunan. Kalau masalah kemiskinan tidak beres, tetap akan tidak beres seterusnya. Kalau rakyat miskin dan daya beli tidak ada, maka berbagai persoalan pembangunan akan muncul. Jalan keluarnya tetap pada awal rencana pembangunan, harus diarahkan pada program pengentasan kemiskinan. Jangan hanya proyek-proyek besar yang tidak bersentuhan langsung dengan program pengentasan kemiskinan,” usul Dr. Amri.***

Diduga Tertipu Travel Azizi : Jamaah Umrah Tersangkut di Kualanamu

Jamaah Umrah Tersangkut di Kualanamu

Alasan visa belum keluar, 93 jamaah umrah asal Sigli, Kabupaten Pidie, terkatung-katung di Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelayanan buruk Travel Azizi dan tak bertanggungjawab.

Irwan Saputra

           

Jamaah asal Sigli, Kabupaten Pidie tampak bingung di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat, 10 Juni 2016 lalu. Maklum, niat mereka menunaikan ibadah umrah ke tanah suci pada bulan penuh ampunan ini--Ramadhan, nyaris gagal jika tak elok disebut pupus.

Yang jadi penyebab, bukan belum melunasi biaya keberangkatan, tapi kecewa karena diduga telah tertipu. Padahal, berbagai persiapan telah mereka lakukan. Misal, dipeusijek (tepung tawari) oleh keluarga. Akibatnya, jamaah itu mengaku malu pada keluarga, sahabat dan masyarakat di daerahnya.

Terlantarnya para jamaah itu, karena biro perjalanan yaitu Azizi Tour dan Travel, tak kunjung memberangkatkan mereka. Alasannya tak keluar visa, sehingga terpaksa bermalam di ruang Mazzine, Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Menyedikan? Itulah kenyataan yang dihadapi. Bayangkan, calon jamaah asal Aceh itu berusia rata-rata di atas 40 tahun. Mereka terpaksa tidur di lantai beralaskan ambal yang difasilitasi PT Angkasa Pura II Cabang Kualanamu.

Puluhan calon jamaah umrah asal Aceh ini, sudah berada di Bandara Kualanamu sejak Jumat, 10 Juni 2016. Ini sesuai jadwal keberangkatan yang dirilis Travel Azizi. Rencananya mereka akan diterbangkan langsung ke Arab Saudi, melalui Bandara Kualanamu.

Tapi, apa dikata, setibanya di Bandara Kualanamu, tak satu pun perwakilan Biro Travel Azizi yang menjemput mereka. Alhasil, para jamaah kebingungan. Ada beberapa di antara mereka berinisiatif menghubungi pimpinan Biro Travel Azizi, Najla Lubis, Namun, meski terdengar nada sambung, Najla tak kunjung mengangkatnya. “Hapenya aktif, tapi ditutup,” kata Azmi salah seorang calon jamaah umrah, Sabtu malam, seperti yang dilansir serambinews.com. Tak berhenti di situ, para jamaah juga mendatangi kediaman Najla di Jalan Tanjung, Medan Petisah dan kantornya di Jalan Sutomo, Medan Timur. Namun, tidak membuahkan hasil.

Ada kesan, kerabat Najla menyembunyikan keberadaan pimpinan Azizi Tour tersebut. "Anaknya bilang ada, tapi adiknya bilang tidak ada. Sudah berbeda keterangannya. Kantornya juga tutup," ungkap Azmi yang didampingi beberapa calon jamaah lainnya.

Azmi dan puluhan jamaah lainnya mengaku kecewa dengan perlakuan Travel Azizi yang terkesan lepas tanggung jawab. Padahal, jadwal keberangkatan mereka sudah jelas, yaitu Jumat 10 Juni 2016. Celakanya, jadwal keberangkatan jamaah umrah itu, sudah beberapa kali diundurkan oleh biro perjalanan tersebut. Misal, dijanjikan 11 Mei 2016, kemudian diundur menjadi 8 Juni 2016. "Kemudian digeser lagi pada 10 Juni 2016. Sebelumnya mereka kasih kabar ada perubahan jadwal, jadi kita gak sempat ke Medan," kata  Azmi, mewakili jamaah lainnya.

Calon jamaah tersebut adalah peserta umrah yang mendaftar pada Januari 2016 lalu, sebagian dari mereka memang sudah merasa ditipu sejak awal. Karena, harga yang mereka bayar tidak sesuai promosi. Misal, tercantum senilai Rp 16 juta. Namun, yang dibayar ke pihak travel Rp 20 juta. "Alasannya karena berangkat puasa, jadi ada tambahan biaya. Padahal, ketika mendaftar, kami akan diberangkatkan bulan Mei 2016, sebelum puasa," sambung calon jamaah lainnya, kesal.

Jamaah itu mengaku sangat terpukul dengan kejadian ini. Selain menderita kerugian materil, moril juga ikut menjadi beban. Pria berusia sekira 50 tahun yang meminta identitasnya dirahasiakan ini mengaku malu pulang ke Sigli, karena kerabat dan tetangganya sudah terlanjur tahu dirinya berangkat umrah. "Mereka ini menjadikan guru agama sebagai agen di daerah. Karena kita memandang guru agama baik, ya kita pun anggap Azizi ini baik. Jadi, mereka ini telah membohongi guru agama," ujarnya dengan nada tinggi.

