Ekonom UKM Unsyiah, Dr. Iskandarsyah Madjid: Saya Mau Bilang Baik Tidak Mungkin

Saya Mau Bilang Baik Tidak Mungkin

Dr. Iskandarsyah Madjid

Dr. Iskandarsyah Madjid, SE, MM mafhum betul kondisi nyata investasi di Aceh selama empat tahun terakhir. Itu sebabnya, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) ini mengaku tidak mungkin pertumbuhan investasi di Aceh berjalan baik. Karena itu, walau Pemerintah Aceh mengatakan ada penambahan investasi, semua itu tak lebih hanya pada penambahan modal. Tapi, jika dilihat dari investasi padat karya, masih belum bergerak. Buktinya, angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi.

Sebagai bukti empat tahun Pemerintah Aceh di bawah kendali dr. H. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, persoalan infrastruktur masih menjadi persoalan mendasar di Aceh untuk mendatangkan investor. Misal, kesiapan Aceh menyiapkan energi listrik pada usaha investasi. Nah, seperti apa pengakuan akademisi Unsyiah yang juga aktif sebagai pengusaha ini? Berikut wawancara Juli Saidi dari MODUS ACEH dengan Dr. Iskandarsyah Madjid, SE, MM di Lampriet, Banda Aceh, Selasa, 21 Juni 2016 lalu.

Dilantik 25 Juni 2012 sampai 25 Juni 2016, genap empat tahun Zaini Abdullah menjabat Gubernur Aceh. Pendapat Anda tentang investasi di Aceh?

Kalau bicara investasi, yang paling mendasar sebenarnya infrastruktur investasi. Faktanya, menurut saya, sampai hari ini belum terlaksana dengan baik. Jadi, bagaimana mau menghadirkan investor dari dalam dan luar negeri kalau infrastruktur tidak siap.

Infrastruktur seperti apa yang Anda maksud?

Contoh paling gampang, listrik. Sampai hari ini belum tuntas. Padahal, sumber energi listrik cukup banyak di Aceh. Namun, tetap saja terjadi pemadaman hampir saban hari. Bagi investor, jika listrik tak cukup tentu menjadi biaya tinggi.

Berarti menjadi persoalan mendasar?

Ya, karena sampai hari ini belum dibenahi. Sebaliknya, memang pemerintah telah menetapkan kawasan industri di Aceh seperti Lampulo, Banda Aceh dan Krueng Raya, Aceh Besar. Tapi, sampai saat ini belum ready untuk investor. Dan, ini bukan masalah kecil atau sepele. Dan, persoalan infrastruktur untuk operasional lainnya seperti air bersih. Investasi akan masuk jika iklimnya nyaman. Misal, adanya kemudahan-kemudahan dalam perizinan dan kesiapaan orang-orang di dalamnya. Menurut saya, Aceh saat ini masih terlalu dini dikatakan siap.

Ini sama artinya bahwa empat tahun kepemimpinan Zaini Abdullah, banyak persoalan investasi di Aceh belum siap atau tak jalan?

Ya, banyak hal yang tidak mendukung investasi secara keseluruhan. Pemerintah Aceh harus tahu bahwa saat seseorang berinvestasi, tentu memerlukan biaya tinggi untuk melengkapi infrastruktur tersebut. Jika persoalan mendasar ini belum siap, tak mungkin mereka mau masuk ke Aceh.

Apa dampaknya jika infrastruktur tidak pernah terselesaikan oleh Pemerintah Aceh?

Otomatis orang akan enggan berinvestasi. Karena masalah itu akan membuat biaya tinggi bagi investor. Jadi, infrastruktur harus diselesaikan dulu, sehingga saya yakin investor akan datang, karena hitungan-hitungannya profit.

Anda menyebut investasi tidak bergerak di Aceh, maksudnya?

Salah satu bukti, masyarakat tidak ada pekerjaan. Artinya, dengan investasi, akan mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) 2015, Pemerintah Aceh mengaku investasi justru tumbuh baik?

