Ekonom Unsyiah, Dr. Amri, SE, M. Si : Unggulnya Hanya Mutasi SKPA

Ekonom Unsyiah, Dr. Amri, SE, M. Si

Unggulnya Hanya Mutasi SKPA

Doktor. Amri

Akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Dr. Amri, SE, M.Si, mengaku, baik atau buruknya kinerja Pemerintah Aceh selama empat tahun, tidak sulit mengukurnya. Misal, masih tingginya angka kemiskinan di Aceh. Ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Aceh tidak baik selama kepemimpinan dr. Zani Abdulllah atau akrab disapa Abu Doto. Itu sebabnya, Dr. Amri, SE, M.Si menilai, keunggulan selama Pemerintah ZIKIR (Zani Abdulllah-Muzakir Manaf) hanya ada pada angka kemiskinan yang masih tinggi dan unggul dalam gonta-ganti Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Berikut wawancara Juli Saidi dari MODUS ACEH dengan Dr. Amri, SE, M.Si di Masjid Lampineung, Banda Aceh, Selasa siang, 21 Juni 2016 lalu.

Apa pendapat Anda empat tahun kepemimpinan Abu Doto?

Saya melihat ada kemajuan, tetapi tidak seperti yang diharapkan. Artinya, kalau bicara pembangunan intinya membicarakan tentang kinerja. Berbicara kinerja, menurut saya ada dua aspek.

Apa itu?

Pertama, manajemen pemerintahan. Kedua, dari aspek ekonomi. Saya melihat, kenapa kemajuan ekonomi ini tidak tercapai. Pertama, dari sudut manajemen pemerintahan, SKPA kurang kompak. Eksekutif dan legislatif juga sudah kurang akur.

Apa indikatornya?

Indikatornya adalah selalu terjadi keterlambatan pengesahan anggaran. Kedua, selalu terjadi pergantian kepala dinas (SKPA). Idealnya, kepala dinas itu diganti lima tahun sekali. Sekali naik dan sekali mundur. Artinya sekali pelantikan gubernur, sekali diganti kepala dinas. Kecuali ada persoalan yang tidak bisa dihindari dari profil dan performance kepala SKPA tadi. Saat ini, apa yang mau dikerjakan? Setahun, dua sampai tiga kali kepala SKPA diganti.

Dampaknya?

Program yang sudah dibuat, tidak bisa dikerjakan, sehingga banyak program-program yang tercantum sesuai visi misi gubernur yang ada dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan program tahunan, banyak yang tidak sinkron.

Kenapa tidak bisa sinkron?

Kami banyak menganalisis itu, dari aspek manajemen pemerintahan misalnya, sangat “rapuh”. Sehingga, berdampak pada program yang dikerjakan tahun ini, tahun depan nggak bisa dikerjakan lagi. Kita nggak tahu apa kondisi dan penyebabnya, apakah Baperjakat tidak bekerja dan berfungsi. Sehingga, setahun harus diganti kepala SKPA dua kali atau ada faktor lain.

Kemudian?

Dari aspek ekonomi banyak indikatornya. Pertama, kemiskinan. Jujur, saya katakan terkejut melihat angka kemiskinan Aceh saat ini. Begitu juga angka pengangguran. Lain lagi tingkat inflasi di daerah sangat tinggi. Dan, mungkin biaya hidup yang paling tinggi di seluruh Indonesia setelah Irian Jaya adalah Aceh.

Kenapa itu bisa terjadi?

Bisa dicek. Kenapa ini terjadi? Karena tidak dikontrol dari semua mata rantai ekonomi. Contoh, harga daging saja yang paling mahal di Indonesia adalah Aceh. Padahal, ada bantuan daging tiap tahun melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Lembaga ini melakukan pengadaan bibit sapi, mungkin satu tahun sampai Rp 40 miliar. Nah, ke mana sapi-sapi itu saat ini?