Jamaah ini akhirnya ditampung sebuah organisasi kemasyarakatan Aceh di Medan dan dijamu berbuka puasa pada Sabtu malam, 11 Juni 2016. Mereka mengaku tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu kabar dari pihak Azizi, sehingga kembali ke  Pidie. "Kami minta mereka tanggung jawab. Yang jelas, uang kami sudah mereka terima, tapi hak kami belum dipenuhi," katanya.

Jamaah lain, Bukhari, mengaku mereka telah membayar lunas biaya umrah untuk ke Tanah Suci selama delapan hari sebesar Rp 20 juta. Jumlah tersebut di luar dari ongkos bus yang mereka tumpangi dari Aceh menuju Kualanamu. “Kami daftar melalui salah seorang ustadz perwakilan di Aceh,” ujarnya.

Kejadian yang menimpa calon jamaah umrah ini, mengundang keprihatinan banyak pihak, di antaranya Kepala Perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh di Sumut, Ruslan Armas. Ia mengingatkan kepada masyarakat Aceh, sebelum berangkat umrah harus mendalami informasi biro perjalanan umrah yang akan digunakan. Informasi seperti ini, kata dia, bisa didalami di kantor Kemenag di daerah masing-masing, sehingga tak perlu terjadi hal-hal seperti ini. "Kejadian seperti ini sudah berulangkali. Dan, bironya ini-ini saja. Ke depannya, cek lagi, apakah travel yang akan digunakan sudah baik," ujar Ruslan.

Sementara itu, pihak travel Azizi yang ditemui media ini, Kamis pekan lalu, di kantor perwakilan Aceh, Jalan Muhammad Jam, Banda Aceh mengaku, hanya kali ini jamaah yang menggunakan jasa travel Azizi bermasalah. Sebelumnya, diakui tidak pernah terjadi.

            Menurutnya, kejadian seperti ini adalah kesalahan pada agen, yakni ustadz Mutawalli. Karena, pihaknya telah menyampaikan jika jadwal keberangkatan para calon jamaah tanggal 20 Juni 2016, karena visa para calon jamaah itu belum turun dari kantor Azizi Pusat di Medan. “Namun, mereka tetap nekat pergi, sementara visa belum keluar. Agen mereka, ustadz Mutawalli. Dia orang Sigli,” ujar Lisnawati, pegawai yang bertugas hari itu.

Lisnawati menjelaskan, hingga saat ini, para calon jamaah umrah yang sempat terlantar di Bandara Kualanamu, telah kembali ke Sigli. Dan, kemungkinan mereka akan diberangkatkan pada tanggal 20 Juni 2016 ini memang terjadi penundaan, “Mungkin karena banyak calon jamaah yang harus diberangkatkan, sehingga stok visa terbatas,” tambahnya.

Lisnawati mengatakan, sebagai kantor cabang, pihaknya di Banda Aceh tidak ada pimpinan. Mereka hanya bertugas sebagai pegawai dan sebatas menerima pendaftaran, baik para calon jamaah umrah maupun calon jamaah haji plus. Sementara, kebijakan keberangkatan di kantor pusat. “Seperti jadwal keberangkatan dan turunnya visa. Kami di sini hanya bertugas memberitahukan tiga hari menjelang keberangkatan. Jadi, jikapun ada yang protes, maka mereka protesnya ya ke Medan,” tambah Lisnawati.

Terlantarnya 93 calon jamaah umrah asal Pidie di Bandara Kualanamu, bukanlah peristiwa tunggal dari pelayanan Azizi Tour dan Travel. Tapi, Kamis 28 April 2016 juga terjadi hal serupa. Sepuluh calon jamaah umrah asal Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie mendatangi Azizi Tour dan Travel Cabang Aceh di Banda Aceh. Mereka memprotes pengunduran jadwal keberangkatan umrah dari 29 April 2016 menjadi 9 Mei 2016.

Perubahan tersebut rupanya bukan cuma sekali, melainkan telah terjadi beberapa kali. Sebelumnya, para calon jamaah dijadwalkan berangkat pada 18 April 2016, diubah jadi 25 April 2016, kemudian ditunda menjadi 29 April 2016, kemudian dengan gampang ditunda hingga 9 Mei 2016. “Alasannya belum keluar visa, kenapa enggak diberitahu jauh-jauh hari,” kata salah seorang jamaah umrah. Sedangkan pihak travel saat itu, mengaku jika penundaan berangkat tersebut karena visa para jamaah itu belum keluar.***

Beraroma Dendam Pilkada

Dugaan Korupsi Baitul Mal Aceh Barat

Beraroma Dendam Pilkada

Perkara rasuah yang melibatkan bekas Kepala Baitul Mal Aceh Barat, Tengku Munirwan, menggelinding juga ke meja hijau. Dia mesti mempertanggungjawabkan dugaan korupsi penyelewengan dana zakat fakir miskin Rp 567 juta lebih. Benarkah hanya Munirwan?