Meningkat dan tumbuh baik dari sisi apa? Volume atau nilai investasinya? Kalau uang berarti padat modal bukan padat karya. Sehingga, tidak bisa menjawab masalah tenaga kerja karena lebih banyak modal daripada orang-orang. Mestinya, kita mencari investasi yang padat karya. Tujuannya, menyerap tenaga kerja. Karena memang tingkat pengangguran kita meningkat.

Kemudian?

Jika disebut investasi tumbuh dengan baik berdasarkan komitmen atau MoU, mungkin bisa ratusan. Tetapi, soal implementasi memangnya sudah ada berapa? Lagi-lagi, investor enggan masuk Aceh karena memang infrastrukturnya tidak siap. MoU memang banyak, tapi yang mana sudah direalisasi? Jadi, itu yang kita lihat. Mungkin secara padat modal, besar. Terjadi kenaikan nilainya. Tapi, padat karya bagaimana? Investasi mungkin ada, cuma seperti apa yang dibutuhkan sekarang. Saat ini adalah investasi padat karya, orang bisa banyak bekerja, sehingga ada efek. Yang bekerja pun orang-orang Aceh.

Baik, begitu berpengaruhkah investasi padat karya di Aceh?

Ya, karena padat karya mengakibatkan terserapnya tenaga kerja di Aceh. Dan, otomatis akan mengurangi angka kemiskinan serta pengangguran. Pemerintah Aceh jangan hanya melirik dan mengandalkan investor padat modal atau membawa tenaga kerja dari luar Aceh, sehingga nggak ada dampak yang positif kepada daerah.

Strategi lain?

Menggunakan modal daerah. Pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur dengan baik. Selain insentif yang diberikan kepada calon investor juga membuat mereka tertarik. Daerah lain juga memberikan insentif yang cukup baik, sehingga mereka mau datang. Tapi, kalau di awal sudah diganggu, ya nggak bisa.

Jadi, semua ini ada dana sendiri di APBA. Kita mau sudah siap, sehingga ke depan investor tinggal datang saja, mempersiapkan kantornya di Aceh, workshop di sini. Nggak perlu mikir lagi masalah listrik, air, jalan dan tenaga kerja. Semua sudah tersedia dalam kawasan industri tersebut. Jadi, memudahkan orang untuk datang.

Dalam LKPJ APBA 2015, Pemerintah Aceh mengaku sektor sawit terus bertambah. Pendapat Anda?

Lahan sawit investasi di bidang pertanian, tapi semakin terbatas dan mengandalkan lahan daerah tertentu serta sudah tidak ada lahan lagi untuk dikembangkan. Mungkin faktor yang perlu dilirik adalah pengolahannya, dari buah menjadi CPO (minyak sawit mentah). Dari CPO menjadi minyak goreng. Itu yang harus dipikirkan, sehingga Aceh tidak terikat lagi minyak goreng dari luar. Justru bisa menyuplai minyak goreng dari Aceh ke luar daerah.

Ada pendapat faktor keamanan juga menyebabkan iklim investasi di Aceh tidak tumbuh?

Keamanan nggak masalah. Waktu konflik dulu, PT Arun, PT PIM, PT KKA dan PT AAF bisa kok jalan. Kalau bagi investor menguntungkan, walau kondisi ribut, hitung-hitung biaya keributan ia tetap investasi. Tapi, masalahnya soal regulasi. Hari ini sudah oke besok lain lagi. Investor pusing. Belum lagi masalah listrik yang sebentar-bentar harus pakai genset. Jadi, biaya tinggi, sementara harga produk tidak bisa dinaikkan, tetapi biaya pengeluaran meningkat. Biaya solar dan bensin serta mesin. Sebentar-bentar listrik mati bisa merusak mesin.

Lalu?

Prinsip dasar adanya investasi ke Aceh baik pertanian, perikanan, atau pabrik semen untuk menjawab kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan tenaga kerja dan tempat pekerjaan, berkurangnya angka kemiskinan, meningkatnya mutu pendidikan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Jadi, menurut Anda, belum ada kabar gembira masalah investasi di Aceh selama empat tahun ini?