Berarti lemah sekali Pemerintah Aceh dalam mendongkrak ekonomi?

Ya, pembangunan ekonomi saya lihat rapuh. Indikatornya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang sudah di-publish BPS (Badan Pusat Statistik) beberapa waktu lalu sangat menyedihkan. Kenapa ini terjadi, mata rantainya panjang.

Kesalahannya di mana?

Ya, tidak sinkron bekerja antar SKPA dalam pengentasan kemiskinan. Sementara, kepala SKPA setahun dua kali diganti. Jadi, apa yang mau dikerjakan? Padahal, kepala dinas atau badan yang ada di bawah gubernur merupakan orang yang menjalankan visi dan misi gubernur. Semua visi misi itu ada di dinas dan badan. Kalau kepala dinas dan badan diganti setahun dua kali apa yang dikerjakan?

Maksud Anda?

Maksud saya begini, kita ngomong jujur sajalah. Berbicara tentang kinerja adalah data dan fakta. Kalau seperti itu manajemen yang dilakukan dalam pemerintahan, maka program-program yang ada di dinas, nggak bisa dikerjakan.

Akibatnya?

Orang akan oportunis. Kenapa muncul sifat oportunis? Karena program yang dia dibuat akan dikerjakan orang lain. Kalau ini terjadi, apa konsekuensinya? Tentu tidak nyambung.

Kenapa itu bisa terjadi pada Pemerintah Abu Doto?

Karena kepemimpinan top management di Aceh “tidak kuat”. Tidak ada strong leadership. Kita memahami semua aspek ini. Di bawah gubernur, ada sekda dan asisten-asisten. Istilahnya menko. Ada menko ekonomi yaitu asisten II. Menko kesejahteraan sosial yakni asisten III. Masing-masing ada asisten dan membawahi dinas-dinas.

Artinya, pergantian SKPA berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab ada pada Abu Doto?

Ya. Gubernur boleh membuat visi dan misi yang bagus, RPJP dan membuat RPJM yang indah. Boleh membuat program pembangunan yang ideal. Tapi, sampai pada dinas, terjemahannya sudah lain lagi. Nggak sinkron atau cakap tak serupa bikin. Cakap lain, bikin lain. Kenapa bisa terjadi? Karena yang mengeksekusi semua program pemerintahan itu adalah dinas. Tapi, kalau kadis atau kepala SKPA terus berganti, bagaimana dia melaksanakan? Itu dari aspek pemerintahan. Jadi, runut. Kalau ini tidak bagus, maka untuk ekonomi juga akan merembes.

Buktinya?

Angka kemiskinan tinggi. Kalau 2,2 juta itu data riil, tentu sangat menyedihkan. Dulu, saya berprediksi tetap di 17-20 persen, tapi sudah 42 persen. Kalau jumlah penduduk Aceh 5,2 juta, yang miskin 2,2 juta, berarti 40 persen lebih. Manajemen pemerintahan berembes pada ekonomi.

Buruknya kondisi ekonomi Aceh, patutkah disalahkan SKPA semata?

Tidak bisa begitu. Top management yaitu Abu Doto tidak bisa melepaskan kesalahan pada anak buah. Kenapa bisa demikian, karena program yang dikerjakan hari ini bukan program dia, melainkan program orang lain. Itu terjadi karena gemar lakukan mutasi.

Anggaran besar bila dibandingkan sebelum Aceh damai, namun kesejahteraan masyarakat tidak pernah terselesaikan selama empat tahun?

Fakta sudah ada, masyarakat tidak sejahtera. Daya beli masyarakat di kampung rendah, kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi. Banyak faktor terjadi. Bisa program tumpang tindih dan tidak ada koordinasi antar dinas. Kalau saya melihat, koordinasi dan sinkronisasi kurang. Masing-masing jalan sendiri-sendiri.

Kenapa?