Irwan Saputra

Tengku Munirwan hanya tertunduk pasrah di samping dua pengacaranya, Akhyar Saputra dan Zulpan. Sesekali, ia menelungkup di atas meja, lalu bangun dan mengusap mukanya dengan kedua telapak tangan.

Mengenakan kemeja lengan panjang dipadu peci sewarna, Kamis, pekan lalu, dia dihadirkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh. Pria ini didakwa melakukan penyelewengan dana zakat fakir miskin Rp 567 juta lebih. Dana senif fakir miskin yang seharusnya diberikan tunai, dibelanjakannya dalam bentuk barang.

Di depan majelis hakim, wajah Munirwan terlihat tegang saat menyimak kesaksian yang diberikan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Barat, Tengku Abdul Rani. Di depan pengadilan yang dipimpin  Nurmiati (ketua), Zulfan Efendi dan Supriadi (anggota), Abdul Rani mengatakan, pengalihan dari bantuan tunai ke bentuk barang tidak pernah disepakati dalam musyawarah antara tim pengawas dan Baitul Mal Aceh Barat.

"Apalagi membahas jenis barang yang akan disalurkan dari kebijakan penaglihan tersebut," katanya. Karena menurutnya, tim pengawas hanya diajak untuk membahas persentase dan pembagian senif zakat kepada masyarakat fakir dan miskin.

Abdul Rani bukan satu-satunya saksi yang diperiksa hari itu. Selain dia, ada Kepala Kantor Departemen Agama Aceh Barat,Tengku M. Aris Idris, yang bersaksi sebagai anggota dewan pengawas Baitul Mal Aceh Barat. M Aris menjelaskan, mereka tidak mengetahui berapa jumlah total uang yang akan disalurkan Baitul Mal dari zakat yang terkumpul untuk para fakir miskin. Hal itu disebabkan, karena pihaknya tidak pernah diajak untuk membahas mengenai jumlah total anggaran.

Pihaknya hanya diajak bermusyawarah setelah dana zakat terkumpul. Dewan pengawas yang saat itu dipimpin Asisten II, Almarhum Hasan Abdullah, diundang ke Baitul Mal untuk memusyawarahkan terkait persentase penerima dan pembagian senif zakat. “Kami tidak pernah bermusyawarah tentang jenis bantuan tapi hanya rapat tentang pembagian senif,” jelas M Arif. 

Sebagai dewan pengawas, lanjutnya, tugas mereka adalah mengawasi Baitul Mal terkait persentase dan senif zakat. Hasil dari itu kemudian disampaikan pada bupati. Namun, terkait adanya penyelewengan, keduanya tidak sempat melaporkan kepada bupati. Karena, mereka baru mengetahui jika pengalihan itu terindikasi korupsi setelah polisi meminta keterangan untuk kelengkapan Berita Acara Perkara (BAP) di Polres Aceh Barat. Begitupun, pihaknya tidak sampai mengawas pada tahap mekanisme, karena mekanisme sepenuhnya diserahkan kepada Baitul Mal.

Namun, kesaksian dua orang tersebut tidak diterima begitu saja oleh Munirwan. Saat diminta tanggapannya oleh hakim, ia merasa keberatan dengan keterangan Abdul Rani dan M Aris Idris terkait data penerima zakat, dan jenis barang yang akan disalurkan.

Menurutnya, tidak benar jika ia tidak diberikan data penerima zakat. Malah ia diberikan data itu oleh tim pengawas. Begitupun juga dengan kesaksian Abdul Rani yang mengaku bahwa dalam musyawarah tidak pernah dibahas tentang jenis barang. “Justru itu dibahas dalam musyawarah,” jelas Munirwan.

Pun demikian, Abdul Rani dan Aris Abdullah, tetap bersikukuh pada kesaksiannya, bahwa tidak ada diberikan data penerima zakat dan pembahasan tentang jenis barang. “Setahu kami tidak ada, kami tetap pada kesaksian semula,” ujar keduanya.

Seusai mendengar kesaksian, di luar persidangan Kuasa Hukum Munirwan, Akhyar menjelaskan bahwa kasus ini diduga erat kaitannya dengan dendam pilkada lalu, yakni perseteruan antara Ramli MS dan T Alaidinsyah atau yang akrab disapa Haji Tito, Bupati Aceh Barat saat ini.

Buktinya, kata dia, pengalihan itu dilakukan Munirwan di penghujung masa kepemimpinan Ramli MS dan tidak ada masalah. Namun, seusai pilkada barang tersebut belum dibagikan, Haji Tito yang tampil sebagai pemenang pemilu meminta Inspektorat mengauditnya, karena dianggap bermasalah.

"Setelah diaudit menjadi temuan, kemudian Inspektorat memberitahu dan meminta saran kepada bupati, namun dalam disposisi bupati. Kepala Baitul Mal Munirwan diminta untuk mengembalikan uang yang telah dibelanjakan dalam bentuk barang tersebut. Apalagi, terdakwa diketahui Bupati Tito, adalah tim pemenganannya Bupati Ramli MS," jelasnya.