Saya mau bilang baik juga nggak mungkin, karena indikatornya kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, iklim investasi juga tidak menarik. Kalau saya mau mengatakan baik, susah, karena indikator menunjukkan sebaliknya. Keterbatasan air bersih misalnya, juga menentukan. Kalau itu nggak siap, ndak bisa. Dan, karena pengurusan perizinan yang rumit, sehingga investor pindah ke daerah lain.

Apa yang harus dilakukan Pemerintah Aceh saat ini dengan sisa waktu satu tahun lagi?

Harus ada strategi yang bagus, semua SKPA harus ikut. Menurut saya, daerah harus ada kawasan industri, supaya terjadi pengelompokan dan juga efisien dalam mengatur. Jadi, memudahkan dalam mengelola industri. Kemudian, tinggal bagaimana pemerintah fokus, walaupun masih ada sisa satu tahun lagi, nanti dilanjutkan pemerintahan baru.***

• Sumber : MODUS ACEH 

Ekonom Unsyiah, Dr. Amri, SE, M. Si : Unggulnya Hanya Mutasi SKPA

Ekonom Unsyiah, Dr. Amri, SE, M. Si

Unggulnya Hanya Mutasi SKPA

Doktor. Amri

Akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Dr. Amri, SE, M.Si, mengaku, baik atau buruknya kinerja Pemerintah Aceh selama empat tahun, tidak sulit mengukurnya. Misal, masih tingginya angka kemiskinan di Aceh. Ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Aceh tidak baik selama kepemimpinan dr. Zani Abdulllah atau akrab disapa Abu Doto. Itu sebabnya, Dr. Amri, SE, M.Si menilai, keunggulan selama Pemerintah ZIKIR (Zani Abdulllah-Muzakir Manaf) hanya ada pada angka kemiskinan yang masih tinggi dan unggul dalam gonta-ganti Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Berikut wawancara Juli Saidi dari MODUS ACEH dengan Dr. Amri, SE, M.Si di Masjid Lampineung, Banda Aceh, Selasa siang, 21 Juni 2016 lalu.

Apa pendapat Anda empat tahun kepemimpinan Abu Doto?

Saya melihat ada kemajuan, tetapi tidak seperti yang diharapkan. Artinya, kalau bicara pembangunan intinya membicarakan tentang kinerja. Berbicara kinerja, menurut saya ada dua aspek.

Apa itu?

Pertama, manajemen pemerintahan. Kedua, dari aspek ekonomi. Saya melihat, kenapa kemajuan ekonomi ini tidak tercapai. Pertama, dari sudut manajemen pemerintahan, SKPA kurang kompak. Eksekutif dan legislatif juga sudah kurang akur.

Apa indikatornya?

Indikatornya adalah selalu terjadi keterlambatan pengesahan anggaran. Kedua, selalu terjadi pergantian kepala dinas (SKPA). Idealnya, kepala dinas itu diganti lima tahun sekali. Sekali naik dan sekali mundur. Artinya sekali pelantikan gubernur, sekali diganti kepala dinas. Kecuali ada persoalan yang tidak bisa dihindari dari profil dan performance kepala SKPA tadi. Saat ini, apa yang mau dikerjakan? Setahun, dua sampai tiga kali kepala SKPA diganti.

Dampaknya?

Program yang sudah dibuat, tidak bisa dikerjakan, sehingga banyak program-program yang tercantum sesuai visi misi gubernur yang ada dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan program tahunan, banyak yang tidak sinkron.

Kenapa tidak bisa sinkron?

Kami banyak menganalisis itu, dari aspek manajemen pemerintahan misalnya, sangat “rapuh”. Sehingga, berdampak pada program yang dikerjakan tahun ini, tahun depan nggak bisa dikerjakan lagi. Kita nggak tahu apa kondisi dan penyebabnya, apakah Baperjakat tidak bekerja dan berfungsi. Sehingga, setahun harus diganti kepala SKPA dua kali atau ada faktor lain.