Karena kepala dinas ada yang diganti enam bulan sekali, ada yang 11 bulan. Ini kan nggak boleh. Coba cek di seluruh Indonesia, ada nggak pergantian kepala dinas setahun dua kali? Kita nggak tahu apa ada salah Baperjakat atau ada tim bisik gubernur, sehingga dia lakukan itu.

Lalu?

Kalau saya melihat secara objektif, berdasarkan data kemiskinan, kita sudah ada output sekarang. Saya mengatakan manajemen pemerintahan rapuh. Indikatornya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator lainnya dalam pemerintahan, sering sekali terjadi bongkar pasang SKPA, eselon II, eselon III, eselon IV.

Begitu burukkah manajemen Abu Doto?

Nggak semuanya negatif, ada juga yang positf. Yang positif misalnya pembangunan jalan dari Takengon ke Lhokseumawe dan daerah lain. Namun, kalau melihat tingkat kemiskinan, lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya. Itu indikator yang saya pakai.

Kenapa maju atau tidaknya Aceh, Anda melihat pada indikator tersebut?

Karena tujuan pemerintahan adalah menyejahterakan rakyat. Indikator kesejahteraan adalah tingkat kemiskinan. Kalau banyak orang miskin berarti orang tidak sejahtera. Mungkin itu orang yang tidak mampu, tidak punya daya beli. Semua aspek, tidak punya pendidikan, tidak punya perumahan, dan seterusnya.

Kenapa angka kemiskinan masih tinggi?

Menurut saya, anggaran itu tidak diarahkan ke program pengentasan kemiskinan. Sehingga, yang terjadi seperti ini. Ndak salah juga karena dibangun infrastruktur. Infrastruktur kan sifatnya jangka panjang untuk mengundang investor. Tapi, investor juga nggak ada. Investor yang ada hanya atas kertas, di gambar. Kalau di lapangan nggak ada investor.

Kenapa Anda katakan tidak ada investor?

Kalau memang ada investor kan bisa menyejahterakan orang lain. Bisa mempekerjakan orang lain. Dengan mempekerjakan orang lain, maka orang akan ada penghasilan, angka pengangguran dan kemiskinan juga akan berkurang. Ini kan tidak ada.

Lalu?

Program pembangunan tidak diarahkan untuk program pengentasan kemiskinan, untuk menyejahterakan rakyat. Menyejahterakan rakyat secara umum, oke infrastruktur. Membangun Masjid Raya, bangun jembatan kan itu tidak menyentuh langsung untuk kesejahteraan rakyat. Makanya, program pengentasan kemiskinan dan menurut hemat saya yang paling bagus adalah by name by address, apa persoalannya itu yang diselesaikan.

Menurut Anda, apa yang menjadi unggulan Aceh di bawah kepemimpinan Abu Doto?

Sejauh ini belum tampak, kecuali unggul dalam gonta-ganti SKPA. Setahun bisa dua kali bahkan lebih. Kalau bicara kesejahteraan, angka kemiskinan masih tinggi.***

• Sumber : Tabloid Modus Aceh

Abu Doto, Misi dan Fakta Realisasi RPJMA 2012-2017

Abu Doto, Misi dan Fakta Realisasi RPJMA 2012-2017

Misi:

Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi.

Prioritas Satu: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Fakta:

-          Indikator makro ekonomi belum memenuhi target.

-          Tata kelola pemerintahan belum dilaksanakan secara baik.

-          Turunan UUPA yang belum seluruhnya tersedia.

-          Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Aceh masih C.

-          Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan publik belum tersedia di seluruh SKPA.

-          Sosialisasi SOP kepada aparatur dan masyarakat belum optimal.

-          Kualitas pelayanan kepada masyarakat belum optimal.

-          Investasi untuk skala menengah dan besar belum berkembang.

-          Indikator-indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola belum tersedia di dalam Tabel 9.1 RPJM Aceh.