Pengakuan Akhyar, setali tiga uang dengan Abdul Rani yang ditemui media ini usai memberi kesaksian di persidangan. Terlepas dari dalil hukum terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh Munirwan, Kepada MODUS ACEH, Ketua MPU Aceh Barat ini tak membantah jika isu yang berhembus saat ini di daerahnya terhadap kasus ini ditenggarai dendam politik.

Dugaan itu muncul lantaran Munirwan adalah ketua tim pemenangan Ramli MS. “Setelah pilkada kan sudah terpilih Bupati Tito, sementara barang belum dibagikan. Ditambah lagi beliau adalah ketua tim pemenangan Bupati Ramli. Bupati tahu uang telah dibelikan barang, maka bupati minta uang itu dikembalikan, maka dianggaplah temuan oleh polisi,” ujar Abdul Rani.

Menurutnya, jaksa sempat mengatakan jikapun uang itu dialihkan dari bentuk tunai ke bentuk barang, sebenarnya tidak ada masalah asalkan cukup, dan masyarakat menerima barang tersebut. Namun, karena terlambat dibagikan hingga bergantinya masa kepemimpinan, maka bergantilah kebijakan. “Bupati minta uang dikembalikan, kan tidak mungkin lagi,” ujarnya.

Abdul Rani menegaskan, sebagai tim pengawas yang diangkat karena jabatan Ketua MPU, tidak ada hasil musyawarah yang merekomendasikan untuk mengalihkan dari tunai menjadi barang, hal tersebut hanya kebijakan Baitul Mal saja, karena inisiatif ini tidak pernah disepakati dalam rapat dengan tim pengawas.

“Saat kami dipanggil, tugas kami hanya membahas penentuan senif dan penentuan persentase itu saja. Karena ini tugas pengawas. Jadi, pengalihan dari uang ke barang itu tidak ada dalam rapat tim pengawas,” Jelas Rani.

***

Ihwal kasus ini hingga menggelinding ke meja hijau, bermula dari pengelolaan dana zakat. Pada 2012 lalu, Baitul Mal Aceh Barat memiliki program penyaluran dana zakat senif (penerima) fakir miskin. Totalnya mencapai lima miliar rupiah dan diberikan dalam bentuk tunai per orang Rp 750 ribu.

Entah apa yang menjadi dasarnya, Munirwan membelanjakan sebagian dari dana tersebut dalam bentuk barang, masing-masing kawat duri seberat 10 kilogram sebanyak 1950 gulung, boks fiber 100 unit, alat penetas telur otomatis 6 unit, 2 hand spray (alat semprot), pompa 650 unit, cangkul 660 unit dan jaring 100 meter sebanyak 100 unit. Totalnya Rp 567,6 juta.

Pengalihan dana tunai ke bentuk barang ini rupanya tercium oleh Inspektorat Daerah Aceh Barat. Audit langsung dilakukan sebelum barang sempat disalurkan. Hasilnya, kebijakan Munirwan ditengarai menabrak sederet regulasi, di antaranya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), Qanun Aceh serta Peraturan Bupati Nomor 511 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat. Celakanya, kebijakan itu juga berpotensi merugikan keuangan negara.

Keganjilan ini akhirnya masuk juga ke telinga para wakil rakyat. Dari parlemen, mereka lantas membentuk panitia khusus dan mendesak aparat hukum untuk mengusutnya. Gayung bersambut. Polisi juga sudah mencium adanya praktik tak elok tersebut.

"Hasilnya kami mendapat cukup bukti bahwa kasus ini memang terindikasi korupsi," kata Hardy, Kasat Reskrim Aceh Barat, pada media ini beberapa waktu lalu. Total, penyidik sudah memeriksa sebanyak 16 saksi, termasuk saksi ahli dari Dinas Keuangan Aceh (DKA) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh.

Itu sebabnya, dia ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini. Apalagi, potensi kerugian negaranya relatif besar. Itu belum lagi indikasi terjadinya mark up (penggelembungan dana) dalam pembelian barang. Tak heran, Kepala Baitul Mal di era Bupati Ramli MS ini dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.***

Akhir Penantian Panjang

Akhir Penantian Panjang

Setelah lama menjadi polemik di tubuh internal Partai Aceh, Ketua KPA dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, akhirnya menjatuhkan pilihan pada Ketua DPD Gerindra Aceh TA Khalid sebagai calon Wakil Gubernur Aceh, mendampingi dirinya pada Pilkada 2017 mendatang.  Alasannya sederhana, TA Khalid dinilai mudah diajak berkomunikasi dan bisa disuruh ke mana saja. Mualem mengklaim, TA Khalid telah didukung partai politik nasional (Koalisi Aceh Bermartabat) kecuali Partai Golkar, Hanura, PDIP dan NasDem. Berikut laporan Irwan Saputra untuk liputan Politik pekan ini.