Kemudian?

Dari aspek ekonomi banyak indikatornya. Pertama, kemiskinan. Jujur, saya katakan terkejut melihat angka kemiskinan Aceh saat ini. Begitu juga angka pengangguran. Lain lagi tingkat inflasi di daerah sangat tinggi. Dan, mungkin biaya hidup yang paling tinggi di seluruh Indonesia setelah Irian Jaya adalah Aceh.

Kenapa itu bisa terjadi?

Bisa dicek. Kenapa ini terjadi? Karena tidak dikontrol dari semua mata rantai ekonomi. Contoh, harga daging saja yang paling mahal di Indonesia adalah Aceh. Padahal, ada bantuan daging tiap tahun melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Lembaga ini melakukan pengadaan bibit sapi, mungkin satu tahun sampai Rp 40 miliar. Nah, ke mana sapi-sapi itu saat ini?

Berarti lemah sekali Pemerintah Aceh dalam mendongkrak ekonomi?

Ya, pembangunan ekonomi saya lihat rapuh. Indikatornya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang sudah di-publish BPS (Badan Pusat Statistik) beberapa waktu lalu sangat menyedihkan. Kenapa ini terjadi, mata rantainya panjang.

Kesalahannya di mana?

Ya, tidak sinkron bekerja antar SKPA dalam pengentasan kemiskinan. Sementara, kepala SKPA setahun dua kali diganti. Jadi, apa yang mau dikerjakan? Padahal, kepala dinas atau badan yang ada di bawah gubernur merupakan orang yang menjalankan visi dan misi gubernur. Semua visi misi itu ada di dinas dan badan. Kalau kepala dinas dan badan diganti setahun dua kali apa yang dikerjakan?

Maksud Anda?

Maksud saya begini, kita ngomong jujur sajalah. Berbicara tentang kinerja adalah data dan fakta. Kalau seperti itu manajemen yang dilakukan dalam pemerintahan, maka program-program yang ada di dinas, nggak bisa dikerjakan.

Akibatnya?

Orang akan oportunis. Kenapa muncul sifat oportunis? Karena program yang dia dibuat akan dikerjakan orang lain. Kalau ini terjadi, apa konsekuensinya? Tentu tidak nyambung.

Kenapa itu bisa terjadi pada Pemerintah Abu Doto?

Karena kepemimpinan top management di Aceh “tidak kuat”. Tidak ada strong leadership. Kita memahami semua aspek ini. Di bawah gubernur, ada sekda dan asisten-asisten. Istilahnya menko. Ada menko ekonomi yaitu asisten II. Menko kesejahteraan sosial yakni asisten III. Masing-masing ada asisten dan membawahi dinas-dinas.

Artinya, pergantian SKPA berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab ada pada Abu Doto?

Ya. Gubernur boleh membuat visi dan misi yang bagus, RPJP dan membuat RPJM yang indah. Boleh membuat program pembangunan yang ideal. Tapi, sampai pada dinas, terjemahannya sudah lain lagi. Nggak sinkron atau cakap tak serupa bikin. Cakap lain, bikin lain. Kenapa bisa terjadi? Karena yang mengeksekusi semua program pemerintahan itu adalah dinas. Tapi, kalau kadis atau kepala SKPA terus berganti, bagaimana dia melaksanakan? Itu dari aspek pemerintahan. Jadi, runut. Kalau ini tidak bagus, maka untuk ekonomi juga akan merembes.

Buktinya?

Angka kemiskinan tinggi. Kalau 2,2 juta itu data riil, tentu sangat menyedihkan. Dulu, saya berprediksi tetap di 17-20 persen, tapi sudah 42 persen. Kalau jumlah penduduk Aceh 5,2 juta, yang miskin 2,2 juta, berarti 40 persen lebih. Manajemen pemerintahan berembes pada ekonomi.