Prioritas Dua: Keberlanjutan Perdamaian

Fakta:

-          Penyediaan tanah pertanian bagi mantan kombatan, tapol/napol dan masyarakat terimbas konflik serta bantuan dana diyat belum terealisasi secara baik.

-          Beberapa indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran Keberlanjutan Perdamaian belum tersedia di dalam Tabel 9.1 RPJM Aceh.

Misi:

Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat.

Prioritas Tiga: Dinul Islam, Adat dan Budaya

Fakta:

-          Belum tersedianya indikator kinerja yang berkaitan dengan dinul Islam.

-          Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB belum tersedia.

-          Penyelenggaraan festival budaya dan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya belum optimal.

 Misi:

Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia

Prioritas Empat: Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Pertanian

Fakta:

-          Belum tersedianya data pencapaian indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum untuk fokus pelayanan urusan wajib seperti pencapaian.

-          Regulasi ketahanan pangan, ketersediaan pangan utama, pola konsumsi pangan harapan, daerah rawan pangan, kelembagaan pangan masyarakat dan jumlah tenaga penyuluh belum dapat dianalisis tingkat pencapaiannya.

-          Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB pertanian belum memenuhi target.

-          Nilai tukar petani masih lebih kecil dari 100 persen.

-          Penempatan indikator kinerja daerah yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran mewujudkan struktur ekonomi yang handal belum tepat.

Prioritas Lima: Penanggulangan Kemiskinan

Fakta:

-          Tingginya persentase penduduk di bawah garis kemiskinan.

-          Tingginya persentase tingkat pengangguran terbuka.

-          Tingginya persentase koperasi tidak aktif.

-          Alokasi dana ADG/BKPG rutin setiap tahun untuk 6.474 gampong belum memiliki korelasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

-          Belum tersedianya beberapa data pencapaian indikator kinerja daerah dan penempatan indikator kinerja daerah (Tabel 9.1 RPJMA) yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran mewujudkan struktur ekonomi yang handal yang didukung oleh Prioritas 5 belum tepat.

 Prioritas Enam: Pendidikan

Fakta:

-          Kualitas pendidikan Aceh masih rendah untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi dalam memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan.

-          Rendahnya kualitas guru untuk semua jenjang pendikan dan distribusi guru yang belum merata.

-          Fasilitas laboratorium untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK belum memenuhi standar pelayanan minimum terutama sekolah-sekolah yang jauh lokasinya dari pusat pemerintahan kabupaten/kota.

Prioritas Tujuh: Kesehatan

Fakta:

-          Rendahnya rasio dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi per satuan penduduk (jumlah dokter/100.000 penduduk).

-          Rendahnya persentase distribusi dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi untuk kecamatan-kecamatan/desa-desa.

-          Beberapa indikator pencapaian indikator kesehatan tidak tersedia untuk tahun 2013 dan 2014 sehingga tidak dapat dianalisis tingkat pencapaiannya. 

Misi:

Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan.

Prioritas Delapan: Infrastruktur yang Terintegrasi

Fakta:

-          Tingkat pencapaian beberapa indikator infrastruktur yang terintegrasi belum memenuhi target seperti persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 1.000 penduduk, permukiman layak huni, rumah tangga pengguna air bersih dan persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih.

-          Beberapa indikator pencapaian indikator infrastruktur yang terintegrasi tidak tersedia untuk tahun 2013 dan 2014 sehingga tidak dapat dianalisis tingkat pencapaiannya.

Misi:

Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA.

Prioritas Sembilan: Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Fakta:

-          Kerusakan kawasan hutan tinggi.

-          Belum tersedianya data dan kurang tepatnya penempatan sasaran-sasaran pada prioritas.

Prioritas Sepuluh: Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan

Fakta:

-          Rendah pencapaian target pengelolaan limbah B3 yang diawasi.

-          Belum tersedianya data pencapaian sasaran-sasaran prioritas.***

• Sumber : Tabloid Modus Aceh