***

Gerimis yang mengguyur Kota Banda Aceh sejak Rabu sore akhirnya reda. Bersahabatnya alam malam itu membuat kader dan pimpinan Partai Aceh (PA) dari seluruh Aceh, ramai mendatangi Kantor DPP Partai Aceh, Jalan Soekarno-Hatta, Batoh, Banda Aceh.

Kehadiran mereka bukan tanpa sebab. Maklum, malam itu ada putusan penting yang akan disampaikan Mualem terkait figur calon Wakil Gubernur Aceh, mendampingi dirinya pada Pilkada 2017 mendatang. “Tinggal menunggu Mualem saja. Setelah itu, dimulai dan tidak terlalu lama,” ucap seorang petinggi PA pada media ini malam itu.

Memang, sesuai jadwal pertemuan (rapat) akan dilaksanakan pukul 20.00 WIB. Namun, sempat molor satu jam. Persis pukul 21.00 WIB, Mualem tiba dan langsung menuju ruang rapat. “Mohon maaf kawan-kawan wartawan. Ini rapat tertutup. Nanti Mualem akan menggelar temu pers,” kata seorang petugas di kantor itu.

Sementara itu, sejumlah kader, simpatisan serta pimpinan Komite Peralihan Aceh/Partai Aceh  (KPA/PA) dari daerah rela dan sabar menunggu kedatangan Mualem. Salah satunya Abdurrahman Ubit, Ketua KPA/PA Abdya. Bersama tiga rekannya, Abdurrahman memilih untuk menikmati secangkir kopi. Sesekali, dia tampak sibuk memainkan telepon genggam sambil mengepul asap rokok sigaret yang ia hisap ke udara.

Tak banyak yang mereka dibicarakan. “Keadaan malam ini sudah disterilkan, jadi potensi ribut kecil. Abu Razak juga tidak ada di sini,” duga salah seorang wartawan online yang memang sudah lebih awal datang. Maklum sajalah, semula sempat beredar kabar bahwa rapat tertutup malam itu akan diwarnai keributan. Ini terkait keputusan Mualem untuk memilih TA Khalid sebagai wakilnya.

Sumber media ini mengungkapkan, semula rapat tertutup tadi rencananya akan dilaksanakan Rabu pagi dan pada siang hari yang sama akan dilakukan temu pers. Namun, karena masih muncul beberapa perbedaan pendapat, rapat tertutup itu pun akhirnya digeser pada malam hari.

***

            Tak lama kemudian, satu unit kendaraan Alphard hitam memasuki pekarangan Kantor DPP PA Aceh. Dari dalam mobil, muncul Muzakir Manaf dengan setelan jas partai dipadu celana jeans cokelat. Malam itu, Mualem didampingi Win Rimba Raya, salah satu orang kepercayaannya.

            Tanpa komando, berduyun kader Partai Aceh meninggalkan warung kopi dan menyusul Mualem, mengikuti rapat tertutup di lantai dua. Hanya sekitar sepuluh menit kemudian, petugas tadi mempersilakan awak media untuk naik ke lantai tiga. Di sana, Mualem bersama petinggi KPA dan PA se-Aceh telah menunggu.  

“Pada malam ini, tanggal 1 Juni 2016, saya nyatakan wakil saya adalah Saudara Ir. TA Khalid. Maka, dengan berkat kudrat Ilahi semoga diberikan kemenangan oleh Allah,” ujar Mualem yang disambut tepuk tangan dan takbir para kader partai. Sementara, ada beberapa lainnya yang hanya diam dengan raut wajah datar. 

Keputusan Mualem menggandeng TA Khalid sebagai calon Wakil Gubernur Aceh tentu bukan informasi baru. Sebelumnya, sinyalemen tersebut memang nyaris beredar. Bahkan, sempat menuai tarik ulur alias pro dan kontra di kalangan internal PA. Alasannya, partai lokal ini memiliki syarat yang lebih dari cukup untuk mengusung kader sendiri.

Sebaliknya, figur TA Khalid juga bukan sosok asing bagi pimpinan dan para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ketua DPD Partai Gerindra Aceh ini telah lama membina hubungan “mesra” dengan Mualem. Apalagi, posisi Mualem sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Aceh.

Tak hanya itu, saat Pilkada 2012 silam dan Pileg 2014, peran TA Khalid dinilai cukup signifikan dalam memenangkan pasangan dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (ZIKIR). Termasuk melobi dukungan politik serta pendanaan dari Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Pada pileg lalu, TA Khalid juga ikhlas serta rela melakukan kampanye, mendukung calon anggota DPR Aceh dan DPRK dari PA. “Untuk kursi DPR Aceh dan DPRK, mari kita dukung dan menangkan PA,” begitu teriak TA Khalid pada beberapa tempat saat kampanye Pileg 2014.

Mualem menegaskan, alasan dirinya memilih TA Khalid bukan tanpa pertimbangan. Sebaliknya, melalui proses cukup panjang, termasuk setelah mempertimbangkan sisi baik dan buruk. Mualem menilai, figur TA Khalid adalah sosok yang boleh diajak berbincang, boleh disuruh ke mana pun dan siap berdiskusi apa pun. Nah, karena faktor itulah ia memilih Khalid sebagai wakilnya dalam pencalonan Gubernur Aceh untuk periode 2017-2022 mendatang. “Ini adalah bukti kolaborasi antara partai lokal dengan partai nasional, untuk kemajuan Aceh yang lebih baik,” sebut pria yang masih aktif sebagai Wakil Gubernur Aceh itu.