Buruknya kondisi ekonomi Aceh, patutkah disalahkan SKPA semata?

Tidak bisa begitu. Top management yaitu Abu Doto tidak bisa melepaskan kesalahan pada anak buah. Kenapa bisa demikian, karena program yang dikerjakan hari ini bukan program dia, melainkan program orang lain. Itu terjadi karena gemar lakukan mutasi.

Anggaran besar bila dibandingkan sebelum Aceh damai, namun kesejahteraan masyarakat tidak pernah terselesaikan selama empat tahun?

Fakta sudah ada, masyarakat tidak sejahtera. Daya beli masyarakat di kampung rendah, kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi. Banyak faktor terjadi. Bisa program tumpang tindih dan tidak ada koordinasi antar dinas. Kalau saya melihat, koordinasi dan sinkronisasi kurang. Masing-masing jalan sendiri-sendiri.

Kenapa?

Karena kepala dinas ada yang diganti enam bulan sekali, ada yang 11 bulan. Ini kan nggak boleh. Coba cek di seluruh Indonesia, ada nggak pergantian kepala dinas setahun dua kali? Kita nggak tahu apa ada salah Baperjakat atau ada tim bisik gubernur, sehingga dia lakukan itu.

Lalu?

Kalau saya melihat secara objektif, berdasarkan data kemiskinan, kita sudah ada output sekarang. Saya mengatakan manajemen pemerintahan rapuh. Indikatornya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator lainnya dalam pemerintahan, sering sekali terjadi bongkar pasang SKPA, eselon II, eselon III, eselon IV.

Begitu burukkah manajemen Abu Doto?

Nggak semuanya negatif, ada juga yang positf. Yang positif misalnya pembangunan jalan dari Takengon ke Lhokseumawe dan daerah lain. Namun, kalau melihat tingkat kemiskinan, lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya. Itu indikator yang saya pakai.

Kenapa maju atau tidaknya Aceh, Anda melihat pada indikator tersebut?

Karena tujuan pemerintahan adalah menyejahterakan rakyat. Indikator kesejahteraan adalah tingkat kemiskinan. Kalau banyak orang miskin berarti orang tidak sejahtera. Mungkin itu orang yang tidak mampu, tidak punya daya beli. Semua aspek, tidak punya pendidikan, tidak punya perumahan, dan seterusnya.

Kenapa angka kemiskinan masih tinggi?

Menurut saya, anggaran itu tidak diarahkan ke program pengentasan kemiskinan. Sehingga, yang terjadi seperti ini. Ndak salah juga karena dibangun infrastruktur. Infrastruktur kan sifatnya jangka panjang untuk mengundang investor. Tapi, investor juga nggak ada. Investor yang ada hanya atas kertas, di gambar. Kalau di lapangan nggak ada investor.

Kenapa Anda katakan tidak ada investor?

Kalau memang ada investor kan bisa menyejahterakan orang lain. Bisa mempekerjakan orang lain. Dengan mempekerjakan orang lain, maka orang akan ada penghasilan, angka pengangguran dan kemiskinan juga akan berkurang. Ini kan tidak ada.

Lalu?

Program pembangunan tidak diarahkan untuk program pengentasan kemiskinan, untuk menyejahterakan rakyat. Menyejahterakan rakyat secara umum, oke infrastruktur. Membangun Masjid Raya, bangun jembatan kan itu tidak menyentuh langsung untuk kesejahteraan rakyat. Makanya, program pengentasan kemiskinan dan menurut hemat saya yang paling bagus adalah by name by address, apa persoalannya itu yang diselesaikan.

Menurut Anda, apa yang menjadi unggulan Aceh di bawah kepemimpinan Abu Doto?

Sejauh ini belum tampak, kecuali unggul dalam gonta-ganti SKPA. Setahun bisa dua kali bahkan lebih. Kalau bicara kesejahteraan, angka kemiskinan masih tinggi.***

• Sumber : Tabloid Modus Aceh