Namun, Mualem tetap sadar dan mengakui, sebelum keputusan malam itu diambil, dia kerap digoyang secara internal. Sebab, ada pihak yang menginginkan Mualem memilih wakil dari internal PA, sementara Mualem telah berikrar untuk menggandeng wakilnya dari partai politik nasional.

“Untuk kebersamaan membangun Aceh, saya melibatkan Koalisi Aceh Bermartabat untuk bersama-sama membangun Aceh ke depan yang lebih bermartabat, bersatu dan lebih maju,” tambah Mualem.

            Mualem juga menjelaskan, di internal PA, tidak ada permasalahan lagi terkait dirinya menggandeng TA Khalid. Alasannya, karena internal PA telah komit dengan keputusan tersebut. Termasuk dengan pimpinan parnas di Aceh.

“Sampai hari ini, semuanya sudah komit kecuali Golkar. Mungkin mereka akan mengusung calon sendiri, sementara PKB sudah mendukung kita. Partai Hanura dan PDIP belum jelas karena mereka tidak memiliki kursi di parlemen,” jelas Mualem.

            Disinggung apakah hanya TA Khalid sebagai calon wakil dari parnas, Mualem menjawabnya secara diplomatis. Andai dia dibolehkan memilih wakil beberapa orang, PA pasti akan mengusung beberapa orang wakil. Namun, ada pemandangan ganjil malam itu karena beberapa tokoh KPA/PA yang memiliki pengaruh tidak hadir. Sebut saja Kamaruddin Abu Bakar alias Abu Razak, Mukhlis Basyah, Jufri Hasanuddin dan Ketua Tim pemenangan Mualem, Darwis Djeunieb.

“Kenapa Abu Razak tidak hadir?” tanya awak media. Mualem menjelaskan, dirinya telah memerintahkan Abu Razak sebagai Ketua Harian KONI Aceh untuk membawa atlet ke Jakarta, sementara Darwis Djeunieb harus menyelesaikan kasus internal PA di Batee Iliek. Begitu juga dengan Mukhlis Basyah atau akrab disapa Adun Mukhlis. Kata  Mualem, Adun Mukhlis sedang dalam perjalanan dari Jantho menuju Banda Aceh. “Mereka semua mendukung keputusan ini,” tegas Mualem.

Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Mualem, Win Rimba Raya, membantah adanya dugaan bahwa ada parnas lain yang tidak mendukung dipilihnya TA Khalid. “Itu tidak benar,” tegas Win. Menurutnya, persoalan parnas tidak ada masalah lagi. Artinya komit dengan keputusan Mualem demi kepentingan Aceh yang lebih baik dan besar, terutama pimpinan parnas yang telah menunjukkan komitmen dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB). Win juga memastikan bahwa pimpinan parnas di Pusat (Jakarta) juga sudah bertemu dengan Mualem. “Kecuali kalau mereka ingkar. Tapi, hingga saat ini, mereka tetap komit dengan Mualem,” sebut Win.

Nah, tanpa sadar, jarum jam sudah bergerak ke pukul 23.00 WIB. Begitupun, sejumlah kader dan simpatisan serta beberapa pimpinan KPA/PA dari kabupaten/kota se-Aceh, masih saja bertahan di Kantor DPP PA, kawasan Batoh, Kota Banda Aceh. Bahkan, usai menyampaikan keputusannya, Mualem menyempatkan diri menikmati jus segar di warung kopi, samping Kantor DPP PA. Sementara, sejumlah kader dan simpatisan PA, menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil foto Mualem. Sesekali, Mualem tampak berbisik pada kadernya, sambil menenggak lepas minuman yang ada di depannya.

Malam semakin larut, udara dingin mulai menyelimuti tubuh. Bersamaan dengan itu, Mualem pamitan untuk kembali ke Pendopo, kawasan Blang Padang, Banda Aceh. Searah mata memandang, mobil Alphard yang ditumpangi Mualem melaju di tengah kegelapan malam yang menyertai hiruk pikuk Kota Madani, Banda Aceh.

Saat itu juga, satu per satu para kader dan simpatisan KPA/PA meninggalkan Kantor DPP PA dengan rona wajah beragam. Ada juga yang terkesan pasrah dan lelah. Tapi, ada juga yang tampak sumringah, sebab penantian panjang mereka terjawab sudah.***

Pupus Sudah Harapan Abu Razak

Setelah melalui jalan terjal dan berliku. Muzakir Manaf akhirnya menjatuhkan pilihan pada TA Khalid sebagai calon Wakil Gubernur Aceh, mendampinggi dirinya pada Pilkada 2017 mendatang. Harapan Abu Razak pupus sudah!

Pendopo Wakil Gubernur Aceh di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh adalah saksi bisu dari perjalanan panjang, penentuan figur calon Wakil Gubernur Aceh, mendampinggi Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem sebagai calon Gubernur Aceh Periode 2017-2022, pada Pilkada 2017 mendatang.

Betapa tidak, kediaman orang nomor dua Aceh ini, kerap digunakan sebagai tempat pertemuan para pimpinan partai politik nasional (parnas) dan partai politik lokal (parlok) di Aceh.

Agendanya mudah ditebak, mereka membicarakan lahirnya satu koalisi parnas-parlok untuk mengusung Ketua KPA/PA yang juga Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf sebagai orang nomor satu Aceh. Hasilnya, tahun lalu lahirnya Koalisi Aceh Bermartabat.

Nah, sejak itulah berbagai pertemuan penting dan strategis digelar. Itu sebabnya, sejumlah pimpinan partai di Aceh tak lagi sungkan untuk melangkah ke Blang Padang. Sebut saja, Ketua DPD Gerindra Aceh, TA Khalid. Ketua DPD Hanura Aceh, Syafruddin Budiman, Ketua DPW PPP Aceh (saat itu) Mohd Faisal Amin, Ketua DPW PAN Aceh, Anwar Ahmad, Ketua Partai Damai Aceh (PDA) Muhibbussabri, Sekretaris Umum PKB Aceh, T Amrizal, Ketua PKPI Aceh Indra Azmi, Ketua dan Sekretaris Umum DPD I Partai Golkar Aceh (saat itu Yusuf Ishak dan Muntasir Hamid). Ada lagi, DPW PKS, Khairul Amalserta utusan Partai Demokrat Aceh. Minus utusan Partai NasDem.

Kehadapan politisi yang hadir dalam beberapa pertemuan, Mualem meminta setiap partai politik nasional yang ada di Aceh untuk mengajukan satu nama sebagai bakal calon wakilnya. “Namun, jangan berkecil hati bagi yang tidak terpilih menjadi wakil saya,” tegas Mualem saat itu dan pada beberapa kesempatan.

Gayung bersambut, permintaan Mualem tak mendapat protes atau bantahan dari para pimpinan parnas saat itu. Makanya, Mualem berkesimpulan, pimpinan parnas di Aceh setuju dan sepakat dengan keputusannya.

Begitupun, secara legal, Mualem tak mau kehilangan kereta. Kesepakatan tadi dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan No: 048/KPTS-DPA-PA/XI/2015. Surat itu di tandatangani sendiri oleh Muzakir Manaf dan Sekretaris Jenderal Partai Aceh, Mukhlis Basyah. “Yang tidak terpilih menjadi wakil akan diberikan posisi lain sesudah menang pemilu, “ janji Mualem.

Rencana Mualem ini memang sudah digadang-gadangkan jauh hari dan disambut gembira sejumlah politisi di Aceh. Beberapa ketua partai nasional (parnas) bahkan langsung membuat penjajakan. Namun, meski disambut gembira oleh tokoh parnas, penolakan justru sempat muncul dari kalangan internal PA. Mereka menginginkan agar Mualem menggandeng wakil dari internal Partai Aceh. Nama yang sempat disebut-sebut adalah Kamaruddin Abu Bakar alias Abu Razak.  Namun, Mualem sudah kadung berjanji dan berikrar akan memilih wakilnya dari partai nasional.

Memang, selain Abu Razak, Mualem sempat menyebut beberapa nama yang akan mendampingginya. Misal, Anwar Ahmad, Ketua DPW PAN Aceh. Muncul juga nama Ketua DPD Partai Demokrat Aceh Nova Iriansyah. Bahkan, nama Bupati Bireuen Ruslan M. Daud. Terakhir, Mualem sempat mewacanakan calon pendamping dirinya dari kalangan ulama dayah.

Pernyataan itu disampaikan Mualem, beberapa saat setelah adanya aksi demontrasi dari santri dan ulama dayah (Huda) di Banda Aceh, terkait protes terhadap pendukung aliran Wahabi di Aceh. Tak hanya itu, dalam berbagai kunjungannya ke daerah, Mualem bertemu dengan sejumlah ulama dayah dan kembali mengeluarkan keinginannya itu.

Begitupun, semua janji dan penantian panjang tersebut, akhirnya terjawab sudah, Rabu malam pekan lalu. Mualem menjatuhkan pilihan pada TA Khalid, Ketua DPD Gerindra Aceh. Alasanya sangat sederhana. TA Khalid adalah figur yang mudah diajak bicara serta manut dengan berbagai perintah Mualem. Sementara TA Khalid pun telah berkomitmen untuk mempertaruhkan nyawa (hidup-mati) untuk kemenangan Mualem. Jadi, klop sudah.

 “Sikap Gerindra tidak perlu diragukan lagi, Insya Allah akan kerja mati-matian, hidup mati untuk menangkan Mualem. Keputusan Gerindra tidak cuma di Aceh, tetapi juga di DPP dan telah memerintahkan kami untuk bekerja hidup mati buat Mualem,” tegas TA Khalid suatu hari.

Entah itu sebabnya. Mualem pun tak mau ingkar janji. Komitmennya untuk didampinggi TA Khalid, diam-diam terus disuarakan. Namun, keinginan ini tentu saja tak semulus membalik telapak tangan. Upaya dan usaha untuk mengusur TA Khalid dari Mualem terus gencar dilakukan oleh pihak yang tidak sepakat.

Klimaknya, 10 April 2016 lalu, musyarawah ban sigom Aceh yang diselenggarakan di empat tempat terpisah, yaitu Hotel Grand Naggroe, Grand Aceh, Grand Lambhuk dan The Pade, berakhir ricuh. Padahal, acara tersebut diwacanakan untuk menentukan calon pendamping Mualem. Namun, beberapa petinggi PA masih tidak sependapat dengan Mualem, mengusung calon dari partai nasional.

Diduga, usaha penjegalan itu dilakukan oleh para loyalis Abu Razak seperti Jufri Hasanuddin. Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) ini menginginkan Abu Razak menjadi pendamping Mualem. Kalaupun tidak, tetap dari kader internal Partai Aceh. Caranya dengan mengajak peserta forum yang hadir di Hotel Grand Aceh hari itu, menimbang kembali siapa calon yang layak untuk mendampinggi Mulem.

Mengetahui gelagat tidak baik, para loyalis Mualem menghentikan keinginan itu dan  kemudian berakhir ricuh. Hasilnya, Mualem gagal mengumumkan calon wakilnya. “Mualem sudah menunjukkan TA Khalid, cuma belum bisa dipublikasi,” ungkap sumber media ini yang juga petinggi Partai Aceh beberapa waktu lalu.

Jufri Hasanuddin mengaku, ia lebih setuju bila pendamping Mualem adalah kader Partai Aceh bukan kader dari luar partai. “Saya hanya menginginkan yang menjadi pendamping Mualem adalah internal PA, bukan kader di luar partai,” ungkap Jufri pada media ini beberapa waktu lalu.

Namun, upaya Abu Razak bersama Jufri Hasanuddin Cs, kandas, setelah Rabu malam lalu, Mualem mendeklarasikan TA Khalid sebagai wakilnya dan meminta para kader serta petinggi KPA/PA untuk bersatu, memenangkan duet yang rencananya akan dideklarasikan dengan singkatan MAULID. “Kita akan deklarasikan usai lebaran nantinya, namun istilah Maulid itu belum final ya,” jelas Mualem.

Malam itu, Mualem juga mengklaim bahwa pilihannya untuk memilih wakil dari pimpinan partai politik nasional mendapat dukungan dari semua parnas. “Alhamdulillah, semua parnas sudah mendukung kita, kecuali Golkar, Hanura dan PDI,” sambung Mualem.

Namun, klaim Mulem tersebut dibantah beberapapa ketua partai politik nasional. Ketua DPW NasDem Aceh Zaini Jalil mengungkapkan, pilihan Mualem itu tidak mewakili parnas. Sebab NasDem hingga saat ini belum memberikan dukungan kepada kandidat manapun, karena belum keluar hasil survei yang dilakukan partainya.

“Selama ini, NasDem hanya membangun komunikasi dengan semua pihak termasuk dengan Mualem, agar adanya pemahamam bersama tentang strategi membangun Aceh secara bersama-sama, ujarnya.

Sementara DPW PAN Aceh Anwar Ahmad tidak mau bicara banyak. Menurut dia keinginan Mualem memilih TA Khalid adalah haknya prerogatif Mualem dan tidak seorang pun dapat mengintervensi. Apalagi Partai Aceh mempunyai kursi yang cukup di parlemen. Karena itu dia memberikan kewenangan sepenuhnya pada Mualem. “Saya pikir itu kewenangan beliau dan kita tidak berhak untuk  mencampurinya,” simpul Anwar.

Yang menarik Partai Demokrat Aceh. Setelah sempat menyatakan diri sebagai penyokong utama lahirnya Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), partai ini rupanya  berencana memilih dan mengusung calon sendiri pada Pilkada 2017 mendatang. Sinyal itu disampaikan Ketua Penjaringan Calon Kepala Daerah dari Patia Demokrat Aceh , Yunus Ilyas.  Menurutnya, tidak ada lagi yang harus ditunggu sebab waktu terus berjalan dan sosialisasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur  kepada masyarakat dan calon pemilih butuh waktu.

“Karena itu, sebaiknya Partai Demokrat Aceh mengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilkada Aceh 2017,” ujarnya.

Yunus mengungkapkan, survei bakal calon gubernur dari Partai Demokrat Aceh, dilakukan Jaringan Survei Indonesia (JSI) dan itu sudah selesai. Hanya saja, hasilnya baru akan diumumkan setelah Ketua Partai Demokrat Aceh, Ir. Nova Iriansyah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jakarta, Senin, 6 Juni 2016.

Nah, lepas dari semua kasak kusuk tadi, yang pasti harapan Abu Razak untuk duduk di kursi calon Wakil Gubernur Aceh, mendampinggi Mualem pada Pilkada 2017 mendatang pupus sudah.***